Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno menuju Halte Busway Dukuh Atas, kumparanNEWS Selasa 17 Oktober 2017. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

“Kita ingin uang halal, kita ingin dari kerja halal, enggak berkah.”

Kalimat tersebut dilontarkan Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota pada Selasa (31/10) malam, tidak lama setelah adanya keputusan untuk tidak memperpanjang izin Griya Pijat Alexis di Jakarta Utara.

Anies menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI tak menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercampur dengan pajak dari Hotel dan Griya Pijat Alexis. Dia menilai pajak yang dihasilkan dari bisnis yang dilakoni Alexis itu haram.

Berikutnya, pada Selasa (14/11/2017), di hadapan para ulama, tokoh agama, dan umaro di Balai Kota DKI Jakarta, Anies kembali menegaskan untuk tidak berkompromi terhadap perbuatan asusila dan perbuatan melanggar moral.

Dalam kesempatan itu dia bahkan membanggakan prestasinya menutup Griya Pijat Alexis di Jakarta Utara setelah seminggu menjabat Gubernur.

“Kami ingin menghadirkan Jakarta sebagai kota yang standar moralnya tinggi. Kami tidak ingin Jakarta kompromis terhadap praktik yang tak sesuai dengan Perda,” kata Anies di hadapan sekitar 160 peserta hadir.

Alexis memang sudah menjadi bahan perbincangan sejak masa kampanye Pilkada DKI 2017. Pasangan Anies-Sandiaga Uno menuding ada praktik prostitusi di hotel dan griya pijat Alexis. Dalam kampanye pun, Anies sempat menyentil kepemimpinan Pemprov DKI era Basuki Tjahaja Purnam (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat yang membiarkan praktik itu terjadi.

Satu minggu setelah Anies-Sandi menjabat, pada 27 Oktober 2017, tempat hiburan malam itu habis masa izinnya. Kesempatan itu digunakan Anies-Sandi untuk tidak melakukan perpanjangan izin.

Nasib sama juga dialami Diamond Club and Karaoke yang ditutup karena diketahui ada peredaran narkoba di tempat itu. Anies pun menutup klub malam ini pada November lalu.

Djakarta Warehouse Project (DWP)

Kendati demikian, sesumbar Anies-Sandi untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota bermoral nampaknya tak berlaku di acara Djakarta Warehouse Project (DWP).

Gelaran Festival musik elektronik (EDM) itu sempat mendapatkan penolakan dari sejumlah ormas Islam, terutama dari wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat tempat diadakan.

Organisasi kemasyarakatan, seperti Forum Umat Islam (FUI) dan Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) menolak keras acara tersebut. Mereka bahkan meminta Pemprov DKI Jakarta dan kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin untuk pesta musik tahunan tersebut.

Ormas gabungan menolak pergelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) dengan berdemo di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).

Namun nyatanya, Pemprov DKI Jakarta memperbolehkannya dengan syarat tak ada pelanggaran perda, termasuk peredaran miras di acara itu. Kala itu, Anies bahkan mengklaim telah menginstruksikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengerahkan aparatnya untuk memastikan penegakan ketertiban.

“Kami juga akan minta pihak kepolisian untuk membantu pengamanan dan memastikan bahwa semua aturan yang ada di republik ini ditaati,” kata Anies pada 14 Desember 2017.

Namun, dari pantauan sejumlah media yang meliput festival selama dua hari itu (15 dan 16 Desember 2017), masih terlihat ada penjualan miras dengan syarat pembeli yang terbatas usia.

Ada lima tempat yang menjual minuman keras. Kelima tempat penjualan miras tersebar di sekitar tiga panggung pertunjukan yang ada.

Bahkan dua perusahaan miras menjadi sponsor acara ini. Ada perusahaan miras asal Amerika Serikat dan asal Indonesia. Masing-masing memiliki spot khusus masing-masing di DWP 2017.

Sementara itu, klaim Anies yang menginstruksikan petugas ke lapangan juga tak terlihat. Hanya ada petugas keamanan internal yang mengenakan kaos berkerah warna kuning dan abu-abu.

Soal pembatasan penjualan miras tercantum dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 74 Tahun 2005. Perda itu menyebut bahwa pengunjung yang belum berumur 21 tahun dilarang memasuki tempat hiburan dan membeli miras. Tempat hiburan yang dimaksud adalah bar, diskotek, dan klub malam.

Sementara, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol menyebutkan, tempat yang diperkenankan bagi penjualan miras hanyalah supermarket dan hipermarket.

Setelah gelaran hari pertama, sejumlah media mengonfirmasi kepada Sandiaga mengani peredaran minuman keras di gelaran DWP 2017. Sandi hanya berjanji akan menindaklanjuti jika dirinya sudah menerima laporan terkait hal itu.

“Belum ada laporan tapi nanti akan kita tindak lanjuti. Begitu ada laporannya nanti kita akan update,” kata Sandi saat ditemui di kawasan Kalijodo, Jakarta (16/12/2017).

Namun tak ada kelanjutan penanganan. Gelaran hari kedua DWP 2017 tetap berjalan, dan pemandangan seperti hari pertama pun masih terlihat.

Panggung Garuda Land di Djakarta Warehouse Project 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (16/12) dini hari.

Pajak Bir

Kembali ke soal pendapatan ‘halal’ menurut Anies Baswedan. Bagaimana dengan saham yang dimiliki Pemprov DKI di perusahaan bir?

Pada Rabu, 1 November 2017 lalu Anies menegaskan bahwa dia akan menepati janji kampanyenya melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk yang merupakan perusahaan bir terbesar di Indonesia.

“Sudah dari kampanye kita bilang mau dilepas,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017) seperti dilansir Kompas.com.

Saat masih kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, Anies dan Sandi memang sempat menyampaikan rencananya melepas saham PT Delta Djakarta.

Anies mengatakan, uang hasil penjualan saham tersebut akan dialokasikan untuk membangun fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga.

Sandi pun pernah menyatakan hal serupa. Beberapa hari seusai Pilkada DKI Jakarta 2017, Sandi menyebutkan akan melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk.

Sandi menganggap aneh jika Pemprov DKI memiliki saham yang tidak berkepentingan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta.

“Tidak esensial sebuah pemerintah provinsi memiliki saham di perusahaan yang tidak memiliki kepentingan terhadap hayat hidup orang banyak,” kata Sandi pada 23 April 2017.

Diketahui, Pemprov DKI memiliki saham sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta Tbk. PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak tahun 1970.

Namun sampai sekarang, janji tersebut belum terwujud. Pemprov DKI masih memegang saham di PT Delta Djakarta Tbk.

Sandi sempat menegaskan akan tetap menunaikan janji kampanyenya untuk melepas saham PT Delta. Namun, ia ingin memastikan konsolidasi dan koordinasi dengan otoritas pasar modal maupun dengan pihak internal.

Sandi mengaku memilih untu berhati-hati dalam membicarakan soal penjualan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta.

“Saya tidak ingin menambah distorsi informasi yang berakibat nanti pelanggaran disclosure dari pemegang saham terhadap rencana strategis,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2017).

Sandi pun mengaku enggan membicarakan persoalan saham PT Delta sebelum melakukan pembicaraan internal dengan PT Delta Djakarta dan San Miguel yang juga merupakan pemilik saham.

“Karena pemerintahan ini selain sebagai pihak yang tentunya regulator juga pemegang saham. Jadi kita nggak akan bicara konkret sebelum kita ada pembicaraan internal dengan PT Delta-nya sendiri maupun partner kita di PT Delta yaitu san Miguel dan bicara dengan otoritas pasar modal. Ada OJK ada BI itu yang mesti kita bicarakan,” tuturnya.

Saat ditanya, apakah ada kemungkinan saham PT Delta dipertahankan, Sandi tak menyanggah. Namun, ia kembali menegaskan sikapnya terkait saham PT Delta tetap sesuai janji kampanyenya.

“Ya tentunya semuanya mungkin. Tapi perlu digarisbawahi bahwa yang menjadi prioritas pemerintahan ke depan adalah berorientasi rakyat. Sebenarnya sih udah bisa dijawab. Apakah bir ini dikonsumsi sama rakyat? Itu. Jadi tanpa bermaksud berspekulasi arahan dari pak Anies sudah sangat jelas kemarin,” ujarnya.

Mimpi yang Sulit dan Slogan Politik

Setelah 100 hari kepemimpinannya, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai mimpi Anies-Sandi menjadikan Jakarta sebagai role model kota bermoral masih panjang.

Agus menilai penutupan Alexis, Diamond, dan usaha sejenis tidak serta-merta membuat Jakarta lebih bermoral. Apalagi dengan masih tidak jelasnya langkah Pemprov DKI Jakarta setelah penutupan tempat-tempat itu.

“Setelah ditutup, dipantau atau tidak? Kalau tidak ya percuma, akan muncul tempat lain,” ujar Agus kepada CNN Indonesia, Senin (22/1).

Agus Pambagio

Ia mengatakan Pemprov DKI yang kini dipimpin Anies-Sandi harus melakukan pengawasan yang berkesinambungan terkait tempat hiburan malam. Salah satunya, apakah para pekerja dari tempat hiburan yang sudah ditutup atau di tempat lain tidak lagi melakukan hal-hal yang dituduhkan sebelumnya.

Lebih lanjut, Agus menilai mimpi Anies-Sandi membuat Jakarta menjadi kota bermoral hanya slogan politik. Apalagi dikaitkan dengan penegakan Perda. Agus menilai soal Jakarta Bermoral hanya cara untuk meraih dukungan.

“Itu namanya politik, untuk mencari massa,” kata Agus.

Sumber: jurnalpolitik.id

(nahimunkar.org)

(Dibaca 2.247 kali, 1 untuk hari ini)