.

Kepala Seksi (Kasi) Perkarantinaan Hewan pada BKP Kelas II Cilegon dr Melani Ayu Adiningsih mengatakan, BKP Cilegon pada bulan Mei ini sudah berhasil menggagalkan penyelundupan daging celeng untuk yang ke dua kalinya. Pertama sebanyak 536 kilogram dan yang kedua sebanyak 1.168 kilogram daging celeng.

Walau masyarakat resah atas beredarnya daging celeng alias babi yang haram itu namun pembicaraan pihak penguasa tampaknya hanya masalah ilegalnya. Di Indonesia, para penguasa tampaknya kurang begitu menggubris masalah halal haram, hingga yang dipersoalkan hanya seputar ilegalnya peredaran daging haram itu. Hal itu dapat dibaca dari ucpan para pejabat yang mengurusi masalah itu. Di antaranya berita berikut ini.

***

1,168 Ton Daging Celeng Dimusnahkan

Sabtu, 17 Mei 2014 | 11:10 WIB

Petugas BKP Kelas II Cilegon saat melakukan pemusnahan daging celeng dengan cara di bakar, Jumat (16/5).


CILEGON
– Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Cilegon akhirnya memusnahkan 1.168 kilogram atau 1,1 ton daging babi hutan atau celeng yang sebelumnya diamankan oleh BKP dan Koservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Barat sejak Rabu (14/5).

Pemusnahan dilakukan, Jumat (16/5) dengan cara dibakar. Hal itu dilakukan karena peredaran daging celeng tersebut tidak memiliki izin dan dokumen kesehatan dari daerah dan BKP. Kepala BKP Jakarta Banun Hartini mengatakan, pemusnahan daging babi tersebut dilakukan karena tidak ada dokumen resmi dan terbukti ilegal. Seperti yang telah diberitakan oleh media, pihaknya sudah berhasil menggagalkan penyelundupan daging celeng sebanyak 13 karung dengan berat 1.168 kilogram. “Sesuai dengan keterangan pengemudi bahwa daging celeng ini tanpa dilengkapi dengan sertifikat sanitasi dari daerah asal. Daging tersebut merupakan paket kiriman yang berasal dari Lahat, Palembang dengan tujuan pengriman Tangerang,” kata Banun kepada Banten Raya, Jumat (16/5).

Banun menjelaskan, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang (UU) RI Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan, setiap media yang membawa daging wajib dilengkapi dengan sertifikat sanitasi dari daerah asal. Oleh karena itu, penyelundupan daging tersebut merupakan pelanggaran keras atas undang-undang dimaksud. “Sebagaimana diatur dalam pasal 31 pasal 6 UU Nomor 16 tahun 1992, pemilik daging celeng itu dapat dipidanakan paling lama tiga tahun dan denda paling banyak 150 juta,” jelasnya.

Banun menuturkan, saat ini pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi seperti kepolisian, pelabuhan, KSDA dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk ikut berkerjasama dalam memberantas peredaran daging celeng tersebut. Sehingga dengan kerjasama itu diharapkan dapat meminimalisir peredaran daging celeng ilegal dipasaran. “Saya kira ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh mafia daging celeng. Kita akui untuk memberantas peredaran celeng ini kita membutuhkan mitra, karena kita sering kali kewalahan untuk mengungkap siapa dalang yang memasok dan memesan daging celeng itu,” tuturnya.

Dalam hal ini, Hanun mengimbau peran masyarakat dalam mematuhi ketentuan perundangan di bidang karantina hewan yang sangat diperlukan agar kasus penyelundupan daging celeng itu tidak terjadi lagi. “Kami akan terus melakukan pengawasan untuk meminimalisir peredaran daging celeng ini. Karena, daging celeng ini telah membuat masyarakat resah,” imbaunya. Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Perkarantinaan Hewan pada BKP Kelas II Cilegon dr Melani Ayu Adiningsih mengatakan, BKP Cilegon pada bulan Mei ini sudah berhasil menggagalkan penyelundupan daging celeng untuk yang ke dua kalinya. Pertama sebanyak 536 kilogram dan yang kedua sebanyak 1.168 kilogram daging celeng. “Yang kami musnahkan ini adalah hasil tangkapan yang kedua. Sedangkan untuk tangkapan daging celeng ke dua telah kami tolak dan dengan pengawalan BKP, pembawa daging celeng 536 kilogram itu kami kawal kedaerah asalnya,” katanya. (darjat) http://bantenraya.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 515 kali, 1 untuk hari ini)