Rasionalisasi akan dilakukan bertahap selama empat tahun, sehingga pada 2019 jumlah PNS menjadi 3,5 juta dari 4,517 juta pegawai.

Dalam roadmap rasionalisasi, ada sekira 1,37 juta PNS jadi target. Mereka tersebar di jabatan fungsional umum dengan pendidikan SMA, SMP, dan SD.

Adapun alasan pemerintah melakukan rasionalisasi jumlah PNS adalah karena besarnya anggaran belanja daerah untuk gaji pegawai. Bahkan saat ini kebutuhan belanja pegawai mencapai 50 persen dari total anggaran belanja pemerintah daerah.

Ini merupakan sejarah baru tampaknya. Sementara itu buruh-buruh pun didatangkan dari China Tiongkok negeri komunis yang sangat kejam terhadap Islam. Terbukti sangat menzalimi Muslim Uigur di Xinjiang, masjid-masjid ditutup, tidak boleh jum’atan, bahkan tidak boleh puasa Ramadhan, dan disumpah untuk tidak mengajarkan Islam kepada anak-anaknya. https://www.nahimunkar.org/china-paksa-muslim-xinjiang-bersumpah-tidak-puasa-ramadan/

https://www.nahimunkar.org/astaghfirullah-cina-paksa-para-imam-masjid-xinjiang-bersumpah-untuk-jauhkan-anak-anak-dari-agama/

Apakah akan diangkat PNS juga dari China? Belum ada yang bilang.

Inilah beritanya.

***

Ini Alasan 1 Juta PNS ‘Dipecat’ hingga 2019

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana melakukan rasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) pada 2017 hingga 2019.

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, nantinya terdapat 1 juta PNS yang akan terkena dampak dari rasionalisasi ini.

“Ada 1 juta PNS yang akan dirasionalisasi hingga 2019. Kita mulai sejak 2017 penilaiannya. Satu juta itu ada yang memang karena kinerja atau ada yang memang karena sudah memasuki usia pensiun,” kata Herman kepada Okezone, di Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Menurut Herman, adapun alasan pemerintah melakukan rasionalisasi jumlah PNS adalah karena besarnya anggaran belanja daerah untuk gaji pegawai. Bahkan saat ini kebutuhan belanja pegawai mencapai 50 persen dari total anggaran belanja pemerintah daerah.

[Baca juga: ‘Dipecat’, Apakah PNS Akan Mendapatkan Pesangon?]

“Kalau kita lihat belanja pegawai itu kan rata-rata 33,8 persen. Belanja pegawai pemerintah pusat masih aman 21 persen. Tapi, daerah mencapai 50 persen. Sangat besar. Jadi, kita butuh efisiensi anggaran,” jelas Herman.

Selain itu, lanjutnya, kebijakan ini juga akan dilakukan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur jangka panjang oleh pemerintah. Sebab, selama ini pembangunan infrastruktur masih membutuhkan banyak dana.

“Kan kita juga butuh anggaran pembangunan infrastruktur. Sementara belanja pemerintah daerah juga cukup besar untuk sektor belanja pegawai,” jelasnya.

Sekadar diketahui, rencana rasionalisasi jumlah PNS ini akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan menteri. Peraturan ini akan dikeluarkan menjelang akhir 2016.

(rai) Dedy Afrianto Jurnalis economy.okezone.com – Kamis, 26 Mei 2016

***

Menyedihkan…!!, Jokowi Resmi PHK 1,37 Juta PNS Lulusan SMA Se Indonesia

Assalamualaikum..wr..wb Salam sejahtera dan selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Baru ini Jokowi PHK PNS.

Sekira 1,37 juta PNS yang masuk dalam daftar rasionalisasi terutama bagi PNS yang hanya lulusan SMA akan  dirumahkan atau di PHK, Mereka yang akan di PHK ini akan tetap diberikan pesangon sebagaimana para pekerja swasta.

Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagu‎naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono mengatakan, PNS yang dirumahkan tersebut bisa memikirkan alternatif pekerjaan lainnya.

“PNS yang kena rasionalisasi akan diberi pesangon. Dalam usulan kami, pesangonnya diberikan sekaligus dan tidak dicicil agar bisa dimanfaatkan PNS-nya untuk usaha dan lain-lain. Tapi keputusan akhirnya ada di Kementerian Keuangan, karena mereka paling tahu apakah dana cukup atau tidak,” ujar Bambang.

Dia mencontohkan, bila PNS yang kena rasionalisasi umurnya 45 tahun, maka pesangonnya dihitung berdasarkan masa kerja hingga 58 tahun sesuai batas usia pensiun (BUP) yang diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

PNS yang mendapatkan pesangon, syaratnya sudah mengabdi minimal 10 tahun.

“Rasionalisasi berupa pensiun dini juga diberlakukan untuk PNS yang pengabdiannya minimal 10 tahun,” sergahnya.

Dalam roadmap rasionalisasi, ada sekira 1,37 juta PNS jadi target. Mereka tersebar di jabatan fungsional umum dengan pendidikan SMA, SMP, dan SD.

Rasionalisasi akan dilakukan bertahap selama empat tahun, sehingga pada 2019 jumlah PNS menjadi 3,5 juta dari 4,517 juta pegawai.

Sumber (http://portalketapang.com)

Demikian berita dab Informasinya semoga apa yang di sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya Dan bisa di Jadikan pelajaran untuk kita semuanya,amiiiin.*/temposnews.com – Mar 6, 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 682 kali, 1 untuk hari ini)