2016 Ahok Atur Jilbab Sekolah, DPRD Bereaksi. 2021 Nadiem Larang Sekolah Negeri Terapkan (Jilab) Pakaian Agama, DPR Masih Mingkem?

  • 2016, Kemendikbud: Jilbab itu Pembiasaan, Malah Baik

Silakan bandingkan berita2 berikut ini.

***

Ada Apa Dengan Ahok Atur-Atur Urusan Jilbab Umat Islam?

Senin, 06 Jun 2016 – 15:51:55 WIB

 

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Anggota DPRD DKI Syarif mengingatkan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak asal berkomentar tentang ajaran Islam.

Diketahui, sehari menjelang bulan Ramadhan, Sabtu (4/6/2016) kemarin, penguasa DKI itu melarang siswi di sekolah-sekolah negeri mengenakan jilbab.

“Ahok kalau gak paham Islam, sebaiknya diam. Jangan semua dikomentari, apalagi mau intervensi soal ini (jilbab). Sekarang ini bulan puasa lho, masyarakat butuh ketenangan,” kata Syarif kepada TeropongSenayan, di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Baca juga:Beda dengan Ahok, Kemendikbud: Jilbab itu Pembiasaan, Malah Baik

Lebih jauh, Poitisi Gerindra ini mengaku tidak habis pikir dengan cara-cara Ahok mengatur masalah yang bersinggungan dengan ajaran atau budaya umat Islam.

Pasalnya, kata Syarif, untuk yang kesekian kalinya Ahok terkesan sengaja ‘menggangu’ ketenangan pengamalan ajaran Islam.

“Ini ada apa Ahok? Ngapain dia ikut-ikutan mengatur umat Islam? Saya protes keras!,” tegas Syarif.

Sebelumnya, Ahok menyebut jauh lebih terhormat jika para siswi mengenakan jilbab dengan kesadaran dari pada terpaksa.

Perintah Ahok itu menanggapi sekolah Negeri di Jakarta yang berencana mewajibkan siswinya mengenakan jilbab.

Larangan itu disampaikan Ahok saat memberi pengarahan kepada 1.700 kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan pejabat struktural eselon III serta IV di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung Yayasan Buddha Tzu Chi, Sabtu (4/6/2016).

Dikatakan Ahok, jika siswi tidak merasa dipaksa maka silahkan siswi mengenakan jilbab. “Tetapi Anda tidak bisa memaksa semua anak pakai kerudung,” tegas juga mantan anggota DPR asal Partai Golkar tersebut.

Ahok juga meminta agar larangan ini tidak kemudian dihubung-hubungkan dengan anggapan bahwa dia anti-terhadap agama Islam.

Karena baginya, jilbab bukan merupakan lambang dari agama Islam.

“Kalau kita mau berdebat, orang Kristen sama Yahudi juga pakai kerudung,” ujar Ahok.

Menurutnya, larangan sekolah mewajibkan siswinya menggunakan jilbab karena sering kali siswi yang bersangkutan tidak menggunakannya secara serius.

Dia pun mencontohkan pengalamannya saat masih menjadi Bupati Belitung Timur.

“(Jilbab) yang dipakainya yang kayak serbet. Malah mungkin lebih bagus serbet di dapur saya. Begitu keluar dari sekolah naik motor bapaknya, langsung dibuka,” kata Ahok lagi. (Icl)

TEROPONGSENAYAN, Oleh Alfian Risfil Auton pada hari Senin, 06 Jun 2016 – 15:51:55 WIB

 

***

Beda dengan Ahok, Kemendikbud: Jilbab itu Pembiasaan, Malah Baik

Senin, 06 Jun 2016 – 17:38:49 WIB

 

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan tidak mempermasalahkan jika terdapat sekolah yang mewajibkan siswinya berjilbab.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menilai, ini merupakan salah satu cara untuk membiasakan hal yang baik.

“Itu bukan pemaksaan, tapi pembiasaan. Nah, kalau ada sekolah yang mewajibkan memakai jilbab bagi siswi muslim selama Ramadhan sebagai bagian pembinaan pendidikan agama Islam, itu tidak apa-apa, malah baik,” kata Hamid melalui pesan singkatnya TeropongSenayan, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Hamid menerangkan, pada dasarnya setiap sekolah memang harus membuat tata tertib masing-masing. Hal itu bisa dilakukan dengan syarat melibatkan orang tua dan juga komite sekolah.

Namun, kata dia, yang terpenting, tata tertib (tatib) sekolah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, seperti peraturan Bupati, Wali Kota, Gubernur, Perda, dan Permendikbud.

Sebelumnya, Ahok melarang sekolah-sekolah negeri memaksa siswinya mengenakan jilbab.

Larangan itu disampaikannya saat memberi pengarahan kepada 1.700 kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan pejabat struktural eselon III serta IV di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, di Gedung Yayasan Budha Tzu Chi, Sabtu (4/6).

Larangan seperti ini sudah pernah ia terapkan saat menjadi bupati Belitung Timur pada 2006. Ahok meminta larangan ini tidak dikait-kaitkan dengan anggapan bahwa ia anti terhadap agama Islam.

Ia tidak ingin sekolah mewajibkan siswinya menggunakan jilbab karena, menurut Ahok, jilbab adalah panggilan iman. Jika dipaksakan, ia khawatir ada siswi yang tidak menggunakannya secara serius.‎ (icl)

TEROPONGSENAYAN Oleh Alfian Risfil Auton pada hari Senin, 06 Jun 2016 – 17:38:49 WIB

***

Sedih, Mereka Bertingkah terhadap Islam


Posted on 6 Februari 2021

by Nahimunkar.org


Ilustrasi. Foto/ ytb

Sedih, Mereka Bertingkah terhadap Islam

Merasa heran itu disaat program wakaf digalakkan, demikian pula ekonomi syariah, sampai-sampai para pejabat terkait mendadak berkerudung…

… eh disaat yang bersamaan keluar larangan kepala sekolah dan pemda untuk memberlakukan aturan wajib berjilbab bagi peserta didik muslimah,

… demikian pula tiba-tiba viral adanya guru non-muslim mengajar di madrasah.

Sedih…

#sedih
أبو
العباس
أمين
الله


3ttm SpFeSulborenasusooarihed pfmrmukihulr ge15.1hdrdl5  · 

(nahimunkar.org)

***

MUI Protes SKB 3 Menteri Larang Wajibkan Seragam Keagamaan: RI Bukan Negara Sekuler!

Posted on 5 Februari 2021

by Nahimunkar.org


MUI Protes SKB 3 Menteri Larang Wajibkan Seragam Keagamaan: RI Bukan Negara Sekuler!

Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas tidak sepakat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang melarang Pemerintah Daerah (Pemda) serta sekolah negeri mengatur seragam dan atribut siswa dengan kekhususan agama tertentu.

 Menurutnya, Indonesia adalah negara yang beragama, bukan sekuler. Oleh karenanya, kata Abbas, perlu ditanamkan sejak dini cara berpakaian sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya masing-masing.
“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini seperti dikatakan dalam pasal 29 ayat 1 adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini artinya negara kita harus menjadi negara yang religious bukan negara yang sekuler,” kata Abbas melalui pesan singkatnya, Kamis (4/2).

Ketua PP Muhammadiyah tersebut juga mengingatkan, Undang-Undang, peraturan, serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR dalam semua bidang kehidupan termasuk dunia pendidikan harus didasarkan dan berdasarkan kepada nilai-nilai dari ajaran agama.

 
 

“Oleh karena itu, dalam hal yang terkait dengan pakaian seragam anak sekolah misalnya, karena para siswa dan siswi kita tersebut masih berada dalam masa formatife atau pertumbuhan dan perkembangan maka kita sebagai orang yang sudah dewasa terutama para gurunya harus mampu membimbing dan mengarahkan mereka untuk menjadi anak yang baik,” bebernya dikutip dari okezone.

Abbas menilai SKB tiga menteri tersebut tidak sesuai dengan landasan dasar negara. Ia meminta agar negara yang diwakili oleh pihak sekolah, tidak begitu saja membebaskan anak muridnya dalam berpakaian ke sekolah.
 

“Untuk itu negara atau dalam hal ini pihak sekolah bukannya membebaskan muridnya yang belum dewasa tersebut untuk memilih apakah akan memakai pakaian yang sesuai atau tidak sesuai dengan agama dan keyakinannya,” papar Abbas.
“Tapi negara atau sekolah harus mewajibkan anak-anak didiknya agar berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing sehingga tujuan dari sistem pendidikan nasional yang kita canangkan yaitu untuk membuat peserta didik bisa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan seterusnya dapat tercapai,” sambungnya.
Sekadar informasi, pemerintah diwakili tiga menteri yakni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan SKB tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di sekolah. Salah satu poin dalam SKB tersebut, melarang Pemda atau sekolah mengkhususkan seragam dan atribut dengan keagamaan tertentu.

[PORTAL-ISLAM.ID] Kamis, 04 Februari 2021 BERITA NASIONAL

***

Point krusial SKB soal seragam sekolah berisi 6 point itu di antaranya di di sini.

Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.


Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan dan melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. 

Demikianlah.

Poin ke 3 dan keempat dalam SKB soal seragam sekolah itu secara tidak langsung telah membuang agama
untuk diterapkan dalam hal pakaian seragam. Pembuangan agama dengan melarang dan akan mencabutnya (tidak boleh lagi sebagai landasan dalam pengaturan seragam sekolah) itu 
jelas bertentangan dengan sila pertama, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Demikian pula, ketika agama dibuang dan tidak dibolehkan menjadi landasan dalam penerapan pakaian sekolah, maka itu jelas menjauhkan anak didik dari tujuan pendidikan yang tercantum dalam Sistem Pendidikan Nasional di UU No. 20 th. 2003 yang berbunyi:

 
 

“Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

 
 

SKB berisi ancaman untuk mencabut seragam dan atribut dengan kekhususan agama itu mengembalikan ingatan sebagian Umat Islam adanya sejarah Surat PKI yang mengancam kyai agar mencabut keislamannya. (Silakan baca di bagian bawah, namun sebeumnya, mari kita simak enam keputusan SKB soal seragam sekolah berikut ini).

***


Enam keputusan SKB 3 Menteri soal seragam sekolah


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim; Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian; dan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas; mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang penggunaan pakaian, seragam, dan atribut di lingkungan sekolah.


SKB 3 menteri dikeluarkan atas pertimbangan sekolah berperan sebagai penjaga eksistensi ideologi negara dan berfungsi membangun wawasan untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Seragam sekolah pun dianggap perwujudan dari moderasi agama.


Terdapat enam keputusan dalam SKB 3 menteri.


Pertama, berlaku bagi sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda).


Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.


Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.


“Karena hak ini untuk masing-masing individu, guru dan murid. Tentunya (murid) dengan izin orang tuanya. Pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dengan atribut dengan kekhususan agama,” ujar Nadiem dalam telekonferensi, Rabu (3/2).


Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan dan melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Kelima, ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar SKB, seperti pemda menghukum kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan terkait; gubernur menjatuhkan sanksi kepada bupati/wali kota terkait; Kemendagri memberikan hukuman kepada gubernur.


Kemudian, Kemendikbud menjatuhkan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. Adapun Kemenag memberikan pendampingan praktik agama yang moderat dan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.


“Jadi, ada sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar SKB ini,” ucapnya.


Keenam, para peserta didik, pendidik, dan kependidikan beragama Islam di Aceh dikecualikan dari ketentuan SKB ini karena kekhususannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.


alinea.id, Manda FirmansyahRabu, 03 Feb 2021 16:05 WIB

https://www.nahimunkar.org/mendikbud-sekolah-tak-boleh-larang-siswa-guru-gunakan-atribut-keagamaan/

***


Ini Ancaman PKI di Tahun 1953 Mirip Propaganda Musuh Islam Saat Ini



Posted on 2 Februari 2021

by Nahimunkar.org

 
 



Ini ancaman PKI di tahun 1953 mirip propaganda musuh-musuh Islam di masa kita. Tinggalkan agama Arab, kembali ke ajaran leluhur nusantara.





Tertanggal 25 Djuli 1953
Kepada
H. DJAHARI
Di
Tjibeureum



Bebas!
Dengan ini kami peringatkan kepada kamu, jang mempunjai kedudukan sebagai; Agen Agama ‘Arab, penjebar agama D.I, kawan/pembantu D.I, sebagaimana telah kami peringatkan pada rapat umum PKI di Lapang Oleh Raga Tjibeureum, SUPAJA SETERIMANJA PERINGATAN INI, SUPAJA TOBAT, SUPAJA MENGHENTIKAN SEMUA GERAKNJA, SUPAJA KEMBALI KEPADA AGAMA KARUHUN KITA SILIWANGI. Tentang Tuhan Allah jang kamu takuti tentang Muhammad penipu jang kamu pudja, biarkan kami jang menumpas/melawannja.



Kami menunggu bukti tobat kamu; AWAS AWAS, sekali lagi AWAS, Ingatlah pembalasan dari kami kaum PROLETAR.


Dari kami
RAKJAT PROLETAR TJIBEUREUN






Sejarah terulang, cuma dengan format yang beda.


Sumber : portalpiyungan.com – Minggu, 10 Januari 2016


Posted on 10 Januari 2016


by Nahimunkar.org


https://www.nahimunkar.org/ancaman-pki-tahun-1953-mirip-propaganda-musuh-islam-saat/

 
 

(nahimunkar.org)

 

(Dibaca 207 kali, 1 untuk hari ini)