22 Juni Teringat Piagam Jakarta dan Ki Bagus Hadikusumo

 
 

Bung Karno dalam Sidang PPKI.

22 Juni Teringat Piagam Jakarta dan Ki Bagus Hadikusumo oleh Ainur Rafiq Sophiaan, Wakil Ketua LHKP PWM Jatim.

 

Tanggal 22 Juni 1945 merupakan hari bersejarah di awal kelahiran Republik Indonesia. Hari itu tercapai kesepakatan tentang rumusan dasar negara dan teks naskah proklamasi. Kesepakatan itu disebut Piagam Jakarta.

Sebenarnya 22 Juni ini sangat layak dijadikan hari lahir Pancasila daripada 1 Juni. Tapi kekuatan politik telah membelokkan sejarah.  Bung Karno sendiri menyatakan Piagam Jakarta adalah satu kesatuan dan ruh dari Pancasila itu sendiri.

Dalam proses kelahiran Piagam Jakarta, peran Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo sangat besar menengahi perbedaan kelompok Islam dan sekuler.

Pada sidang BPUPKI, Ki Bagus Hadikusumo juga berpidato. Bukan hanya tiga orang, Muhammad Yamin, Soepomo, dan Sukarno.

 

Dalam pidatonya Ki Bagus Hadikusumo yang juga Ketua Muhammadiyah menyampaikan, “Jika tuan-tuan bersungguh-sungguh menghendaki negara Indonesia mempunyai rakyat yang kuat bersatu padu berdasar persaudaraan yang erat dan kekeluargaan serta gotong royong, didirikanlah negara kita ini di atas petunjuk-petunjuk al-Quran dan al-hadits seperti yang sudah saya terangkan tadi.”

Ki Bagus menekankan lagi, “Bangunlah negara kita ini dengan bersendi agama Islam yang mengandung hikmah dan kebenaran”. (Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI): 1998).

 

Alasan Ki Bagus, Islam merupakan agama bagi mayoritas bangsa Indonesia, bahkan hukum Islam sudah hidup dan berlaku di Indonesia sebelum Belanda datang. Sehingga banyak sekali hukum Islam yang kemudian menjadi adat istiadat bangsa Indonesia.

Karena itu, menurut Ki Bagus, untuk menyesuaikan dasar negara Indonesia dengan jiwa rakyatnya, maka para perumus dasar negara harus mengetahui betul-betul adanya jiwa ke-Islaman rakyat. “Selamilah jiwa rakyat sedalam-dalamnya untuk menjadi dasarnya tata negara kita. Supaya negara kita dapat menjadi negara yang kuat dan sentosa.”

Hasil Konsensus

BPUPKI kemudian membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara. Pada 22 Juni 1945 disepakatilah rumusan dasar negara itu yang disebut Piagam Jakarta (The Jakarta Charter).


Foto/ Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons

 

Dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta disebutkan

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yang mencirikhaskan Piagam Jakarta terletak pada kalimat Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 

Kalimat inilah yang kemudian menjadi polemik dan ditolak oleh kalangan Kristen. Mereka menyebut hal itu adalah bentuk diskriminasi terhadap  mereka yang minoritas. Padahal dalam laporannya di sidang BPUPKI Sukarno mengatakan, hal itu merupakan hasil kompromis antara dua pihak (nasionalis-sekuler dan nasionalis-religius) yang didasarkan atas memberi dan mengambil.

 

Melanggar Konsensus

Tanggal 22 Juni itu Piagam Jakarta disepakati sebagai dasar negara Indonesia. Seluruh anggota Panitia Sembilan menandatangani piagam itu.
Namun pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum digelar sidang PPKI terjadi perubahan mendasar pada bagian pertama Piagam Jakarta.

Tujuh kata yang ada telah hilang dan berubah menjadi Ketuhanan Yang Mahaesa. Apa yang terjadi?

Berdasarkan informasi yang diterima Mohammad Hatta, ia mendapat berita dari opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang) yang menyampaikan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik di wilayah Indonesia yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan terhadap kalimat tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Mereka (wakil-wakil Kristen dan Katolik) mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tapi jika kalimat yang diskriminatif itu tetap ada dalam Piagam Jakarta, dikatakan bahwa mereka lebih suka berada di luar Republik Indonesia (Mohammad Hatta, Sekitar Peroklamasi: 1969).

Karena hal itu sangat serius, maka sebelum sidang dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hasan untuk mengadakan rapat pendahuluan membahas hal itu.

Semula lobi itu gagal. Karena Ki Bagus menolak keras usul perubahan itu. Melihat kemacetan itu Kasman yang sesama orang Muhammadiyah menemui Ki Bagus dan meminta agar bersedia berunding.

Kasman menjelaskan, situasi gawat. Perlu segera disahkan Undang-Undang Dasar untuk berdirinya negara Republik Indonesia merdeka.

Dijelaskan, setelah enam bulan nanti Majelis Permusyawaratan Rakyat akan bersidang membentuk Undang-Undang Dasar yang baru, sebagaimana yang dikatakan Sukarno dalam sidang BPUPKI.

Pada akhirnya Ki Bagus melunak. Bersedia menerima penghapusan kalimat sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Hatta dan Teuku Muhammad Hasan juga bersedia memenuhi usul Ki Bagus, yaitu Ketuhanan ditambah dengan Yang Mahaesa. Waktu itu Ki Bagus menyatakan bahwa arti Ketuhanan Yang Mahaesa adalah tauhid(Suhatno, Ki Bagus Hadikusumo, Hasil Karya dan Pengabdiannya: 1982/1983)

Ternyata janji politik tinggal janji. Sepuluh tahun kemudian baru terbentuk Konstituante untuk menyusun UUD baru. Ketika Kasman dan tokoh Islam lainnya menagih janji Bung Karno agar mengembalikan tujuh kata yang dihapus menjadi sia-sia.

Di akhir masa hidupnya Kasman mengatakan, sangat menyesal memengaruhi Ki Bagus agar bersedia menerima perubahan sila pertama itu yang ternyata hasilnya sangat merugikan umat Islam. (*)

Editor Sugeng Purwanto

pwmu.co, Selasa 22 Juni 2021 | 07:01

***

Kontroversi Perumus Pancasila

Air Mata Hilangnya Tujuh Kata Piagam Jakarta



Kasman Singodimedjo/ foto geotimes

Oleh: M Akbar Wijaya
Wartawan Republika


Tahun-tahun berlalu. Namun sedih dalam benak Kasman Singodimedjo tak juga beranjak. Airmatanya menetes saban mengingat perannya menyetujui penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada pagi 18 Agustus 1945. “Saya lah yang ikut bertanggung jawab dalam masalah ini (menghapus tujuh kata Piagam Jakarta-red), dan semoga Allah mengampuni dosa saya,” kata Kasman seperti ditulis cendikiawan Muhammadiyah Lukman Harun dalam Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun. 

Menurut Lukman dalam sejumlah pertemuan, Kasman kerap mengungkapkan kesedihan serupa. Kesedihan Kasman bukan tanpa alasan.

Pagi itu, Sabtu 18 Agustus 1945, usia republik belum genap sehari. Rencananya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) akan bersidang dengan agenda mengesahkan UUD 1945, mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengangkat kepala daerah. Namun sidang yang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB terpaksa molor beberapa jam. Sebab, ada persoalan sensitif dan krusial yang mesti segera diselesaikan lebih dahulu oleh sejumlah anggota PPKI.

Persoalan itu ialah tuntutan menghapus tujuh kata  dalam Pembukaan UUD 1945 yang saat itu dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Tujuh kata dimaksud terdapat dalam kalimat: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Wakil Ketua PPKI, Mohammad Hatta mengungkapkan tuntutan tersebut datang kepadanya dari para pemuka agama Kristen dan Katolik di Indonesia Timur pada sore 17 Agustus 1945 melalui seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Pemuka agama Kristen dan Katolik menilai kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” bersifat diskriminatif terhadap kelompok non-Muslim.

Bung Hatta yang termasuk perumus Piagam Jakarta di Panitia Sembilan menolak anggapan itu. Dia menjelaskan kalimat yang mewajibkan penerapan syariat Islam tidak bertujuan mendiskriminasikan kelompok minoritas. Sebab kalimat itu hanya berlaku bagi para pemeluk Islam. Apalagi, kalimat itu juga telah disetujui AA Maramis yang merepresentasikan kelompok non-Muslim di Panitia Sembilan.

“Aku mengatakan bahwa itu bukan diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam,” kenang Hatta dalam buku Di Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Namun penjelasan Bung Hatta tak  berbuah hasil. Opsir Kaigun memastikan para pemuka agama Kristen dan Protestan akan tetap bersikukuh meminta tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus. Jika kalimat itu tetap dipertahankan, mereka mengancam Indonesia Timur tidak akan bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan.

Bung Hatta akhirnya mengalah dan berjanji akan membahas persoalan ini dalam sidang PPKI besok (18 Agustus 1945). Bung Hatta sadar jika republik yang baru diproklamasikan pecah, maka Belanda akan mudah kembali menjajah. “Kalau Indonesia pecah, pasti daerah di luar Jawa dan Sumatra akan dikuasai kembali oleh Belanda dengan menjalankan politik devide et impera, politik memecah dan menguasai,” kenang Hatta.

Esok paginya sebelum rapat PPKI dimulai, Bung Hatta mendiskusikan tuntutan para pemuka agama Kristen dan Katolik dari Indonesia Timur bersama sejumlah tokoh Islam. Mereka yang terlibat ialah Ki Bagus Hadikusumo, K.H Wachid Hasjim, Teuku M. Hasan, dan juga Kasman Singodimedjo.

 

Rapat BPUPKI

Debat Sengit Menghapus Tujuh Kata Piagam Jakarta

Kasman menggambarkan sengit dan tegangnya suasana saat lobi di pagi itu. Menurutnya, semula tokoh-tokoh Islam sukar menerima tuntuntan para pemuka agama Katolik dan Kristen dari Indonesia Timur. Namun akhirnya mereka mengalah karena saat itu republik membutuhkan persatuan untuk mendapat dukungan dan simpati dunia.

Salah satu tokoh Islam yang saat itu paling bersikeras menolak penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta ialah Ketua Umum Muhammadiyah sekaligus anggota Panitia Sembilan Ki Bagus Hadikusumo. 

Kasman mengatakan, pagi itu Sukarno yang merupakan Ketua PPKI memang sengaja memintanya bergabung sebagai anggota tambahan PPKI. Selain Kasman ada lima orang lain yang juga diminta Sukarno bergabung sebagai anggota tambahan PPKI. Mereka ialah: Wiranata Kusumah, Ki Hadjar Dewantara, Sayuti Melik, Mr Iwa Kusumasumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo.

Namun Sukarno punya tugas khusus untuk Kasman yakni membujuk Ki Bagus Hadikusomo agar berkenan menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Sukarno percaya Kasman yang juga warga Muhammadiyah dapat melunakkan pendirian Ki Bagus. Sebab lobi sejumlah tokoh Islam seperti K.H Wachid Hasjim, Teuku M.Hasan, hingga Bung Hatta tidak mampu melunakan pendirian Ki Bagus mempertahankan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. 

Sukarno sendiri menurut Kasman tampak tidak ingin terlibat dalam proses lobi menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. “Mungkin karena beliau sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan terutama sebagai peserta dari Panitia Sembilan mengenai pembuatan Piagam Jakarta merasa agak kagok untuk menghadapi Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawannya,” kata Kasman.

Mulanya Kasman keberatan  memenuhi permintaan Sukarno. Sebab tujuh kata dalam Piagam Jakarta merupakan hal prinsip bagi umat Islam dalam bernegara. Namun Kasman pun sadar situasi sangat mendesak. PPKI harus segera bersidang mengesahkan UUD 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden. Jika terus berdebat, maka republik yang baru sehari diproklamasikan itu terancam bubar.

Dengan menggunakan Bahasa Jawa halus Kasman akhirnya berkenan membujuk Ki Bagus:

“Kiai, kemarin proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar kita bernegara dan masih harus ditetapkan siapa presiden dan lain sebagainya untuk melancarkan perputaran roda pemerintahan. Kalau Bangsa Indonesia, terutama pemimpin-pemimpinnya cekcok, lantas bagaimana?! Kiai, sekarang ini Bangsa Indonesia kejepit di antara yang tongol-tongol dan tingil-tingil. Yang tongol-tongol itu ialah balatentara Dai Nippon yang masih berada di bumi Indonesia dengan persenjataan moderen. Adapun yang tingil-tingil adalah sekutu termasuk di dalamnya Belanda, yaitu dengan persenjataan yang moderen juga. Jika kita cekcok pasti kita akan konyol,” kata Kasman kepada Ki Bagus.

Kasman juga mengingatkan dalam Undang-Undang Dasar yang akan disahkan hari itu terdapat satu pasal yang menyatakan bahwa enam bulan lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat akan melakukan penyempurnaan isi Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak ada salahnya bagi umat Islam mengalah sementara menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi Indonesia merdeka yang berdaulat, adil, makmur, dan diridhai Allah SWT. 

Mendengar penjelasan Kasman, Ki Bagus bersedia mengendurkan pendirian dan menerima usul penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Dan akhirnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu berganti menjadi kalimat: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Pada waktu itu kami dapat menginsyafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ dan mengggantinya dengan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’,” kata Kasman.

Kendati begitu setelah enam bulan UUD 1945 disahkan, karena situasi republik yang tidak menentu akibat agresi militer Belanda, MPR tidak pernah bersidang untuk memperbaiki isi Pembukaan UUD 1945 sebagaimana aspirasi sejumlah tokoh Islam.

www.republika.co.id / Red: M Akbar Wijaya

https://www.nahimunkar.org/ketum-gip-nkri-kalau-nanti-saya-berkuasa-yang-pertama-saya-bubarkan-adalah-pdip/?

(nahimunkar.org)

 

(Dibaca 158 kali, 1 untuk hari ini)