• KH. Hasyim Muzadi: Desakan Pembubaran Densus karena Negara Tak Adil

Pertemuan SOLI-06_834657326942

Din: tindakan memberantas teror dengan cara teror

Walaupun aparatur keamaan memiliki kewenangan khusus terkait pemberantasan terorisme, tetapi setiap langkah dan tindakan pemberantasan terorisme harus tetap berpijak pada prinsip hukum.

Demikian salah satu kesimpulan Ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Silaturrahim Ormas Lembaga Islam (SOLI). Gabungan Ormas Islam ini mendesak pemerintah melakukan evaluasi atau bila perlu membubarkan Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Kemanusian (HAM) berat.

“Tindakan Densus 88 yang dalam banyak kasus telah terbukti melampaui kepatutan, kepantasan, dan batas perikemanusiaan berupa penangkapan, penculikan, penyiksaan, intimidasi, dan pembunuhan, yang sebagian terekam dalam video yang beredar, dan yang telah memakan banyak korban dan menimbulkan kesedihan, luka dan trauma. Demikian telah terjadi pelanggaran berat,”  demikian salah satu pernyataan sikap yang dibacakan Dr Marwah Daud Ibrahim, Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesa (ICMI), di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Jakarta no. 62 Jakarta Pusat, Kamis (07/03/2013) siang.

Marwah yang didampingi beberapa perwakilan ormas Islam termasuk Dr Din Syamsuddin  juga meminta negara (melalui aparat kepolisian, red) tidak menangani teror dengan menjadi teror baru.

“Terorisme sebagai musuh bersama tidak semestinya dihadapi dengan pendekatan bernuansa teror. Dengan demikian, kami mendesak pemerintah untuk mengaudit kinerja (termasuk keuangan) lembaga tersebut dan menggantinya dengan lembaga baru yang kredibel, profesional dan berintegrasi dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat.”

Dalam jumpa pers dengan wartawan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Din Syamsuddin mengatakan, tindakan memberantas teror dengan cara teror sama artinya melanggengkan potensi teror dan dendam kesumat. [baca juga: Kompolnas Nilai Ada Indikasi Pelanggaran HAM pada Tersangka Kasus Terorisme]

“Tindakan yang dilakukan Densus 88 berpotensi melanggengkan terorisme,” ujar Din.

Dengan pernyataan ini SOLI menilai, salah satu kesatuan elit yang berada di bawah Polri ini untuk segera dievaluasi atau jika perlu dibubarkan.

Desakan Ormas Islam ini muncul terkait beredarnya video kekerasan yang diduga dilakukan anggota Densus dalam penanganan terduga terorisme.

Lebih 27 Ormas Islam  ikut menandatangani desakan ini,  di antaranya; Muhammadiyah, Muslimat NU, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Syarikat Islam, PP Matla’ul Anwar, Wanita Islam, Baitul Muslimin Indonesia, Hidayatullah, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Ikata Dai Indonesia (IKADI), dan Majelis Dakwah Islamiyah, PP Parmusi, Tabiyah, MIUMI, MUI, Al Irsyad, Dewan Masjid dan BKRMI.

Dalam pertemuan siang tadi ormas-ormas Islam sempat memutar sebuah tayangan video kekerasan yang diduga dilakukan oknum Densus dan Brimob. Dalam salah satu tayangan, terlihat aparat keamanan meminta korban beristighfar sebelum ditembak mati.*

Rep: Panji Islam

Red: Cholis Akbar Kamis, 07 Maret 2013

Hidayatullah.com—

***

KH. Hasyim Muzadi: Desakan Pembubaran Densus karena Negara Tak Adil

Jum’at, 08 Maret 2013

Hidayatullah.com—Desakan 27 Ormas-ormas Islam  yang tergabung dalam  Silaturrahim Ormas Lembaga Islam (SOLI) terhadap pemerintah untuk melakukan evaluasi atau bila perlu membubarkan Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Kemanusian (HAM) berat mendapat tanggapan mantan Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), KH. Hasyim Muzadi. [baca juga: 27 Ormas Islam Desak Pemerintah Bubarkan Densus 88]

Menurut Hasyim Muzadi, wacana dan desakan pembubaran Densus 88 muncul sebagai respons karena negara bertindak tidak adil.

Menurut Sekjen International Conference for Islamic Scholars (ICIS) ini kepada kalangan kelompok agama bergaris keras, negara selalu menggunakan cara-cara kekerasan atau militer. Sedangkan kepada kalangan liberalis atau sekuler, negara selalu bersikap lunak dan selalu menggunakan alasan hak asasi manusia (HAM).

“Ekstrem kanan dihadapi dengan senjata, dan pada saat yang sama, ekstrem kiri (kelompok komunis dan Islamopobhia) dihadapi dengan sangat lunak karena berhasil mengendarai HAM,” katanya, dalam pernyataan tertulis  hari Kamis, (07/03/2013) kepadahidayatullah.com.

Menurut Hasyim,  penyelenggara negara (trias politika) selama ini telah bersikap adil dalam mensikapi bahaya kedua sisi, baik ekstrem kanan atau ekstrem kiri.

Ia menyebut kasus tuntutan ektrem kiri tentang korban G 30 S yang bertentangan dengan fakta sejarah keselamatan NKRI.

“Padahal kedua-duanya  sangat berbahaya untuk Pancasila dan NKRI,” tambahnya.

Lebih jauh, ia meminta umat Islam berhati-hati dalam masalah ini. Ia juga mendesak agar presiden RI ke depan tidak pro asing.

“Oleh karenanya kaum Muslimin di indonesia harus berhati-hati dan bersatu jangan terjebak pada tindakan kekerasan, dan presiden 2014 harus benar-benar pancasilais tidak pro asing,” tulisnya. *

Rep: Panji Islam

Red: Cholis Akbar/ hdytllhcom

(nahimunkar.com)

(Dibaca 863 kali, 1 untuk hari ini)