ilsutrasi penolakan perppu ormas. foto : tempo.co


PEKANBARU (CAKAPLAH) – 40 organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam  Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan (GMMK) Riau menolak keras terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

GMMK bahkan mengancam akan memboikot partai politik yang mendukung terbitnya Perppu tersebut dalam Pilkada, Pemilu dan Pilpres mendatang.

Komando GMMK Riau, Yana Mulyana kepada CAKAPLAH.COM menyatakan, keberadaan Perppu tersebut terlalu dipaksakan. Ia menyatakan, alasan terbitnya Perppu itu tidak dapat dibuktikan secara substansi politik maupun hukum, selain kehadirannya yang berpotensi membungkam demokrasi dan hak asasi warga negara.

Disebutkan, dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menjelaskan syarat presiden mengeluarkan Perppu adalah harus dalam kegentingan dan darurat.

“Pertanyaannya adalah Perppu No. 2 Tahun 2017 telah sesuaikah dengan kedua Undang-undang tersebut? tidak ada satu pun khususnya ormas islam di Indonesia yang secara nyata-nyata dan jelas melakukan gerakan yang mengancam kedaulatan negara. Sampai saat ini tidak ada dan tidak satu pun dapat dibuktikan bahwa eksistensi ormas islam di Indonesia yang mengancam integrasi sosial dan negara, bahkan hubungan negara dengan rakyat juga berjalan normal, serta kekosongan hukum juga tidak tecermin di masyarakat,” Paparnya

Menurutnya, undang-undang ormas sudah memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan penertiban, termasuk pembubarannya lewat pengadilan. Oleh karena itu, ia berharap angggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mencabut Perppu tersebut saat pembahasan masa persidangan berikutnya, yakni sekitar September mendatang.

“Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meloloskan Perppu itu, maka kami GMMK yang terdiri dari 40 (empat puluh) Ormas berbasis islam dan nasionalis akan melakukan pemboikotan dan tidak akan memilih parpol dan calonnya baik di Pilkada, Pemilu dan Pilpres,” tegasnya.

Ia menegaskan, tidak ada alasan kuat bagi pemerintah menerbitkan Perppu tersebut, karena secara substansial Perppu itu mengandung sejumlah poin-poin yang bakal membawa negeri ini kepada era pemerintahan absolut untuk kemudian menterjemahkan kesalahan dan pelanggaran pada ormas yang ada secara sepihak tanpa ada ruang pembelaan.

“Kami menduga ketentuan-ketentuan yang bersifat karet seperti larangan melakukan tindakan permusuhan terhadap SARA (Pasal 59-3) dan penyebaran paham lain yang dianggap bakal mengganggu Pancasila dan UUD 1945 (pasal 59-4) berpotensi dimaknai secara subyektif untuk memberangus Ormas yang dianggap berbeda pandangan dengan pemerintah, untuk hal itu kami menolak Perppu tersebut,” cakapnya.

Penulis : Satria Yonela
Editor : Hadi / cakaplah.com

***

40 Ormas Riau Bersumpah

via fb Ina Zaenal Fadli

(nahimunkar.com)

(Dibaca 345 kali, 1 untuk hari ini)