85 Persen Bansos Terdampak Corona Belum Sampai ke Masyarakat

 

  • Ucapan yang paling banyak dibahas adalah ketika presiden mengatakan, “artinya ada 85 persen (bansos) yang masih belum diterima oleh masyarakat.”

 

Inilah sorotannya.

 

***

 

 

Memaknai ‘Tamparan’ Kepala Negara

 

 PRESIDEN Joko Widodo mengatakan, hingga saat ini belum semua alokasi Bantuan Sosial Tunai ( BST) dan Bantuan Langsung Tunai ( BLT) disalurkan kepada masyarakat.

Perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini BLT Desa baru 15 persen tersalur ke masyarakat,” kata Jokowi dengan mimik sedih, dikutip dari akun YouTube Biro Kepresidenan, Sabtu (16/5/2020).

 

Berita singkat ini dengan cepat menyebar di semua kanal media mainstream, daring dan memenuhi jagat medsos. Presiden Jokowi berterus terang apa yang terjadi di dalam internal kabinetnya: kekisruhan kinerja menteri! Ada apa? Apakah presiden kecewa, lelah dan jengkel sekaligus?

 

Sejumlah pesan WhatsApp yang masuk ke HP saya sejak tengah malam hingga makan sahur. Ada yang menuduh Jokowi cuci tangan; buang badan; pencitraan. Namun banyak juga yang membela mengatakan: presiden berkata jujur: apa adanya; itu “tamparan” kepada pembantunya!

 

Ucapan yang paling banyak dibahas adalah ketika presiden mengatakan, “artinya ada 85 persen yang masih belum diterima oleh masyarakat.” Seolah-olah Jokowi sebagai kepala negara terkoyak hatinya melihat penderitaan masyarakat yang sangat terpuruk secara bersamaan. Seratus juta lebih orang mendadak menjadi fakir miskin akibat wabah Covid-19. Tragisnya derita itu  diperparah dengan imbas buruknya kinerja pembantu presiden.

 

Di dalam penanganan penyaluran bantuan sosial kemanusiaan yang secara tehnis sangat sederhana, kok pembantu presiden pada kedodoran. Kemana perginya para menteri kordinator pengendali kementerian tehnis? Kemana Wakil Presiden? Pembantu presiden adalah frontliner pelaksanaan operasional mitigasi. Untuk konteks penyediaan bantuan sosial kemanusiaan, itu sangat tehnis sekali. Tidak memerlukan hasil laboratorium dari  kajian pakar lintas negara. Tidak memerlukan teknologi canggih.

 

Masuk akal jika banyak yang cemas dan sinis mengikuti lambannya proses rapid test, pcr dan drive thru dan sejenisnya, yang memerlukan teknologi maju dan belum diproduksi. Dibanding negara lain di Asean saja Indonesia tertinggal jauh, katakanlah dari Vietnam.

 

Astagfirullah saya membatin: Ya Allah Ya Rab selamatkan negeri kami, Amin Yra. 

 

(Penulis adalah wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya)

 

Oleh: Zainal Bintang

 

Gelora News
17 Mei 2020/ dikutip bagian awalnya saja dan kalimat terakhir.

 

***

Boleh jadi akan ada yang bilang bahwa itu hanyalah cuci tangan, atau lepas tanggung jawab dan sebagainya. Atau itu dinilai basa basi belaka, dan sebagainya. Ya kita lihat saja bukti kenyataannya. Benar-benar smpai ke masyarakat secara mestinya atau tidak.

Dan perlu diingat, kan memang sudah dia bikin aturan (PerPPU Covid-19) bahkan kemudian disahkan DPR jadi Undang-undang yang secara gampangnya, uang 405, 1 triliun untuk masalah wabah corona itu tidak bisa diperkarakan bila ada pelanggaran pengelolanya. Makanya telah ramai di masyarakat. Bahkan Ketika disahkan di DPR, maka muncullah sorotan begini:

***


Melalui pengesahan Perppu Covid-19, bencana kesehatan Corona diubah menjadi berkah bagi pemerintahan Jokowi.

Para pejabat negara bebas menentukan anggaran dan menggunakannya sesuka hati, tanpa persetujuan dan pengawasan.

Mereka juga tidak perlu khawatir terhadap konskuensi hukum secara pidana, perdata, maupun tata negara. Semua bebas merdeka!

Tidak berlebihan bila ada penilaian, pengesahan itu juga menunjukkan fungsi DPR sebagai budak kekuasaan.

https://www.nahimunkar.org/wah-bunuh-diri-massal-anggota-dpr-ri/

***

Silakan baca ini juga:

“DPR Sudah Sah Membubarkan Diri”

 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terburu mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perppu yang selama ini juga dikenal sebagai Perppu Covid-19 tersebut disahkan dalam rapat paripurna ke-15, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Awalnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan proses pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu bersama pemerintah.

Ia juga mengatakan, dari sembilan fraksi di DPR, ada delapan fraksi yang menyetujui Perppu ini menjadi UU.

Hanya satu fraksi, yaitu Fraksi PKS yang menolak Perppu Nomor 1/2020 tersebut menjadi UU.

“Pemerintah memutuskan total  tambahan pembiayaan APBN 2020 untuk menangani Covid-19 adalah Rp 405,1 triliun,” kata Jokowi. Angka yang cukup fantastis. Siapa yang bisa menjamin angka tersebut tidak menjadi ajang “bancak-an“?

Mulusnya pengambilan keputusan ini patut diduga bahwa anggota DPR hanya menjalankan tugasnya sebagai kepanjangan partai yang sudah terbukti bersifat oligarki atau karena jumlah angka yang disahkan sangat fantastis Rp. 405,1 T, sulit dibuktikan bahwa setiap anggota tidak mendapat bagian dari angka itu.

Gimana ngga curiga, sudah menjadi rahasia umum bahwa lembaga yang melakukan kudeta konstitusi terhadap UUD’45 itu diisi oleh para mafia yang memakai atribut “wakil rakyat”. 

Selengkapnya ada di sini: https://www.nahimunkar.org/dpr-sudah-sah-membubarkan-diri/

***

 

Doa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam: Laknat Allah atas Pemimpin yang Menyulitkan Umat Islam

Posted on 30 Agustus 2019

by Nahimunkar.org


 
 

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ (أحمد ، ومسلم عن عائشة)

“Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pulalah dia.” (HR Ahmad dan Muslim dari Aisyah).

{ وَمَنْ وَلِيَ مِنْهُمْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِ بَهْلَةُ اللَّهِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا بَهْلَةُ اللَّهِ قَالَ : لَعْنَةُ اللَّهِ } رَوَاهُ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحِهِ

Dan barangsiapa memimpin mereka dalam suatu urusan lalu menyulitkan mereka maka semoga bahlatullah atasnya. Maka para sahabat bertanya, ya RasulAllah, apa bahlatullah itu? Beliau menjawab: La’nat Allah. (HR Abu ‘Awanah dalam shahihnya. Terdapat di Subulus Salam syarah hadits nomor 1401).
Amiin ya Rabbal ‘alamiin.

(nahimunkar.org)

Laknat Allah atas pemimpin yang menyulitkan Umat Islam. 
Doa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam itu untuk membela Umat Islam. 
Bila ada yang menyembunyikan doa itu padahal sering menegaskan bahwa Islam itu sudah komplit, maka seakan mengingkari ucapannya sendiri. 
Bila akibatnya murid2nya hanya tahu apa yg mereka anjurkan untuk mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, dan berani mengecam orang yang berdoa sesuai doa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam itu, maka sang dai itu berat tanggung jawabnya. 
Di dunia belum tentu dapat apa2, di akherat entah bagaimana beratnya. Maka jangan sampai kita terhitung sebagai orang yang sikapnya jadi pendukung pemimpin zalim lagi dusta, apalagi menyulitkan umat Islam.

 

(nahimunkar.org)

 

(Dibaca 149 kali, 1 untuk hari ini)