Abu Janda Masih Bisa Melenggang? Masya Allah… Kapolri Baru Ditantang Netizen Tangkap Abu Janda Kasus Sebarkan Rasisme dan Menghina Islam

  • Permadi Arya alias Abu Janda kini tengah menjadi perhatian publik setelah pernyataannya menyebut, Islam adalah agama arogan, serta dugaan penghinaan terhadap pegiat HAM asal Papua, Natalius Pigai.
  • Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengingatkan masyarakat bahwa segala bentuk diskriminasi, baik yang bersifat ujaran dan tindakan tidak ada tempat di negeri ini.
  • “… Polri sebagai aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini secara cepat dan tegas,” kata Jaleswari dalam keterangan, Senin (25/1/2021).

     



MUSTOFA NAHRAWARDAYA

@TofaTofa_id

 

Tweet beginian, masih bisa melenggang? Masya Allah..

8.15 PM · 27 Jan 2021·Twitter for Android

***

Kapolri Listyo Sigit Baru Dilantik, Langsung Ditantang Netizen: Pak Berani Tangkap Abu Janda Tidak?

 

Kini media sosial sedang diramaikan dengan tagar Abu Janda, #TangkapAbuJanda.

Hal itu menyusul pernyataan Permadi Arya alias Abu Janda yang menyebut, Islam adalah agama arogan, serta dugaan penghinaan terhadap pegiat HAM asal Papua, Natalius Pigai.

Hingga Rabu (27/1/2021) siang, cuitan tentang Abu Janda sudah mencapai lebih dari 14 ribu.

Mayoritas netizen mendesak agar polisi, khususnya Kapolri baru, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memproses hukum Abu Janda yang dianggap sudah keterlaluan.

Terlebih, Abu Janda sudah beberapa kali dilaporkan dalam kasus lain, namun tidak ada proses hukum lebih lanjut.

 

Warganet juga membandingkan dengan tindakan polisi yang telah menetapkan tersangka terhadap Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin) Ambroncius Nababan sebagai tersangka yang sebelumnya diduga menghina Pigai.

Ambroncius memasang foto Natalius Pigai bersandingan dengan Gorila.

Sedangkan Abu Janda sempat menghina Natalius Pigai dengan kata ‘evolusi’.

“Bgm pak kapolri, apakah anda berani menangkap Abu janda yg slm ini kebal hukum?? Kalau anda berani tentu sejarah baru bagi hukum d indonesia yang slm ini mati suri,” cuit @Innayaputri72

“Ada apa sih pemerintah ini?? Kesannya takut bangat sama Abu Janda dari dulu ga ada progress setiap ada laporan ttg orang sakit jiwa ini!!!!,” [email protected]_mp

“@DivHumas_Polri ayo jalankan Presisi segera…Tribrata 1 sudah dilantik. untuk ketenangan dan fokus pandemi abu janda perlu di kurung,” tulis @raturoman

DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) juga turut bersuara dan meminta kepada Polri untuk bertindak tegas terhadap Permadi Arya alias Abu Janda, yang dinilai telah melakukan rasisme kepada Natalius Pigai.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan, Abu Janda merupakan orang yang pertama melakukan pernyataan rasisme dan disusul oleh kelompok pendukung Jokowi lainnya.

“Kami yakin polisi akan menindak tegas Abu Janda karena ini bertentangan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika,” ujar Haris Pertama dalam keterangan persnya, Selasa (26/1).

Haris menilai pernyataan Abu Janda tidak mencerminkan prinsip kebhinnekaan dan tak menghargai perbedaan suku, agama ras dan antargolongan.

“Polri sebagai aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini secara cepat dan tegas,” ujarnya.

Akar masalah

Natalius Pigai awalnya menyindir mantan kepala BIN yakni AM Hendropriyono sebagai dedengkot tua.

Dia menanyakan kapasitas Hendropriyono yang memberi ancaman kepada eks anggota FPI.

“Ortu mau tanya. Kapasitas bapa di negara ini sebagai apa ya, penasehat Pres, pengamat? Aktivis?, biarkan diurus gen abad ke 21 yang egaliter, humanis, demokrat. Kami tidak butuh hadirnya dedengkot tua. Sebabnya wakil ketua BIN dan Dubes yang bapak tawar saya tolak mentah-mentah. Maaf,” tulis Pigai.

Abu Janda kemudian membalas cuitan Pigai. Dia menyebutkan rekam jejak Hendropriyono tak perlu diragukan.

Sehingga setiap saran dan pendapat yang dikeluarkan olehnya adalah hal yang baik untuk kehidupan berbangsa.

“Kapasitas Jend. Hendropriyono: Mantan Kepala BIN, Mantan Direktur BAIS, Mantan Menteri Transmigrasi, Profesor ilmu Filsafat Intelijen, Berjasa di berbagai operasi militer,” tulis Abu Janda di akun Twitternya.

“Kau Natalius Pigai apa kapasitas kau? sudah selesai evolusi belom kau?” tulis Abu Janda.

Natalius Pigai kemudian menanggapi komentar Abu Janda yang dinilai telah menyerang fisiknya.

Menurut Pigai, sudah menjadi risiko bagi dirinya mendapat serangan dan hinaan. Sebab selama ini dia membela umat Islam yang teraniaya.

“Bro Moti itu risiko dari keputusan kita membela umat Islam yang teraniaya, rakyat dan orang-orang lemah yang membutuhkan pertolongan karena kekuasaan yang tiran,” tulis Pigai dikutip akun twitternya, Selasa (5/1).

Dia mengatakan, sikap kritisnya terhadap pemerintah merupakan jalan terjal demi tegaknya HAM dan perdamaian.

“Kita juga pemimpin negara dan sudah memilih jalan terjal demi tegaknya demokrasi, HAM, perdamaian dan keadilan,” ucapnya.

Ambroncius Nababan sebagai tersangka

Pihak kepolisian telah menetapkan Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin) Ambroncius Nababan sebagai tersangka.

Ambroncius Nababan ditetapkan sebagai tersangka kasus rasialisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pun telah menjemput paksa Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin) Ambroncius Nababan tersebut, Selasa (26/1/2021).

“Tadi sore penyidik Siber Bareskrim Polri menjemput yang bersangkutan. Sekitar tadi jam 18.30, yang bersangkutan dibawa ke Bareskrim Polri,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2021) dikutip dari Kompas.com.

Ambroncius ditetapkan sebagai tersangka dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik pada hari ini.

Bareskrim telah memeriksa Ambroncius pada Senin (25/1/2021).

Polisi juga telah memeriksa lima orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli bahasa pada hari ini.

Saat ini, Ambroncius sedang diperiksa sebagai tersangka. Penyidik memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan apakah akan menahan Ambroncius atau tidak.

“Nanti kita tunggu setelah nanti selesai diperiksa, nanti penyidik apa yang dilakukan. Karena ini masalah penahanan itu adalah kewenangan penyidik,” kata Argo.

Ambroncius dijerat Pasal 45A Ayat 2 jo Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dan Pasal 16 jo Pasal 4 huruf b Ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Pasal 156 KUHP.

Ambroncius terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.

Sebelumnya, Ambroncius mengunggah konten tersebut karena mengaku kesal terhadap kritik yang disampaikan Natalius terkait program vaksinasi Covid-19 dengan vaksin Sinovac.

Ia mengaku mendapatkan foto natalius dari media sosial.

Akan tetapi, Ambroncius menambahkan tulisan di foto kolase tersebut dan mengunggahnya di akun Facebook miliknya.

Ambroncius mengungkapkan, konten yang diunggahnya itu sebagai kritik satire.

Ia mengeklaim tak berniat menghina siapa pun.

“Itu saya akui saya yang buat. Sifatnya itu satire, kritik satire. Kalau orang cerdas tahu itu satire, itu lelucon-lelucon. Bukan tujuannya untuk menghina orang, apalagi menghina suku dan agama. Tidak Ada. Jauh sekali, apalagi menghina Papua,” ujar Ambroncius di Gedung Bareskrim, Senin, seperti dikutip Tribunnews.com.

Istana Turun Tangan

Kasus penghinaan terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai berlanjut dengan diprosesnya di pihak kepolisian.

Di mana pemilik akun Facebook Ambroncius Nababan yang melakukan penghinaan terhadap Natalius Pigai dilaporkan ke pihak kepolisian, dan diambil alih Bareskrim Polri.

Hal tersebut pun menjadi perhatian pihak Istana Negara, hingga meminta agar Polri sebagai aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini secara cepat dan tegas.

Dikutip dari Tribunnews, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengingatkan masyarakat bahwa segala bentuk diskriminasi, baik yang bersifat ujaran dan tindakan tidak ada tempat di negeri ini.

Oleh sebab itu, setiap perbedaan pandangan atas suatu masalah tidak dibenarkan menggunakan respon yang diskriminatif.

Sebab hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada khususnya UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Hal ini mengacu pada pernyataan akun Facebook dengan nama Ambroncius Nababan yang mengandung unsur SARA, yang menimbulkan keresahan dan protes publik, khususnya masyarakat Papua.

Menurut Jaleswari, pernyataan Ambroncius tidak mencerminkan prinsip kebhinekaan Indonesia yang menghargai perbedaan berdasarkan ras, suku, etnis, agama, gender dan difabilitas serta pluralitas dan multi-kultural sebagai jati diri bangsa.

Selain itu, konstitusi Indonesia menjamin kebhinekaan tersebut dan diturunkan dalam berbagai instrumen hukum, seperti UU no 39/ 1999 tentang HAM.

“Atas dasar tersebut, Polri sebagai aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini secara cepat dan tegas,” kata Jaleswari dalam keterangan, Senin (25/1/2021).

Jaleswari menegaskan berdasarkan aturan yang ada bahwa tindakan diskriminasi dapat berbentuk menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang.

Yaitu karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.

Jaleswari juga mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia, bahwa tidak ada toleransi dan impunitas bagi siapapun yang bertindak diskrimatif atas dasar apapun, termasuk ras dan etnis.

“Ini adalah Peringatan Keras bagi perseorangan ataupun kelompok untuk tidak bermain api dengan SARA, karena pemerintah tanpa ragu akan menindak keras dan tegas segala bentuk tindakan yang dapat mengancam persatuan negara dan bangsa,” imbuh Jaleswari.

Mengaku Mitra Negara

Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin) Ambroncius Nababan mengungkapkan alasannya mengunggah konten berbau rasisme kepada aktivis Papua Natalius Pigai.

Dia mengaku kesal dengan Pigai karena kerap mengkritik pemerintah terkait berbagai isu.

Menurutnya, Pigai kerap mengkritik tanpa dasar kepada pemerintah.

“Sebenarnya sudah banyak saya baca tentang Natalius yang selalu menyerang pemerintah, kami Pro Jamin ini adalah profesional jaringan mitra negara.”

“Jadi kami sebagai mitra negara yang resmi diakui oleh Kemenkuham RI.”

“Kami berkewajiban juga untuk sebagai pembantu memantau juga, mengawas juga, mengawal,” kata Ambroncius di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/1/2021).

Ia mengatakan, salah satu kritik Natalius yang membuatnya kesal adalah terkait program pemerintah vaksin Sinovac.

Ambroncius bilang, pernyataan kritik yang dilontarkan Natalius bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terkait vaksin Covid-19.

“Artinya orang menolak itu wajar karena namanya hak asasi.”

“Tapi jangan diekspose keluar sehingga menimbulkan provokasi seakan-akan vaksin ini tidak baik, vaksin ini berbahaya.”

“Sehingga kawan-kawan yang dari daerah ini turun, melaporkan kepada saya.”

“Pak ketum, tadi di daerah itu mendapatkan hambatan masalah vaksin karena ada statement dari beberapa tokoh di Jakarta,” ungkapnya.

Atas dasar itu, ia pun marah dan mengunggah konten rasisme yang tidak terpuji tersebut

“Di situlah saya geram gitu ya, marah gitu ya.

“Kok ada orang yang mengatakan vaksin Sinovac itu tidak baik.”

“Sehingga di daerah kendalanya ya itu tadi, banyak yang enggak percaya dan ini dampaknya bagi kita, ya pandemi ini akan lama lagi.”

“Karena banyak orang indonesia yang enggak percaya vaksin,” paparnya.

Ambroncius Nababan mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/1/2021) malam.

Kedatangannya memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan rasisme kepada Natalius Pigai

Berdasarkan pengamatan Tribunnews di lokasi, Ambroncius tiba di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 19.30 WIB.

Dia tampak ditemani sejumlah orang di belakangnya.

Ambroncius memakai seragam relawan berwarna merah yang bertuliskan Pro Jokowi- Maruf Amin (Pro Jamin).

Ia memang Ketua Umum Relawan Pro Jamin pada Pilpres 2019.

Kepada awak media, Ambroncius menyatakan kedatangannya untuk memenuhi pemanggilan penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri.

Dia bilang, pemanggilan tersebut sebagai bukti tanggung jawab terkait unggahannya itu.

“Panggilannya hari ini, saya harusnya menghadap dua hari lagi.”

“Tapi karena kita sebagai, apalagi saya sebagai Ketum Pro Jamin, saya terpanggil untuk sampaikan bahwa saya ini bertanggung jawab.”

“Saya enggak lari dan tidak akan ingkar dari hukum.”

“Karena saya akan hadapi dengan hati yang tulus,” kata Ambroncius di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/1/2021).

Ia mengaku unggahan itu sejatinya hanya ditujukan kepada Natalius Pigai, dan tidak ada maksud menghina masyarakat Papua.

“Jadi berkembang isunya sebenarnya itu hanya untuk untuk pribadi.”

“Jadi saya dengan pribadi Natalius Pigai.”

“Jadi sekarang sudah mulai berkembang saya melakukan perbuatan rasis.”

“Sebenernya saya bukan rasis.”

“Saya juga diangkat warga Papua. Saya juga sebagai anak Papua.”

“Jadi enggak akan mungkin saya melakukan rasis kepada suku Papua apalagi ke NP,” tuturnya.

Namun demikian, ia mengaku siap dan akan kooperatif menjalani proses hukum atas kasus yang menjeratnya tersebut.

“Saya harus hadapi proses hukum ini supaya masyarakat di Papua mengerti dan paham bahwa proses hukum lah yang sebaiknya.”

“Kalau nanti siapa yang salah, yang itu tergantung proses hukum yang menentukan,” bebernya.

Editor: Fauzie Pradita Abbas

tribuncirebon.com – Kamis, 28 Januari 2021 06:17

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 218 kali, 1 untuk hari ini)