Ada Agenda Mengamputasi Indonesia dibalik Perpres 60/2020

 

  • … sinyalemen adanya keinginan untuk melanjutkan kembali proyek reklamasi melalui Perpres No.60/2020 bagaimanapun perlu diwaspadai karena bisa membuat Indonesia tergadai. Pulau-pulau reklamasi itu akan menjadi “negara dalam negara” karena akan sulit diawasi.
  • Bisa menjadi sarang kejahatan penyelundupan sekaligus pemicu penyerobotan kedaulatan NKRI. Apakah memang ini yang nantinya bakal terjadi?
  • Rahman Sabon seorang alumnus Lemhanas RI mengatakan: “Ya, saya hanya ingin sampaikan kepada Presiden Jokowi: Pak Jokowi, sudahlah, cabut kembali Perpses 60 Tahun 2020 itu yang berpotensi mengamputasi NKRI. Juga legislator di Senayan (DPR/MPR-I), supaya menyikapi Perpres itu dengan penolakan untuk menyelamatkan negeri
    ini.”
  • “Itu, sama saja dengan menyerahkan bagian wilayah kedaulatan kita kepada RRT yang ambisius menguasai Asia-Pasifik di balik agenda OBOR (One Belt One Road).”
  • Oleh karena itu, perjuangan Xi Jinping untuk memuluskan OBOR-nya agar terus tertancap di Jakarta-pintu gerbang Indonesia-terpaksa digantikan oleh pemain lain dari jajaran pengendali kekuasaan dalam hal ini bisa saja melalui Perpres No. 60/2020 yang dianggap telah diboncengi oleh kepentingan China untuk mengamputasi Indonesia.

***

Pak Jokowi, Perpres 60 Tahun 2020 Sama Saja Amputasi NKRI Lho! Kata RSN


 

Rahman Sabon Nama/Foto : Istimewa

  • “Kalau saja pulau artifisial itu ngotot untuk dibangun, maka patut dicurigai, diduga, bahwa Perpres Nomor 60 Tahun 2020 sudah ditumpangi oleh kepentingan pemerintah Tiongkok melalui para taipan yang punya proyek mercusuar itu. Sekali lagi ini sangat berbahaya,”

Jakarta Rahman Sabon Nama, alumnus Lemhanas RI, terpanggil untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal peraturan presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 yang tengah viral dalam perbincangan publik.

Perpres tersebut berisikan 13 Bab 141 Pasal tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi , Punjak dan Cianjur. Perpres ini ditetapkan pada 13 April 2020.

Salah satu poin penegasan Perpres ini bahwa DKI Jakarta masih berstatus Ibukota Negara (IKN) Republik Indonesia, dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 101 pada 16 April 2020.

Rahman Sabon Nama (RSN), pada Senin (11/05/2020), mengatakan dirinya konsern terhadap Pasal 81 Perpres itu yang bersinggungan dengan rencana tata ruang perkotaan wilayah DKI Jakarta pada Zona 8 yaitu wilayah Pulau Reklamasi C, D, G, N di pesisiran pantai utara Jakarta.

Lapan6Online : 13 Mei 2020

***

Desmond J Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Di Balik Perpres 60/2020, Ada Agenda Mengamputasi Indonesia

Rabu, 19/08/2020 15:35 WIB

 


H.Desmond J. Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI (Ist)

Jakarta, law-justice.co – Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) pada 16 April 2020 dengan jangka waktu pelaksanaan 20 tahun dari 2020 – 2039. Aturan tersebut merupakan revisi atas Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabek-Punjur.

Keluarnya Perpres tersebut diyakini bakal meningkatkan kualitas pembangunan di kawasan Jabodetabek-Punjur. Menteri ATR/ Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan, Perpres 60/2020 merupakan evaluasi setelah 12 tahun berjalannya Perpres 54/2008 karena berbagai kelemahan dalam Perpres 54/2008 dibenahi dalam Perpres 60/2020.

Perpres ini dinilai diperlukan karena kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur merupakan salah satu Global Hub dari jejaring kota metropolitan dunia. Bahkan Metropolitan Jabodetabek-Punjur merupakan jejaring kota terbesar kedua setelah Metropolitan Tokyo.

Dengan demikian hal tersebut berimplikasi pada sentralistis berbagai fungsi ekonomi yang memberi dampak pada dinamika kebutuhan ruang fisik dan sosial yang tinggi. Hal ini membuat Kawasan Jabodetabek-Punjur menjadi sangat rentan terhadap penurunan kualitas lingkungan sehingga perlu penanganan khusus.

Sebagai ketua, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa indikator dari keberhasilan Perpres ini yaitu dapat menyelesaikan isu yang menjadi inti substansi Perpres Nomor 60 Tahun 2020 ini, seperti upaya pengendalian banjir, pemenuhan ketersedian air baku, penanganan sampah dan sanitasi, mengantisipasi penurunan permukaan tanah dan pemenuhan kebutuhan ruang, mengatasi kemacetan serta upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.

Diharapkan dengan adanya penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, dapat mewujudkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.

Baca juga : 2.638 Janin Diaborsi Klinik Raden Saleh,Mayoritas dari Remaja Bermobil

Meskipun ada semangat dan optimisme keluarnya Perpres No.60/2020, namun keluarnya ketentuan ini memunculkan banyak kritik bahkan disebut sebut ada agenda untuk mengamputasi Indonesia.

Apa sebenarnya isi dari Perpres Nomor 60/2020?, Kejanggalan kejanggalan seperti apa yang mewarnai peraturan ini? Dibalik keluarnya Perpu, mengapa ada kecurigaan adanya upaya untuk mengamputasi Indonesia?

Isi Perpres No.60/2020

Perpres No. 60/2020 terdiri dari 13 Bab dan 141 pasal. Perpres ini diteken oleh Presiden Jokowi tanggal 13 April dan mulai diundangkan tanggal 16 April yang lalu. Menurut Perpres, penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur bertujuan untuk mewujudkan kawasan tersebut sebagai pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.

“Kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang selanjutnya disebut kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan,” bunyi Pasal 2 (1) Perpres No 60/2020.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 3, ruang lingkup pengaturan Perpres ini meliputi;

(a). Peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;

(b). Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;

(c). Rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahanpemanfaatan Ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;

(d). Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; dan

(e). Peran Masyarakat di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Dalam Perpres rencana tata ruang periode 2020-2039 ini, Jakarta disebutkan masih sebagai pusat pemerintahan. “Mengembangkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat perekonomian, dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, serta mendorong perkotaan sekitarnya yang berada dalam kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur untuk mendukung kegiatan perkotaan inti,” begitu bunyi Pasal 9 (a).

Dalam perpres, Jakarta ditempatkan sebagai kawasan perkotaan inti. Adapun pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti ditetapkan sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti meliputi pusat pemerintahan dan kawasan diplomatik, pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional.

Kemudian, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, pusat kegiatan industri kreatif, pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional, pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata dan pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya.

Dalam Perpres tersebut, juga disebutkan tahapan prioritas pembangunan Jabodetabek-Punjur yang meliputi tahap pertama pada periode 2020-2024, tahap kedua pada periode 2025-2029, tahap ketiga pada periode 2030-2034, tahap keempat pada periode 2035-2039.

Didalam Perpres ini diatur pula adanya perubahan format-format kelembagaan koordinasi Kawasan Jabodetabek-Punjur dalam upaya menyelesaikan Isu Strategis Kawasan Jabodetabek-Punjur secara optimal. Sebelumnya format kelembagaan diketuai oleh Gubernur secara bergilir, tetapi Pemerintah menilai akan lebih efektif jika diketuai oleh Menteri.

Maka dalam Perpres Nomor 60 tahun 2020, kelembagaan ini diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN dan Wakil Ketua oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan serta beranggotakan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten serta seluruh Bupati dan Wali Kota terkait.

Rangkaian Kejanggalan

Penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur melalui Perpres bertujuan untuk mewujudkan kawasan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan, dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.

Adapun indikator dari keberhasilan Perpres ini nantinya adalah dapat menyelesaikan isu yang menjadi inti substansi Perpres Nomor 60 Tahun 2020 ini, seperti upaya pengendalian banjir, pemenuhan ketersedian air baku, penanganan sampah dan sanitasi, mengantisipasi penurunan permukaan tanah dan pemenuhan kebutuhan ruang, mengatasi kemacetan serta upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.

Memang ada semangat dan optimism keberhasilan yang akan diraih manakala Perpres ini diberlakukan untuk pengembangan kawasan Jabodetabek Punjur dan sekitarnya. Namun optimism ini diberengi pula dengan serangkaian kekhawatiran terkait dengan hilangnya kedaulatan negara melalui serangkaian aturan yang telah ditetapkan melalui Perpres ini.

Tak sedikit pengamat yang menghkhawatirkan bahwa keberhasilan itu nantinya bisa diwujudkan, sebagian ada yang meragukan karena dari sisi substansi, Perpres itu sendiri masih mengandung kelemahan kelemahan disana sini, diantaranya adalah:

1. Merusak Ekosistem Pesisir

Perpres ini dinilai melegalisasi perampasan dan perusakan ekosistem pesisir Teluk Jakarta. Perpres ini mengabaikan prinsip pencegahan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ini terlihat dari dipaksakannya proyek reklamasi khususnya Pulau C, D, G, N serta tanggul pantai dan tanggul laut.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) yang dalam konferensi persnya via virtual kemarin. KSTJ sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam elemen civil society yang memiliki visi sama yakni menolak pembangunan reklamasi Teluk Jakarta.

Adanya upaya konversi besar-besaran pada kawasan Lindung di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, DKI Jakarta sebesar kurang lebih 200 Ha menjadi berbagai zona lain seperti B7 (bisa untuk permukiman). Padahal Ruang Terbuka Hijau publik di DKI Jakarta masih sekitar 12 persen, lagi pula UU 26/2007 soal Penataan Ruang memandatkan koefisien 30 persen untuk ruang terbuka hijau.

Selain itu adanya ancaman penurunan muka tanah juga tidak menjadi pertimbangan dalam penetapan Perpres 60/2020. Pengabaian ini bisa memunculkan adanya ancaman terjadinya liquifaksi.

Sedangkan prinsip kehati-hatian, Perpres 60/2020, mengabaikan perdebatan dan ketidakpastian terhadap dampak lingkungan dari berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat timbul dari berbagai proyek yang ada di pesisir Teluk Jakarta serta ketidakpastian penyebab dari penurunan muka tanah.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, sangat jelas Perpes 60/2020 telah mengabaikan prinsip penting dalam lingkungan hidup yaitu pencegahan (Preventive Principle) dan kehati-hatian (Precautionary Principle).

2. Memutihkan Reklamasi Pulau H Sebagai Daratan Perpres No 60/2020 dianggap memutihkan reklamasi pulau H sebagai bagian daratan. Padahal seperti diketahui bersama hingga detik ini, Pulau H belum ada secara fisik.

Pasal 6 dalam Perpres 60 itu mencakup kawasan perairan 0-12 mil, yang seharusnya bukan cakupan dari aturan Perpres. Karena Perpres 60 ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Sedangkan daratan pesisir dan perairan 0-12 mil merupakan kewenangan Undang-Undang
Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Indikasi adanya upaya pemutihan pada pemanfaatan ruang tak berizin juga terdapat pada Pasal 138. Dengan adanya pengaturan tentang pemutihan kawasan reklamasi menjadi daratan itu tentunya menyalahi ketentuan yang ada dan melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Undang Undang tentang penataan ruang wilayah Jabodetabek Punjur.

3. Potensi Memicu Konflik Kewenangan

Urusan reklamasi Teluk Jakarta yang juga diatur dalam Perpres No. 60/2020 akan menjadi arena pertarungan kebijakan antara Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karena Perpres itu ikut mengatur wilayah pesisir yang sedang digodok Pemprov DKI dalam peraturan daerah.

Hal ini bisa memicu pertarungan kebijakan antara pemerintah pusat yang diwakili oleh Jokowi dan pemerintah daerah yang diwakili oleh Anies selaku Gubernur DKI Jakarta. Pertarungan ini terjadi karena Perpres 60 Tahun 2018 adalah peraturan yang offside.

Karena seharusnya aturan itu hanya mengatur tata ruang di perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan, Cianjur bukan merambah ke wilayah pesisir. Sementara Teluk Jakarta masuk ke area 12 mil dari bibir pantai atau wilayah pesisir dimana pemprov DKI sedang merumuskan raperda yang mengatur zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Perpres No. 60/2020 ini juga berpotensi menabrak kewenangan pemda lainnya. Sebab Pasal 138 dan 139 menyebut perpres ini bisa dijadikan acuan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perpres ini memungkinkan terjadinya konflik pemerintah secara vertikal, mengingat keharusan penyesuaian dalam berbagai rencana tata ruang di provinsi maupun kota/kabupaten yang harus diikuti oleh pemerintah daerah.

4. Meniadakan Ruang Bagi Nelayan

Perpres No. 60 /2020 dinilai juga tidak memberikan ruang hidup bagi nelayan tradisional. Bahkan, aturan ini dikhawatirkan bisa menghancurkan penghidupan lebih dari 25.000 nelayan di Teluk Jakarta dan 3.500 lainnya di Kepulauan Seribu.

Didalam Perpres tidak ada peruntukkan ruang atau zona tangkap, bahkan dinilai peraturan ini mengesahkan adanya perampasan ruang hidup di kawasan pesisir.

Alokasi kawasan pantai utara Jakarta bukan diperuntukkan bagi nelayan tangkap, baik dari permukiman maupun wilayah tangkapnya. Meski salah satu peruntukannya adalah sebagai kawasan permukiman dan fasilitas. Tapi jadi kawasan budi daya transportasi laut, dan pariwisata.

Padahal sebanyak 98 persen nelayan di Indonesia merupakan nelayan tradisional. Dengan demikian, jika aktivitas budi daya itu diberlakukan, maka akan ada perubahan tradisi dan budaya.

Aktivitas nelayan diperkirakan juga akan berubah. Dalam konteks ini sangat mungkin bukan nelayan yang didorong beraktivitas budi
dayanya tapi investor skala besar.

5. Berpotensi Menyusutkan Kawasan Lindung dan Memunculkan Kekeringan

Dengan berlakunya Perpres No. 60/2020 dikhawatirkan daya dukung lingkungan bakal makin berat, penyusutan kawasan lindung dan kekhawatiran lahan pangan alami kekeringan bisa muncul setelah keluar Peraturan Presiden Nomor 60/2020 soal Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur.

Hasil analisis Dian Afriyanie dari Thamrin School of Climate Change and Sustainability memperlihatkan, bakal terjadi penyusutan sekitar 14.000 hektar wilayah lindung dengan ada Peraturan Presiden Nomor 60/2020 soal Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur ini.

Lokasi 30% RTH dari masing-masing wilayah administrasi kabupaten/kota tidak spesifik. Padahal, penting dalam memenuhi berbagai keperluan jasa ekosistem yang dihasilkan dari ruang hijau perkotaan, termasuk pengendalian banjir dan kekeringan di masa depan.

Andi Simarmata, dari Urban Reader Thamrin School mengatakan, pemerintah pusat maupun daerah, harus bisa menjaga wilayah desa dan pertanian di dalam kawasan megalopolis supaya tidak ada konversi kawasan hanya karena desakan pasar.

Mengacu hasil perbandingan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Barat 2016, Kabupaten Bogor, sebagai wilayah hilir berisiko sangat tinggi mengalami kekeringan di Parung, Tigaraksa dan Gunung Sindur, yang saat ini pemanfaatan lahan berupa kebun campuran, tegalan dan persawahan. Wilayah Citeureup, Cileungsi dan Kelapa Nunggal berupa pertanian dan ruang terbuka.

6. Melegalkan Kegiatan Tanpa Ijin

Perpres ini dinilai melegitimasi kegiatan pemanfaatan yang telah terlanjur dilakukan. Karena dalam Perpres ini memuat ketentuan mengenai penyesuaian izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan Perpres. Bahkan, jika ada kegiatan yang sudah berjalan namun belum memiliki izin, maka perpres ini akan memfasilitasi pemilik usaha untuk mendapatkan izin.

Dalam pasal 138 huruf b angka 2 huruf d angka 2 dijelaskan bahwa perpres ini melegalkan kegiatan eksisting tanpa izin. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, setiap kegiatan tidak menaati rencana penataan ruang maka tergolong sebagai pelanggaran hukum. Dengan demikian, jika ada kegiatan pemanfaatan ruang yang ilegal, seharusnya tidak difasilitasi, melainkan ada mekanisme penegakan hukum.

Jangan sampai perpres ini memberikan dukungan bagi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ilegal, yaitu kegiatan yang tidak punya izin. Selain apa yang dikemukakan diatas, pada Pasal 138 huruf b angka 2 huruf b juga disebutkan adanya pembatalan izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan namun tidak sesuai dengan
ketentuan serta tidak mungkin menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan sesuai dengan perpres.

Disamping itu kerugian yang timbul akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ini seharusnya juga disesuaikan dengan kondisi dan daya dukung lingkungan. Sebab dikhawatikan ketentuan pasal 138 ini nantinya malah dijadikan sebagai salah satu cara untuk menerbitkan proyek-proyek baru.

7. Mengganjal Rencana Pindah Ibukota

Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap menjadi pusat pemerintahan, pertahanan dan keamanan negara dan kawasan diplomatik sampai tahun 2039. Demikian yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020. Dengan fungsi yang diemban Jakarta seperti diatur Perpres itu maka dalam rencana tata ruang 2020-2039, Jakarta masih difungsikan sebagai Ibu Kota Republik Indonesia.

Apalagi Perpres itu bernama Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Perpres No. 60/2020 pasal 21 ayat 2 poin b menyatakan DKI Jakarta masih sebagai pusat pemerintahan dan pusat diplomatik.

Dalam perpres itu disebutkan bahwa Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan nasional. Dengan kata lain Jakarta tetap memiliki status sebagai ibu kota negara, setidaknya sampai akhir tahap keempat pelaksanaan perpres tersebut, yakni pada tahun 2039.

Dengan kondisi seperti dikemukakan diatas maka rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) boleh dikatakan terganjal Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bagaimanapun Perpres memang sama sekali tidak menyinggung mengenai 5 tahun ke depan apakah DKI Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara atau tidak. Sementara itu Pramono Anung ketika ditanya wartawan tidak menjawab tentang pembahasan Ibu Kota Negara baru tetap berjalan atau tidak.

Ia hanya mengatakan, DKI tetap menjadi Ibu Kota Negara sesuai dengan Perpres. Ia mengingatkan, status hukum DKI Jakarta masih sebagai Ibu Kota Negara dan Ibu Kota pemerintahan, sehingga fungsi tidak berubah.

“Memang secara hukum DKI Jakarta sampai saat ini masih menjadi Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan, sehingga pengaturan tata ruangnya harus mengakomodasi atau memelihara kondisi fungsi eksisting DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan Pusat Pemerintahan tersebut,” kata Pramono sebagaimana dikutip tirto.id (8/5/2020).

8. Berpihak Pada Pengembang Reklamasi

Perpres ini dinilai melegalkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, khususnya Pulau C, D, G, dan N. Padahal proyek ini jelas-jelas telah melanggar hukum, merusak keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, serta menghancurkan penghidupan lebih dari 25 ribu nelayan di Teluk Jakarta dan di lebih dari 3.500 nelayan Kepulauan Seribu.

Jadi alih-alih memperlihatkan keberpihakannya kepada nelayan di Pesisir Jakarta, Kepulauan Seribu serta kelestarian sumber kelautan dan perikanan di Teluk Jakarta. Melalui Perpres ini Jokowi dianggap menunjukkan keberpihakannya kepada pengembang reklamasi yang akan menghancurkan masa depan Teluk Jakarta.

Karena berpihak pada kepentingan pengembang reklamasi, WALHI meminta kepada Pemerintah agar mencabut poin reklamasi pantai utara (pantura) Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020. “Jika pemerintah sungguh-sungguh berkomitmen dalam upaya pemulihan pesisir, maka reklamasi ini harus dikeluarkan dari kebijakan ruang,” ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, saat diskusi daring, Rabu (13/5).

Upaya Mengamputasi Indonesia?

Selain adanya rangkaian kejanggalan kejanggalan sebagaimana dikemukakan diatas, Perpres No.60/2020 dinilai akan mengamputasi Indonesia. Dari rangkaian kejanggalan kejanggalan itu justru aspek inilah yang paling dikhawatirkan dengan terbitnya Perpres No. 60/2020. Sinyalemen bahwa Perpres ini akan mengamputasi Indonesia dilontarkan oleh Rahman Sabon seorang alumnus Lemhanas RI.

Rahman Sabon Nama (RSN), Senin (11/6/2020), mengatakan dirinya konsern terhadap Pasal 81 Perpres itu yang bersinggungan dengan rencana tata ruang perkotaan wilayah DKI Jakarta pada Zona 8 yaitu wilayah Pulau Reklamasi C, D, G, N di pesisiran pantai utara Jakarta. Pasal 81 berikut pasal lanjutannya, menurut RSN, membuka peluang untuk kembali dibangun pulau-pulau artifisial itu (Pulau Reklamasi C, D, G, N ) setelah sebelumnya dicabut perijinannya oleh Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta.

“Ini kan kontoversial, kontra produktif, dan berbaya,” tandasnya sebagaimana dikutip bataranews.com (15/5/2020). “Kalau saja pulau artifisial itu ngotot untuk dibangun, maka patut dicurigai, diduga, bahwa Perpres Nomor 60 Tahun 2020 sudah ditumpangi oleh kepentingan pemerintah Tiongkok melalui para taipan yang punya proyek mercusuar itu. Sekali lagi ini sangat berbahaya,” kata RSN.

Dia menjelaskan bahwa pulau-pulau bikinan di pantai utara ibukota negara itu, nota bene yang berfasilitas mahal baik rumah hunian land house, apartemen, kondominium, gedung-gedung komersial dan lain sebagainya dipastikan tidak akan bisa dijangkau secara finansial oleh orang-orang pribumi.

“Hanya orang-orang dari China daratan sajalah yang mampu secara komersial dan ekonomi yang dapat dan akan menyerbu untuk menjadi penghuni dan membangun kerajaan ekonomi di pulau itu,” kata RSN. “Bukankah itu proposal dan agenda taipan China yang sudah lama terendus? Dan inilah agenda taipan China overseas yang seumur hidup berkiblat ke tanah leluhur, RRC negara komunis, untuk memigrasi 200 juta penduduknya ke negara lain, menghadapi oksplosi penduduknya yang 1,393 miliar jiwa,” imbuhnya.

Analis politik senior ini mengatakan, ketika pulau-pulau buatan di depan hidung Ibukota Negara diduduki orang-orang China daratan, maka tinggal tunggu saatnya menjadi gugusan pulau koloni Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

“Itu, sama saja dengan menyerahkan bagian wilayah kedaulatan kita kepada RRT yang ambisius menguasai Asia-Pasifik di balik agenda OBOR (One Belt One Road).”

Pada poin itu, cucu buyut (wareng) panglima perang jelajah Adipati Kapitan Lingga, pejuang prakemerdekaan ini mengatakan: “Ya, saya hanya ingin sampaikan kepada Presiden Jokowi: Pak Jokowi, sudahlah, cabut kembali Perpses 60 Tahun 2020 itu yang berpotensi mengamputasi NKRI. Juga legislator di Senayan (DPR/MPR-I), supaya menyikapi Perpres itu dengan penolakan untuk menyelamatkan negeri
ini.”

Apa yang disampaikan oleh Rahman Sabon diatas kiranya tidak berlebihan dan karenanya patut diwaspadai jika kita mengingat gerak gerik China dalam memainkan politiknya di Indonesia.Jika dikaji dari perspektif geopolitik, khususnya (teori) dimensi ruang, proyek Reklamasi Pulau di Jakarta itu merupakan bagian tindakan ekspansionis Cina melalui apa yang disebut dengan kebijakan ‘One Belt One Road (OBOR) One China’-nya Xi Jinping. Ya, OBOR One China.

Tak dapat disangkal, apabila OBOR One China dianalogikan sebagai sistem ekspansi secara nirmiliter (asimetris), maka peran Ahok dulu hanyalah person pada tataran metode dalam sistem kolonialisme (gaya baru).

Dengan demikian, kekalahan pada Pilkada DKI 2017 kemarin boleh diartikan sebagai “patah”-nya metode ekspasi pada skema OBOR dimaksud. Hal ini tentu menggoncangkan jajaran tertinggi manajemen OBOR One China itu sendiri. Karena Gubernur baru yang terpilih yaitu Anies dan sandi telah menghentikan rencana pengembangan 13 pulau reklamasi kecuali 4 pulau yang sudah terlanjur dibangun untuk kepentingan publik.

Oleh karena itu, perjuangan Xi Jinping untuk memuluskan OBOR-nya agar terus tertancap di Jakarta-pintu gerbang Indonesia-terpaksa digantikan oleh pemain lain dari jajaran pengendali kekuasaan dalam hal ini bisa saja melalui Perpres No. 60/2020 yang dianggap telah diboncengi oleh kepentingan China untuk mengamputasi Indonesia.

Hal ini bisa dibaca dengan adanya pengaturan dalam Perpres yang merambah kawasan pesisir dan laut yang dinilai bukan menjadi kewenangan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Sinyalemen keterlibatan China di proyek reklamasi sebenarnya sudah tercium lama sejak tahun 2014 lalu ketika beredar kabar ada perusahaan Tiongkok yang tertarik untuk ikut serta berinvestasi dalam proyek reklamasi ini. Perusahaan konstruksi bernama Fuhai Group disebut tertarik menginvestasikan dananya dalam skema business to business dengan pemerintah DKI Jakarta sekaligus ikut menyediakan modal pembangunan.

Ada juga selentingan yang menyebut beberapa perusahaan asal Tiongkok lainnya juga ikut terlibat dalam proyek tersebut, melalui kerjasama business to business dengan pengembang lokal dalam proyek reklamasi itu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan memang pernah membantah terkait adanya kepentingan Tiongkok dalam proyek reklamasi ini. Namun, jika melihat pemberitaan tentang iklan salah satu pengembang reklamasi yang nyatanyatelah dipublikasikan di Tiongkok, jelas menunjukkan bahwa proyek ini juga menyasar konsumen warga Tiongkok.

Apalagi harga hunian modernnya pun kemungkinan besar akan sulit dijangkau oleh masyarakat lokal. Jadi sangat jelas bahwa target konsumen reklamasi di Teluk Jakarta memang bukanlah warga bantaran sungai, penghuni rumah susun, atau bahkan kaum milenial berpendapatan pas-pasan. Tetapi masyarakat kelas atas dan – sangat mungkin – warga Tiongkok yang mencari hunian di luar negeri.

Yang jelas, jika reklamasi teluk Jakarta melibatkan perusahaan-perusahaan Tiongkok dan konsumen yang ditargetkan memang bagi warga Tiongkok, sangat mungkin proyek ini juga terdampak pada kebijakan pembatasan investasi yang dikeluarkan pemerintah negeri Panda itu.

Patut dicatat pula kiranya bahwa proyek reklamasi ini pernah memakan korban korban politik karena menentang proyek reklamasi yang disinyalir di dukung China. Sebagai contoh saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya di periode pertama Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli, membuat gebrakan yang memicu kebencian China.

Saat itu diduga Rzal Ramli dipecat dari kabinet karena persoalan reklamasi teluk Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Adhie Massardi sebagimana dikutip rmolbanten 6/8/2020, Rizal Ramli, dilengserkan saat isu penyegelan Pulau G hasil reklamasi yang mana proyek tersebut milik Agung Podomoro Land.

Kala itu, RR melihat reklamasi pulau G dikerjakan secara ugal-ugalan, membahayakan lingkungan hidup, mengganggu lalu lintas laut dan harus dibatalkan. Narasi yang kerap digaungkan Rizal Ramli agar tak menjadi antek China pun cukup logis.

“Penghentian reklamasi memunculkan reaksi balik yang besar. Inilah juga yang membuat RR dikeluarkan dari kabinet,” demikian Adhi Massardi dilansir dari Kantor Berita Politik RMOLID

Alhasil sinyalemen adanya keinginan untuk melanjutkan kembali proyek reklamasi melalui Perpres No.60/2020 bagaimanapun perlu diwaspadai karena bisa membuat Indonesia tergadai. Pulau-pulau reklamasi itu akan menjadi “negara dalam negara” karena akan sulit diawasi.

Bisa menjadi sarang kejahatan penyelundupan sekaligus pemicu penyerobotan kedaulatan NKRI. Apakah memang ini yang nantinya bakal terjadi?

(Tim Liputan News\Editor)

 

law-justice.co, Rabu, 19/08/2020 15:35 WIB

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 755 kali, 1 untuk hari ini)