SURABAYA | duta.co – Jangan coba-coba membangkitkan kembali tempat maksiat di Gang Dolly. Warga sekitar Dolly, Jarak dan Putat Jaya tak segan-segan melabraknya. Senin (3/9/2018) Warga eks lokalisasi Dolly yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Jarak-Dolly (Forkaji) bersama Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur (GUIB Jatim), menggelar aksi di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

“Kami menolak keras gerakan kebangkitan kembali lokalisasi Dolly. Hari ini seluruh elemen masyarakat Surabaya bertekad bulat melawan segala bentuk upaya menghidupkan kembali prostitusi dan tempat perzinahan Jarak-Dolly yang dilakukan oleh pihak mana pun,” demikian disampaikan Mochammad Yunus, Sekjen GUIB Jatim bersama Kurnia (FORKAJI) sebagaimana rilisnya kepada duta.co.

GUIB Jatim yang beranggotakan 78 Ormas dan lembaga keIslaman di Jawa Timur, dan Ikatan Da’i Area Eks Lokalisasi (IDEAL-MUI Jatim), bersama persatuan remaja masjid dan musholla Putat Jaya (PERMATA), Gerakan  Pemuda Ansor (GP ANSOR),  Barisan Serbaguna Ansor (BANSER), Komunitas Mahasiswa Peduli Ahlak Bangsa, siap berdiri di depan Forum Masyarakat Jarak dan Dolly (FORKAJI) untuk melakukan penolakan atas upaya para investor perzinahan dalam menghidupkan kembali lokalisasi prostitusi dan tempat perzinahan di Surabaya, khususnya Jarak dan Putat Jaya.

Menurut Ustad Yunus, menutup lokalisasi Dolly tidak mudah. Karena itu, jangan sampai ada yang bermain-main untuk menghidupkan kembali. Sebelum ditutup, tempat maksiat ini telah menjadi sarang kerusakan moral dan akhlak masyarakat.

 “Ini mendapat prioritas utama untuk dilakukan proses penutupan, diantaranya adalah 47 titik lokalisasi dan tempat perzinahan yang tersebar diseluruh Jawa Timur. Termasuk diantaranya adalah lokalisasi Jarak dan Dolly itu sendiri. Jangan sampai ada upaya membuka kembali tempat maksiat,” jelasnya.

Diakui, akhir akhir ini Jarak dan Dolly kembali ricuh dengan munculnya sekelompok kecil masyarakat yang mengatasnamakan warga Jarak dan Dolly. Mereka menggugat pemerintah Kota Surabaya dengan dalih yang sangat dipaksakan, kamuflase kepentingan, sebagai kepanjangan tangan para investor perzinahan untuk menghidupkan kembali lokalisasi prostitusi.

“Saat ini Jarak dan Putat Jaya, nama baru bagi Dolly sudah menjadi tempat yang baik, nyaman dan ramah bagi tumbuh kembangnya moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya anak anak  sebagai penerus bangsa yang beriman. Jangan dirusak lagi,” tegasnya.

Ditolak Majelis Hakim

Hari ini, Senin (3/9) Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak gugatan class action yang dilayangkan Komunitas Pemuda Independen (KOPI) dan Front Pekerja Lokalisasi (FPL) ke PN Surabaya, atas penutupan lokalisasi Dolly. Class action sendiri ditujukan terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Kasatpol PP Surabaya Irvan Widyanto

Penggugat yang mengklaim mewakili warga Dolly dan Jarak di Putat Jaya, Kecamatan Sawahan itu, mengajukan gugatan lebih Rp 270 miliar. Angka itu berdasarkan penghasilan warga yang hilang akibat penutupan lokalisasi sejak Juni 2014. Mereka terdiri dari perwakilan pedagang kaki lima, juru parkir, SPG, pekerja operator dan lain-lainnya.

Namun, menurut Ketua Majelis Hakim Dwi Winarko, gugatan class action yang dilayangkan para penggugat tidak memenuhi syarat. Maka dari itu, materi gugatan yang diajukan para penggugat tidak bisa dipertimbangkan lagi karena tidak sah dan bahkan tidak memenuhi syarat. (dho)*/duta.co

***

Gugatan Protes Penutupan Prostitusi Dolly Ditolak Hakim

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak gugatan penutupan lokalisasi prostitusi Dolly di Surabaya, Jawa Timur. (Suara.com/Achmad Ali)

Tim Kuasa Hukum FPL dan KOPI merasa keberatan.

Suara.com – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak gugatan penutupan lokalisasiprostitusi Dolly di Surabaya, Jawa Timur. Gugatan itu sebagai bentuk protes kelompok yang tidak setuju lokalisasi Dolly ditutup.

Para penggugat itu adalah Front Pekerja Lokalisasi (FPL) dan Komunitas Pemuda Independent (KOPI) untuk mendapatkan kesetaraan kesejahteraan ekonomi pasca penutupan lokalisasi Dolly. Putusan gugatan Class Action yang diajukan FPL dan KOPI yang dibacakan majelis hakim di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (3/9/2018).

Putusan ditolaknya gugatan senilai Rp 270 miliar tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, Dwi Winarko.

“Menimbang setelah diteliti, gugatan tersebut tidak memuat unsur terkait mekanisme gugatan Class Action sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1. Seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata ketua majelis, Dwi Winarko saat membacakan putusan.

Atas putusan tersebut, Tim Kuasa Hukum FPL dan KOPI merasa keberatan. Putusan hakim dengan menolak gugatan itu dianggap tidak sesuai dengan peraturan.

“Seharusnya gugatan kami sudah memenuhi syarat. Syarat class action diatur dalam pasal 2 dan pasal 3,” kata Nain Suryono, ditemui Suara.com usai sidang.

Lanjut Nain, dalam posita (alasan) gugatan itu sudah dicantumkan tentang legal standing atau kelompok dari warga Jarak Dolly yang terdampak dari kebijakan Pemkot Surabaya.

Seharusnya, kata Nain, majelis hakim mempelajari hak ekonomi yang dilakukan pemerintah itu tidak mengena kepada penggugat, karena mereka berhak menerima hak-hak ekonominya.

“Kami hanya memperjuankan hak-hak warga yang hilang. Kami sepakat Dolly ditutup, tapi jangan lupa ada banyak warga yang harus ditanggung perekonomiannya oleh Pemkot. Dan itu adalah janji dari Pemkot sendiri,” tegasnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Nain berencana akan mengajukan kasasi dalam kasus ini. Sementara, atas ditolaknya gugatan class action, kuasa hukum tergugat dari pihak Pemkot Surabaya, M Fajar, mengaku bersyukur.

“Memang sepatutnya ditolak lantaran sudah tidak sesuai dengan persyaratan Mahkamah Agung (MA) yakni pasal 53 ayat 1 UU no. 5 tahun 1986. Dan kami siap apabila gugatan ini dilanjutkan ke PTUN,” pungkasnya.

Kontributor : Achmad Ali

Sumber : suara.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.730 kali, 1 untuk hari ini)