• Terungkap sejumlah sandi yang biasa mereka gunakan
  • Selain istilah santri, terungkap pula istilah lain, seperti pengajian dan murtad.

hukumonline.com_8643287424

Penuntut umum KMS A Roni dkk menghadirkan lima saksi dalam dugaan korupsi proyek pengadaan Laboratorium Komputer tahun anggaran 2011 dan pengadaan Al Quran tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Agama (Kemenag). Kelima saksi itu diperiksa untuk terdakwa Zulkarnain Djabar dan Dendy Prasetya.

Dari lima saksi yang dihadirkan, hanya Kepala Biro Perencanaan Kemenag Hasanuddin Syamsudin dan mantan Sesditjen Kemenag Affandi Mochtar yang didengarkan keterangannya di Pengadilan Tipikor. Sementara, Ketua Majelis Hakim Afiantara menunda pemeriksaan ketiga saksi lainnya untuk minggu depan.

Ketiga saksi dimaksud adalah mantan pegawai Sesditjen Kemenag Abdul karim, mantan Direktur Urusan Agama Islam Kemenag Ahmad Jauhari, serta mantan Kasubdit Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA Kemenag Mashuri. Dari pemeriksaan Syamsuddin dan Affandi diketahui sejumlah sandi yang biasa mereka gunakan bersama terdakwa.

Rekaman percakapan telepon Syamsuddin dan Zulkarnain menunjukan adanya istilah “santri” yang mereka pergunakan untuk menyebut seorang utusan. Istilah itu muncul saat Syamsuddin menanyakan mengenai anggaran Rp50 miliar yang dalam surat Kementerian Keuangan dimasukkan untuk pendidikan bidang di Kemenag.

Dari Rp9 triliun yang sudah dianggarkan untuk 30 Kementerian/Lembaga, Kemenag mendapat jatah Rp130 miliar. Sebesar Rp50 miliar dialokasikan untuk pengadaan Al Quran dan Rp25 miliar untuk buku bahasa Arab lanjutan. Awalnya Kemenag hanya mengusulkan Rp9 miliar untuk pengadaan Al Quran di bidang pendidikan.

Namun, Komisi VIII DPR mengusulkan penambahan Rp50 miliar, sehingga menjadi Rp59 miliar. Syamsuddin merasa anggaran itu terlalu besar untuk pengadaan Al Quran di bidang pendidikan. Ada alokasi yang lebih prioritas di bidang non pendidikan, seperti bantuan lembaga sosial keagamaan dan peningkatan pelayanan ibadah haji.

Zulkarnain dalam percakapan telepon meminta Syamsuddin membicarakan langsung kepada “santri”.

“Itu santri punya kerjaan. Dia bilang alternatifnya Al Quran,” kata Zulkarnain.

“Nggak bisa yang lain?” kata Syamsuddin.

“Nggak, nggak mau dia. Nanti dia suruh bapak kontak ya.”

“Oke, iya,” tutup Syamsuddin.

Syamsuddin mengungkapkan, santri yang dimaksud adalah Fadh A Rafiq. Selain Fadh, ada santri lain bernama Syamsul yang awalnya diperkenalkan sebagai Andi. Syamsuddin tidak mengetahui nama santri-santri lain yang disebutkan satu per satu oleh Ketua Majelis Hakim Afiantara, seperti Kusaini dan Zulkarnain Idrus.

Setelah itu, terjadilah pertemuan di Plaza Senayan antara Zulkarnain, Fadh, dan Affandi Mochtar. Syamsuddin mengaku dirinya diundang untuk membicarakan anggaran Rp130 miliar. Secara garis besar, Syamsuddin tetap meminta alokasi anggaran pengadaan Al Quran untuk bidang pendidikan jangan terlalu banyak.

“Saya sebenarnya setuju saja anggaran untuk Al Qruan. Cuma, pikiran kami pada waktu itu, karena ada yang lebih prioritas, jangan terlalu signifikan. Misalnya, seperti KUA. Kami nih sampai sekarang 853 masih sewa. Jadi, kalau dimanfaatkan ke situ akan menunjang fungsi supaya lebih baik,” tutur Syamsuddin, Kamis (21/2).

Nyatanya, perbedaan pendapat itu terus terjadi dalam pembicaraan itu. Zulkarnain sempat mengancam jika usulan itu tidak dipenuhi, maka optimalisasi anggaran Kemenag tidak diloloskan. Syamsuddin menjadi khawatir, sehingga anggaran Rp50 miliar tetap diperuntukan bagi pengadaan Al Quran di bidang pendidikan.

Syamsuddin menyatakan, sebelum adanya surat terkait optimalisasi anggaran, Zulkarnain pernah memberikan janji untuk melegalkan penambahan anggaran Rp50 miliar. Syamsuddin mempercayai perkataan Zulkarnain, karena menganggapnya sebagai juru bicara Komisi VIII untuk Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Sementara, untuk anggaran Rp25 miliar, saksi Affandi mengaku Zulkarnain melakukan pemaksaan agar anggaran tersebut dialokasikan bagi program pengadaan buku di bidang pendidikan. Padahal, menurutnya jumlah Rp25 miliar terlalu besar dan bisa dialokasikan untuk kepentingan lain di bidang non pendidikan.

Belakangan, Affandi merasakan ada penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan proyek. Ada beberapa rekannya di Kemenag yang mendapat sanksi karena turut melaksanakan proyek yang tidak sesuai aturan. Affandi juga mendapat ucapan terima kasih terkait proyek itu, tapi dia membantah menerima sesuatu.

Kemudian terkait proyek pengadaan Laboratorium Komputer, Affandi menjelaskan, pada akhirnya tidak terlaksana. Dari pembicaraan di pertemuan dan percakapan telepon Affandi dan Zulkarnain terungkap pula istilah “santri”, “pengajian”, dan “murtad”. Affandi mengatakan, istilah santri digunakan untuk menyebut utusan.

Sedangkan, istilah pengajian digunakan untuk menyebut pertemuan dan murtad untuk sesuatu yang menyimpang dari keinginan Zulkarnain. “Maksudnya (murtad) jangan sampai ketua panitia mengambil keputusan di luar keinginan Zulkarnai Jabar, yaitu agar perusahaan yang ikut tendernya menang,” terang Affandi.

Zulkarnain membantah pengadaan Al Quran tahun 2011 dan Laboratorium Komuputer sebagai usulan DPR. “Tapi, dicoba dikabur-kaburkan seolah-oleh usulan senayan (DPR). Kalau usulan senayan pasti tertulis dari pimpinan komisi, kalau tidak tertulis bukan usulan senayan. Itu sudah murni aturan reguler dari pemerintah,” tandasnya.

hukumonline.com, JUMAT, 22 PEBRUARI 2013

(nahimunkar.com)

(Dibaca 246 kali, 1 untuk hari ini)