Upaya penghapusan agama di pemerintahan Jokowi sederajat atau bahkan lebih rendah level (hina)nya dibanding upaya “pemerintahan“ Badui Dalam di Cibeo Banten Selatan sana.

Kalau di “pemerintahan” Badui Dalam Cibeo tidak pernah mereka mengutik-utik kolom agama di KTP agar dihapus. Tetapi di pemerintahan Jokowi, upaya penghapusan kolom agama itu disuarakan dengan lantang, bahkan dengan menipu tanpa malu-malu. Penipu ulungnya, yang semula hanya jadi wakil gubernur DKI Jakarta, kemudian secara gigih diangkat sejadi-jadinya untuk jadi gubernur DKI Jakarta, walau diprotes oleh Umat Islam Jakarta karena berbagai persoalan yang dinilai tidak layak untuk memimpin DKI Jakarta. Namun atas jasa tipuan ulung dengan mengatakan KTP Malaysia juga tidak pakai kolom agama (padahal jelas-jelas ada kolom agama di KTP Malaysia), maka Ahok orang Nasrani (Kafir Kitabi menurut istilah Islam) itu didukung penuh untuk disahkan dan dilantik jadi gubernur DKI di pemerintahah Jokowi. Padahal penduduk mayoritas hampir 90 persen adalah Muslim, sedang Ahok telah terbukti pembohong dan banyak berkata-kata yang sangat menyakiti Umat Islam demi membela hal yang sangat menentang agama. Misalnya demi membela pelacuran bahkan akan mengadakan tempat pelacuran, yang hal itu jelas bertentangan dengan agama bahkan merusak masyarakat, namun justru pihak penolaknya yakni Umat Islam dicibir dengan sebutan munafik. Siapa yang tidak marah ketika seorang pejabat berkata setidak sopan itu dan bahkan demi merusak agama dan masyarakat? Tetapi rupanya justru di situlah nilai tinggi dia, di pemerintahan Jokowi.

Dari situ rupanya menjadi “pelajaran berharga” bagi pihak-pihak yang haus jabatan ingin meraih jabatan ataupun naik jabatan dengan cara-cara yang dianggap ampuh seperti itu. Arah penghapusan agama dengan aneka tipu daya itulah yang punya nilai kredit poin tinggi.

Bermunculan lah kucing garong-kucing garong yang mengharapkan dapat kucuran dan kicritan ini dan itu. Mereka yang jadi tokoh Islam bahkan kyai haji bahkan pernah memimpin ormas atau lembaga agama (Islam) seakan berlomba untuk melepas “jubah” apa yang mungkin akan menjadikan risih bila dianggap fanatik Islam. Hingga mereka berani membela pembohong yang ditengarai mau menghapus agama (Islam) itu.

Ketika kolom agama di KTP agar dihapus, sedang pelontar dengan menipu bahwa KTP Malaysia tanpa kolom agama tersebut justru diangkat jadi gubernur di Ibukota negara, maka pelontar berikutnya dengan seolah lebih ma’qul (masuk akal). Yaitu kolom agama di KTP dapat dikosongi (tidak usah diisi). Seolah ini amunisi baru yang “pas” dalam upaya menghapus agama (Islam) namun formulanya tampak seakan rapi jali.

Seandainya yang melontarkan itu orang lewat di jalan yang tidak usah digubris perkataannya, maka anggap saja itu angin lalu. Tetapi ketika justru pejabat dan petinggi negara, maka sejatinya menunjukkan ketidak profesionalannya. Karena, pemimpin yang baik adalah menciptakan sistem yang efektif, tidak banyak timbul problem. Lha dengan membolehkan kolom agama di KTP dikosongi, maka justru menimbulkan masalah. Orang pun mudah faham, kalau seorang meninggal di jalan, ternyata KTPnya kosong agama, bagaimana merawatnya? Tidak jelas. Mau dikubur atau dibakar. Kalau mau dikubur, di kuburan mana, karena tak ada kuburan khusus bagi yang tak beragama. Juga tak dapat dicampurkan dengan kuburan Islam tentunya.

Lontaran itu arahnya untuk menghapus agama (Islam) tapi sekaligus pembodohan total dan menunjukkan para pelontarnya… mutunya ya seperti itu./ Posted on 8 Januari 2015

by nahimunkar.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 6.304 kali, 1 untuk hari ini)