Ahok Diduga Kolusi dan Nepotisme Gara-Gara Cashback Harga BBM buat Ojol, Mujahid 212 Sebut-Sebut Keluarga Luhut, agar Dibatalkan

 

  • “Jadi sebaiknya kebijakan yang kuat kesan kolusi dan nepotismenya ini segera dibatalkan oleh Ahok atau dibatalkan atas perintah Menteri BUMN Erick Thohir. Agar tidak menimbulkan kerugian negara saat pagebluk Covid-19,” tegas Mujahid 212 Damai Hari Lubis. 

     

 


Jakarta –

Mujahid 212 Damai Hari Lubis menilai kebijakan PT Pertamina (Persero) yang hanya memberikan cashback harga BBM bagi ojek online (ojol) yang diiumumkan langsung oleh Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bermuatan tindakan kolusi dan nepotisme.

Ia melihat ada kejanggalan dari apa yang disampaikan Ahok. “Inilah yang disebut kolusi dan nepotisme yang dilarang menurut UU 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan melanggar good goverment atau asas asas pemerintahan yang baik,” ujarnya, kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).

Menurutnya, perusahaan ojek online berada di lingkaran keluarga beberapa menteri di Kabinet Jokowi. “Kepala BUMN, keponakan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan), dan pribadi Mendikbud. Kenapa ojek non online serta pengemudi angkot serta rakyat korban PHK tidak diberikan?” duganya.

Sehingga, ia berharap kebijakan tersebut segera dibatalkan agar tidak menimbulkan gesekan antara kalangan masyarakat.

“Jadi sebaiknya kebijakan yang kuat kesan kolusi dan nepotismenya ini segera dibatalkan oleh Ahok atau dibatalkan atas perintah Menteri BUMN Erick Thohir. Agar tidak menimbulkan kerugian negara saat pagebluk Covid-19,” tegas dia. 

Tag: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)PT Pertamina (Persero)Alumni 212Luhut Binsar Pandjaitan

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Hiro

WE Online, Jum’at, 17 April 2020 14:11 WIB

 

(nahimunkar.org)