“Kalau sampai Ahok melarang pemotongan kurban di halaman masjid, berarti dia melanggar kebebasan beragama,” kata Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain.

Ahok002

Ilustrasi Ahok bersama pecinta anjing (Foto: Okezone)

Ahok juga dinilai lakukan kebohongan publik

Gubernur Ahok juga dinilai telah melakukan pembohongan publik, bicara tidak sesuai dengan isi Instruksi Gubernur. Sebab dalam Instruksi Gubernur tersebut tidak ada satupun klausul pelarangan menyembelih hewan kurban di luar RPH.

Pernyataan Ahok (melarang penyembelihan qurban di luar RPH –rumah pemotongan hewan) tersebut menurut Tegar (ketua gerakan #LawanAhok) telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat khususnya umat  muslim Jakarta yang akan merayakan Idul Kurban.Kritikan pedas banyak diluncurkan ke Ahok. Inilah beritanya.

***

‘Kalau Larang Potong Kurban di Masjid, Ahok Langgar Kebebasan Beragama’

Jumat, 11 September 2015, 14:14 WIB

Republika/ Yasin Habibi

SapiQurban-0001

Petugas Suku Dinas Pertanian dan Peternakan Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kawasan Tanah Abang, Kamis (10/9). (Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengatakan, tak ada alasan bagi Ahok untuk melarang pemotongan hewan kurban di halaman masjid.

“Selama ini kami memotong hewan kurban di halaman masjid. Darahnya dibuatkan lubang sendiri agar mengalir ke dalam tanah, tidak dibuang sembarangan,” katanya, Jumat, (11/9).

Apalagi, ujar Tengku, di masjid-masjid besar biasanya saat pemotongan hewan kurban menghadirkan dokter hewan untuk memantau. “Kalau sampai Ahok melarang pemotongan kurban di halaman masjid, berarti dia melanggar kebebasan beragama,” jelasnya.

Padahal, terang dia, kebebasan beragama dan menjalankan ibadah itu dijamin oleh UUD 45. Kalau Ahok tak paham itu sebaiknya dia belajar lagi mengenai undang-undang.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginstruksikan pemotongan hewan kurban hanya dilakukan di rumah pemotongan hewan. Hewan kurban dilarang dipotong kecuali di rumah pemotongan hewan.

 Email

Reporter : Dyah Ratna Meta Novia
Redaktur : Bilal Ramadhan/ http://nasional.republika.co.id/

LawanAhok: Ahok Lakukan Kebohongan Publik Soal Kurban

  • Senin, 07 September 2015 21:39
  • Oleh:  Bustami

Jakarta, Sayangi.com – Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal penyembelihan hewan kurban di tempat selain Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Jakarta menuai kritik pedas dari gerakan #LawanAhok. Pasalnya, Ahok menyebut larangan tersebut didasarkan pada  Instruksi Gubernur No. 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian Penampungan dan Pemotongan Hewan  dalam Rangka Menyambut Idul Adha 2015/1436 H.

Ketua #LawanAhok Tegar Putuhena menilai Ahok telah melakukan pembohongan publik, sebab dalam Instruksi Gubernur tersebut tidak ada satupun klausul pelarangan menyembelih hewan kurban di luar RPH.

“Bahkan, dalam instruksi KESATU huruf b butir 2 (dua), Ahok menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta untuk Melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (antermortem) dan setelah disembelih (postmortem) di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH). HAL ini berarti, penyembelihan hewan di luar RPH tetap diperbolehkan sepanjang dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan oleh dinas terkait,” ungkap Tegar di Jakarta, Senin (7/9).

Pernyataan Ahok tersebut menurut Tegar telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat khususnya umat  muslim Jakarta yang akan merayakan Idul Kurban. Karena itu pihaknya mengultimatum Ahok agar segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

“Untuk itu, kami mendesak Ahok untuk  meminta maaf  dan meralat pernyataannnya di hadapan media dalam waktu 3 x 24 Jam karena tidak sesuai dengan instruksi yang telah ditandatanganinya sendiri,” ujar Tegar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Plaza Atrium Jakarta, Minggu (6/9) menyampaikan instruksi soal keharusan pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan.

“Semua (hewan kurban) harus dipotong di tempat pemotongan. Kami nggak bisa (sediakan tempat),” kata Ahok Minggu (6/9).

Ahok, menyebut pihaknya sudah bekerja sama dengan Dharmajaya dan Kementerian Pertanian untuk menyediakan rumah pemotongan hewan sebagai tempat menyembelih hewan kurban. Pelarangan itu dinyatakan telah tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan./ sayangi.com

***

FAJARONLINE, JAKARTA –  Aktivis Ratna Sarumpaet menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukanlah orang yang sabar. Contohnya, saat Ahok mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 67 Tahun 2014 tentang pengendalian pemotongan hewan kurban.

“Kualitas moral, kepemimpinanya dan cintanya ke Indonesia hangus. Seperti memotong kurban di jalan, dia bilang dia gubernur bersih tapi kemudian melarang potong kurban, dia sombong, nggak mau belajar dari kultur (budaya) orang Jakarta,” ujar Ratna dalam diskusi gerakan #lawanAhok di Markas Pergerakan Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 43 Jakarta Selatan, Sabtu (5/9) sore.

Kata Ratna, sikap Ahok yang terlalu terburu-buru harus menjadi bahan perhatian publik. “Orang kaya gini nggak pantas jadi pemimpin,” tukasnya.

“Ini warning ke kita untuk hati-hati memilih pemimpin,” kata Ratna./ fajar.co.id/nusantara

***

Larangan Pemotongan Hewan Kurban di Masjid, Imam Istiqlal Kritik Ahok

18:58 – 10 September 2015

indopos.co.id – Kritikan pelarangan menyembelih hewan kurban oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terus bermunculan. Tidak tanggung-tanggung, kali ini kritikan datang dari Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, KH. Ali Mustafa Ya’qub. Menurut Ali, pelarangan memotong kurban dilakukan sepihak oleh pemprov dan tanpa kajian mendalam.

“Gubernur Ahok melarang memotong hewan kurban kecuali di Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Tapi kenyataannya jumlah RPH yang ada tidak mencukupi, sehingga saya katakan pelarangan oleh pemprov ini tanpa disertai solusi, akibatnya bisa menimbulkan keresahan masyarakat,” ujar Ali, Kamis (10/9).

Ali mengungkapkan, RPH di Jakarta saat ini hanya mampu melakukan pemotongan hewan sebanyak 400 ekor per hari. Padahal, jumlah hewan kuran yang ada di Ibu Kota mencapai ribuan ekor. Satu panitia kurban saja setiap kali Hari Raya Kurban bisa mengkoordinis hewan kurban sebanyak 14.000 ekor hewan kurban.

Padahal di Jakarta ini ada ratusan panitia kurban. “Kalau 14 ribu ekor dikalikan ratusan panitia bisa dilayangkan berapa banyak hewan kurban yang terkumpul. Bagaimana mungkin RPH yang hanya mampu memotong 400 ekor kurban bisa menyelesaikan pemotongan seluruh hewan kurban yang ada? Seharusnya Gubernur Ahok memikirkan hal ini sebelum membuat kebijakan pelarangan,” kata Ali.

Ali juga meminta pemprov tidak memberikan pandangan-pandangan sempit. Seperti, ada anak meninggal karena terkena penyakit akibat penyembelihan hewan kurban di lingkungan penduduk. Hal itu merupakan pandangan menyesatkan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kalaupun ada hanya terjadi satu dua kasus, dan penyebabnya juga belum diteliti. Sehingga tidak bisa pemprov menggeneralisir hal itu. “Ibaratnya, ada anak meninggal karena tertabrak Transjakarta, kan tidak berarti Transjakartanya harus dihilangkan atau dilarang. Atau ada anak tercebur sumur, kan tidak langsung menutup seluruh sumur di dunia,” ucapnya.

Tokoh pemuda Tanah Abang, Rahmat HS, juga mengkritisi pelarangan oleh pemprov terhadap penyembelihan hewan kurban serta penjualan hewan kurban. Menurutnya, ini bisa dibilang pemprov sentimen terhadap umat muslim. Karena, penjulana hewan kurban paling lama hanya dilakukan satu pekan, dan hanya musiman, kenapa harus dilarang keras. “Pada sisi lain, pemprov membiarkan PKL yang sudah berjualan puluhan tahun. Harusnya urus dulu PKL yang sudah tahunan itu, kenapa penjual kurban yang hanya satu minggu diusik-usik,” protesnya.

Rahmat menyarankan, setiap akan mengambil kebijakan, sebaiknya Gubernur Ahok meminta saran dari kanan kiri, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Terlebih, jika kebijakan tersebut menyangkut kepentingan umat. “Ini sangat sensitif dan tidak semestinya Ahok masuk ke ranah yang tidak dipahaminya. Karena bisa menimbulkan keresahan umat,” ucapnya.

/ indopos.co.id

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.561 kali, 1 untuk hari ini)