Jakarta – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai harus bertanggungjawab atas tewasnya tiga warga Kota Depok yang tertimpa reruntuhan jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, korban pun dapat mengajukan gugatan hukum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kejadian tersebut.

Seperti yang te;lah diberitakan, ambruknya JPO Pasar Minggu terjadi, Sabtu 24 September 2016 sore. Tiga warga Depok yakni Lilis Lestari Pancawati (43), Sri Hartati (52) serta cucunya, Aisyah Zahra Rahmadhani (8) meninggal dalam peristiwa itu. Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain mendesak adanya investigasi atas ambruknya JPO Pasar Minggu. Bahrain menegaskan, keluarga korban bisa menggugat Pemprov DKI Jakarta.

“Karena itu merupakan tanggungjawab mereka (Pemprov Jakarta),” kata Bahrain saat dihubungi, Minggu 25 September 2016. Gugatan korban, lanjutnya, langsung ditujukan kepada Gubernur Jakarta Ahok. “Dia (Ahok) yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dinas (terkait JPO) itu,” ucapnya.

Apabila terdapat tindakan institusi kedinasannya yang tidak sesuai, Ahok seharunya tahu. Untuk itu, Ahok dapat menjadi pihak tergugat beserta dinas terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kematian dalam KUHP.

“Bisa saja kategori pidana dan perdata,” ujar Bahrain. Bila pidana, keluarga korban tinggal memilih apakah ada dugaan kelalaian bahkan korupsi yang dilakukan Pemprov sehingga berdampak kejadian tersebut. Potensi korupsi mungkin terjadi jika dana pemeliharaan JPO tak digunakan seharusnya. Keluarga korban pun berhak mendapatkan ganti rugi material maupun imaterial dengan mengajuka gugatan perdata. Untuk itu, SOP atau prosedur pembangunan dan pemeliharaan JPO mesti ditelisik.

“Ketika mereka tidak mengelola dengan baik, itu kena (hukum),” kata Bahrain.

Menurut Bahrain, warga tidak dapat menerima saja kejadian tersebut. Gugatan kepada pemerintah, tuturnya, akan menjadi koreksi tindakan pemerintah dan menjadi pembelajaran masyarakat.

“Supaya ada pembelajaran hukum di masyarakat bahwa hak mereka ada,” tuturnya. Bahrain menambahkan, warga tak perlu takut menggugat pemerintah. “Jangan takutlah, itu hak kita,” tutupnya. (Yayan – harianindo.com) – 26/09/2016

***

Lalai Rawat Fasilitas Umun, Ahok Dituntut Wali Kota Depok Terkait JPO Ambruk

ahok-minta-maaf

KONFRONTASI – Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna meminta Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertanggung jawab atas musibah yang menimpa tiga warga Depok. Ketiganya tewas akibat ambruknya jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin.

Menurut Pradi, Ahok harus bertanggung jawab lantaran ambruknya fasilitas umum yang tidak dipelihara dan diperhatikan dengan baik. “Ahok harus bertanggung jawab. Ini fasilitas umum yang kelebihan beban dan tidak diperhatikan,” kata Pradi usai mendatangi rumah duka salah seorang warganya yang tewas tertimpa JPO di Gang Damai Cagar Alam RT5 RW6 Kelurahan/Kecamatan Pancoranmas. Minggu 25 September 2016.

Pradi mengatakan Pemerintah Kota  Depok meminta Jakarta mengevaluasi seluruh bangunan yang bisa mengancam keselamatan orang. “Kami juga akan mengevaluasi kekuatan bangunan di Depok. Sebab, abruknya JPO di Pasar Minggu karena kelebihan beban.”

Asisten Tata Praja Kota Depok Sri Utomo mengatakan Pemkot Depok meminta Jakarta bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pengobatan warga Depok, yang menjadi korban tewas atas musibah tersebut. “Kami juga menyerahkan kepada polisi jika ada kelalaian dalam pemeliharaan dan pengawasan fasilitas umum yang membahayakan warga,” katanya.[tmp/ian/konfrontasi.com] – Minggu, 25 Sep 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.220 kali, 1 untuk hari ini)