Ilustrasi demo massa di KPK persoalkan Ahok/ silet


Ratna menilai, adanya pelarangan aksi di KPK untuk menangkap Ahok menunjukan bahwa Ahok memang harus ditangkap.

Jakarta, HanTer – Aktivis Ratna Sarumpaet menuding pelarangan aksi di Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) karena mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ratna mempertanyakan maksud dari pelarangan berdemokrasi oleh Presiden Jokowi. Padahal Indonesia yang negera berdemokrasi menjamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat.

“Saya mendengar ini perintah dari Presiden. Ini maksudnya apa, kok Presiden melarang demokrasi. Demokrasi adalah dasar negara nggak bisa Presiden manapun melarang atau merusak demokrasi. Itu (demokrasi) diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Dan apapun upaya itu Ahok itu harus ditangkap,” tegasnya.

Ratna menilai, adanya pelarangan aksi di KPK untuk menangkap Ahok menunjukan bahwa Ahok memang harus ditangkap. Oleh karenanya ia mempertanyakan kenapa Presiden Jokowi tidak memerintahkan KPK untuk menangkap Ahok.

“Pesiden tahu kalau dia (Ahok) harus ditangkap, tapi saya ga tau dia (Jokowi) lagi nunggu wangsit atau apa,” jelasnya.

Ratna mengatakan, kabar Ahok sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras sudah beredar luas di publik. Bahkan rekomendasi Ahok menjadi tersangka dari penyidik sudah ada di meja pimpinan KPK.

“Sebenarnya karena kita tahu itu off the record makanya kami ingin mempertegas karena isu yang beredar di luar bahwa Ahok sudah tersangka. Rekomendasi tersangka dari penyidik sudah ada di meja pimpinan,” paparnya.

(Safari)/nasional.harianterbit.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 258 kali, 1 untuk hari ini)