Yang meresahkan Umat Islam di Jakarta, bahkan berbagai daerah se-Indonesia sampai ke luar negeri adalah perkataaan Ahok Gubernur Jakarta yang bunyinya begini: “…Dibohongin pakai surat al Maidah 51…. dibodohin gitu ya..”

Pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok) di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 (kemudian videonya beredar) antara lain menyatakan, “…Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu. Jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..” 

Mari kita analisis. Lafal dibohongi (dibohongin, cara logat Betawi/ Jakarta) di situ hanya bisa berkaitan dengan materi yang dianggap berupa kebohongan. Tidak bisa lafal dibohongi di situ digunakan untuk materi yang dinilai benar, bagus, dijunjung tinggi yang diyakini bahwa melanggarnya merupakan suatu kesalahan, kecuali untuk melecehkannya.

Berikut ini contohnya:

Dibohongi pakai janji palsu (Materi kebohongan)

Dibohongi pakai produk abal-abal (Materi kebohongan)

Dibohongi pakai peraturan palsu (Materi kebohongan)

Tidak bisa lafal dibohongi itu digunakan untuk materi yang dinilai benar, bagus, dijunjung tinggi dan diyakini bahwa melanggarnya merupakan suatu kesalahan, kecuali untuk melecehkannya.

Misal: Dibohongi pakai UU (Undang Undang) pemberantasan korupsi (agar tidak mau korupsi).

Dibohongi pakai UU Pemberantasan Narkoba (agar tidak mengkonsumsi narkoba).

Lafal dibohongi bila disandingkan dengan UU pemberantasan korupsi, ataupun UU pemberantasan Narkoba berarti melecehkan UU itu. Dan masih pula menganggap bahwa yang melanggar UU itu justru yang lolos dari kebohongan.

Ketika Ahok mengatakan: “Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macam-macam itu.” maknanya sama dengan menganggap surat al Maidah 51 itu materi kebohongan.

Lebih jelas lagi, ketika ucapan Ahok itu dia lanjutkan dengan perkataan: “…dibodohin gitu ya..” maka ucapan itu lebih menguatkan anggapannya bahwa Surat Al Maidah 51 itu materi kebohongan yang dipakai untuk membohongi dan membodohi.

Oleh karena itu, Wakil Presiden Pak Jusuf Kalla yang dulunya tokoh aktivis HMI itu menilai bahwa karena ada kata bohong itulah, yang membuat Ahok dinilai menistakan agama Islam.

Dalam kasus Ahok, Kalla menilai yang menjadi masalah adalah ada kalimat bohong. Menurutnya, itulah pangkal masalah sehingga Ahok disebut melakukan penistaan terhadap agama. Karena ada kata bohong itulah, yang membuat Ahok dinilai menistakan agama Islam.

“Coba potong bohongnya, ‘saudara-saudara sekalian, apabila tidak pilih saya karena ayat Al Maidah itu ya enggak apa apa’. (Kalau kalimatnya seperti itu) Marah enggak orang? enggak marah kan, jadi yang bikin marah apa? Kata bohong itu,” jelas Kalla, seperti dilansir VIVA.co.id.  (Wapres JK: Pantas Umat Islam Marah Sama Ahok, Ini Soal Penistaan Agama Posted on Okt 22nd, 2016 by nahimunkar.com)

Persoalan ini sebenarnya jelas. Sebagaimana MUI pun menegaskan sebagai berikut:

PENDAPAT DAN SIKAP KEAGAMAAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, “…Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu. Jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..” yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.

3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.

4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai peimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpinadalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan: (1) Menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan:

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.

3. Aparat penegak hukum wajibmenindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.

5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Selasa, 11 Oktober 2016

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum
DR. KH. MA’RUF AMIN

Sekretaris Jenderal
DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg.

https://www.nahimunkar.org/kasus-ahok-kemarin-kepolisian-menunggu-pernyataan-mui-kini-giliran-kepolisian/

Oleh karena itu, ketika Umat Islam menuntut agar Ahok ditangkap dan diadili itu bukan suatu tuntutan yang berlebihan, namun sangat wajar dan normal bahkan seharusnya. Sebaliknya, bila sampai lolos dari tuntutan dan seterusnya, maka sudah keterlaluan dalam ketidak normalannya, yang wallahu a’lam entah resikonya harus dibayar semahal apa.

Semoga masih ada sisa-sisa kenomalan di sini, sehingga tidak harus membayar mahal yang belum tentu kita bisa memperkirakannya, karena sudah menyangkut langsung Kalamullah alias firman Allah, kitab suci yang dijamin dijaga oleh Allah Ta’ala. (lihat QS Al-Hijr/15:9).

Di antara lingkungan mereka yang tidak sadar bahwa itu telah melecehkan firman Allah Ta’ala insya Allah masih ada yang sadar, walau entah seberapa kadarnya. Apalagi seperti Pak Jusuf Kalla pun telah memahami seperti tersebut. Tinggal pelaksanaanya dalam kenyataan.

Ketauhilah bahwa sekecil apapun dukungan terhadap tindak melecehkan firman Allah Ta’ala pasti akan menanggung beban tanggung jawab kejahatannya di akherat kelak. (lihat QsAz-Zalzalah/ 98:8). Maka berhentilah.

Sebaliknya, sekecil apapun perjuangan dalam membela kesucaian kitab suci Al-Qur’an ketika menghadapi pelecehan tehadap kesuciannya, maka akan dinilai sebagai amal shalih yang akan diterima pahalanya di akherat kelak. (lihat QS At-Taubah/9:120). Maka teruskan perjuangan sekuat tenaga dengan ikhlas. Semoga Allah menolong dan memberkahi siapa saja yang mengagungkan kitab suci-Nya dan syiar-syiar agama-Nya. Aamiin ya Rabbal ‘alamiin.

Jakarta, Kamis 26 Muharram 1438H/ 27 Oktober 2016.

Hartono Ahmad Jaiz, penulis buku-buku Islami, mantan wartawan Harian Pelita Jakarta.

(nahimunkar.com)

(Dibaca 5.558 kali, 1 untuk hari ini)