Pembawa Berita – Kasus tertangkapnya Muhamad Sanusi oleh KPK akibat menerima suap dari PT. Agung Podomoro Land (APL) yang melibatkan langsung Presiden Direkturnya, Ariesman Widjaja semakin menarik, ketika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga ikutan berkomentar, bahkan sedikit aneh, lucu, dan memuakkan.

Siapa yang tidak tahu Ahok dengan segala macam perkataannya yang tidak bisa dipegang, hari ini berbicara lain, besoknya pasti berubah, bahkan semakin mendekati pilkada Gubernur DKI Jakarta, Ahok semakin “Ngawur” alias asal bunyi (asbun).

Kita mulai saja dari penyangkalan soal tandatangan APBD perubahan dalam kasus UPS di pengadilan Tipikor Jakarta, lalu yang terakhir mengaku jika keindahan Mesjid Luar Batang adalah hasil pekerjaannya, ketika di bantah oleh pengurus mesjid, baru Ahok mengakui bukan, namun tetap dengan jurus “ngelesnya” jika ucapannya itu dimaksudkan usai melakukan penggusuran di Kampung Luar Batang terlebih dahulu.

Kembali soal kasus Reklamasi Gate, ucapan Ahok yang dimuat di berbagai media, jika dirinya merasa dikhianati oleh APL dalam kasus suap, dengan alasan jika selama ini pihak APL di depannya selalu memberi kesan semua baik saja, namun dibelakang justru terjadi hal lain.

Penulis menganggap ucapan itu hanya cara Ahok yang ingin menunjukkan kepada masyarakat jika dirinya sebagai orang jujur, baik dan tidak sombong, sedang dianiaya oleh APL, dan akibatnya KPK berhasil meringkus mereka, karena Ahok percaya kepada APL namun justru mengkhianatinya.

Pengkhianatan itu menurut perhitungan Ahok, jika suap APL kepada Sanusi, sebenarnya ingin melobi pihak DPRD agar dalam Ranperda tentang reklamasi, yang sedang disusun, agar kewajiban perusaahan yang harus membayar kewajiban tambahan pengembang sebesar 15 persen agar diturunkan, dari nilai jual objek pajak (NJOP).

Ahok kepada media mengatakan jika Raperda soal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tidak terkait dengan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Itu artinya PT. APL tidak perlu melakukan suap kepada Sanusi.

Ahok sepertinya sedang mencari keuntungan disini, karena tidak mungkin perusahaan sekelas APL tidak mengerti seperti yang disampaikan oleh Ahok, hingga akhirnya harus melakukan penyuapan kepada Sanusi.

PT. APL sendiri, melalui anak perusahaannya PT. Muara Wisesa Samudera (MWS), mendapatkan Ijin pelaksanaan reklamasi pulau G berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 2238 tahun 2014, tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. MWS.

Sejak menerima izin dari Gubernur, PT. MWS sendiri sudah mulai melakukan beberapa pekerjaan, dimana PT. APL selaku induk perusahaan, sudah melakukan berbagai promosi, baik melalui pameran, dan iklan di media, baik cetak maupun elektronik, terkait dengan penjualan properti yang akan dibangun oleh PT. APL.

Sudah tentu ini memakan biaya yang tidak sedikit, dan sudah berjalan selama setahun, berbagai lobby dan persiapan sudah dilaksanakan tentunya oleh PT. APL agar proyek ini bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa saja anggaran yang dipakai oleh APL untuk reklamasi yang menelan biaya sebesar Rp. 4,9 trilyun, dengan cara mengutang ke Bank.

Terlambatnya Perda soal Reklamasi pantai sudah pasti akan semakin membuat pembiayaan membengkak, apalagi jika berhutang ke bank, dengan menggunakan sistim bunga, sudah pasti akan ikut memberikan salah satu tekanan, sementara pihak APL sendiri mengakui jika mereka sudah berhasil menjual properti di kawasan Pluit City hingga 80 persen.

Tentunya hal ini juga menjadi tanggung jawab moral, para pemilik perusahaan dikarenakan pihak perusahaan sendiri, melalui salah satu sales mereka kepada RMOL, jika proses mulai dari penimbunan pasir sampai dengan pembangunan hanya memakan waktu 3 tahun, dikarenakan kali ini mereka menggandeng pengembang internasional dari Belanda, Royal Boskali dan Van Oord International Dredging and Offshore Contactor. Yang pernah ikut mengerjakan salah satu Mega Proyek Palm Jumeirah and The World di Dubai, Uni Emirat Arab.

Seharusnya pekerjaan ini bisa dikatakan sudah mulai berjalan, namun hambatan penetapan Perda oleh DPRD justru menjadi sebuah kendala dan bisa jadi sebuah beban moral tersendiri bagi PT. APL, kepada mitra kerja maupun kepada pelanggannya.

Dan bisa dipastikan jika hal inilah yang membuat para pemilik perusahaan APL merasa sedikit terusik, masalah penetapan Perda oleh DPRD yang selalu saja mengalami hambatan, akibatnya untuk memperlancar perjalanan Raperda di DPRD, pihak APL merasa perlu melakukan pendekatan walaupun itu harus dengan cara kotor, dan APL merasa jika hal ini harus ditangani langsung oleh Presiden Direktur walaupun resikonya sangat besar akan tertangkap oleh KPK.

Disinilah nama Ahok seharusnya bisa muncul untuk ikut membantu memperlancar pengurusan penetapan Perda, namun mengingat perjalanan Ahok dan DPRD yang sampai saat ini tidak dalam kondisi akur, bahkan saling menyerang, membuat APL turun tangan.

Ahok sendiri, seperti kita yang kita baca diberbagai tulisan, ditengarai pernah menjadi salah satu bagian dari PT. APL sebagai konsultan, ketika jamannya Gubernur Sutiyoso, otomatis kedekatan itu bukan menjadi hal yang sulit bagi Ahok untuk mendapatkan kepercayaan dari mantan Bosnya, apalagi dengan posisi sebagai Gubernur, untuk menyelesaikan persoalan Raperda.

Penulis merasa jika kalimat Ahok yang mengatakan jika dirinya dikhianati oleh APL, lebih kepada persoalan Ahok yang merasa tidak dihargai dan dipercayai oleh APL, jika Ahok dapat menyelesaikan persoalan Raperda yang masih saja dibahas tanpa tahu kapan akan ditetapkan.

Tentu saja pihak APL merasa jika Ahok tidak cocok untuk menyelesaikan persoalan Raperda, karena permusuhan Ahok dan Legislatif selama ini.

Seperti kita ketahui bersama para Konglomerat, khususnya konglomerat Indonesia yang berasal dari etnis Tionghoa lebih suka jika kondisi tenang, karena dengan tenangnya suasana maka semua pekerjaan mereka dapat diselesaikan dengan baik dan cepat, jadi sangat tidak mungkin jika APL menyerahkan kepada Ahok.

Justru kondisi ini seharusnya diwaspadai oleh Ahok, mengingat persoalan pemberian izin kepada PT. MWS dilakukan tanpa melalui ijin dari beberapa pihak, terutama pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Jadi pernyataan Ahok jika dirinya merasa dikhianati hanya bagian dari mencari cara agar mendapatkan simpatik masyarakat, jika dirinya telah dilangkahi oleh PT. APL, hingga melakukan suap.

Atau bisa jadi, ungkapan Ahok itu, sebuah kekecewaan dikarenakan saat ini Ahok juga sedang membutuhkan anggaran untuk menghidupi semua jaringan pasukannya agar bisa mendapatkan perolehan, jumlah KTP sesuai dengan ketentuan oleh KPU Jakarta.

Dengan mendapatkan kepercayaan dari APL untuk menyelesaikan persoalan Rerda, maka secara langsung Ahok bisa saja mendapatkan anggaran yang cukup besar untuk membayar akun-akun yang selama ini bekerja kepadanya untuk menghantam siaap saja musuh mereka, walaupun itu harus dilakukan denga cara keji, seperti akun milik @AjengCute16 harus menerima kenyataan foto miliknya dijadikan foto ava oleh sebuah akun yang baru saja muncul, dan bukan itu saja, foto diri milik Ajeng di edit dan digabungkan dengan beberapa foto telan**ng milik orang lain.

Kita berharap saat ini KPK bisa lebih jujur dan profesional dalam menjalankan tugasnya, jangan sampai ketika dalam pemeriksaan, Ahok juga terlibat, kemudian KPK dengan jurus “Tidak Ditemukan Unsur Niat Jahat” maka hal ini akan semakin memicu sebuah pergerakan yang menentang KPK yang lebih dahsyat. Dikarenakan selama ini KPK sendiri sudah disorot dalam penanganan kasus Sumber Waras, walaupun di awal KPK beralasan harus ada dua bukti, setelah dua bukti ada, KPK kembali beralasan tidak ditemukan Niat Jahat, akibatnya hestek #KomisiPencariNiatKorupsi langsung masuk Trending Topik Dunia.

Namun tulisan ini apalah artinya tanpa ada pengakuan yang sebenarnya terjadi ketika proses ini dimulai dari awal dicetuskan, apakah Ahok akan terlibat ? Kenapa tidak, karena Ahok sendirilah yang memaksakan agar pembangunan Kawasan di Pantai Utara Jakarta agar selesai secepatnya, dengan alasan jika Jakarta memerlukan perluasan wilayah tinggal.

Namun sepertinya ini akan menjadi kawasan ter-elit di Indonesia, karena bukan tidak mungkin dijadikan sebagai sebuah kawasan hunian bagi orang kaya Indonesia, khususnya etnis Tionghoa, mengingat kawasan ini selain mahal juga terhubung ke darat hanya dengan sebuah jembatan.

Itu artinya para orang kaya seperti Ahok dan teman etnis Tionghoa lainnya semakin memberikan jarak dengan penduduk asli Indonesia, dan berusaha agar kejadian seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya, konflik terhadap kaum etnis tionghoa ini tidak merugikan mereka, ataupun kisah pemerkosaan (penulis tidak bisa membuktikan, namun banyak dari korban mengakui jika memang benar terjadi pemerkosaan) tidak terulang kembali.

Karena dengan hanya satu akses jalan masuk dan keluar, sudah dipastikan akan sulit untuk melakukan kejahatan, mirip dengan lokasi di Amerika yang namanya Palm Beach.

 Penulis : Ahmad JJ Yahya, Penikmat Kopi Malam

Sumber: pembawaberita.com/Jalu Jazz, 2 April 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.586 kali, 1 untuk hari ini)