Sahabat VOA-Islam…

Kemarin saya beruntung bertemu Bupati Belitung periode 2004-2014 (dua periode). Beliau ini yang terlibat langsung dalam proses pemekaran Kabupaten Belitung menjadi Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Usai dimekarkan beliau ditunjuk DPRD sebagai Bupati Belitung, sedangkan Ahok menjadi Bupati Belitung Timur (Beltim).

Saat itu PAD Beltim tercatat Rp 17 miliar, sedangkan kabupaten induknya Rp 12 miliar. Tak mengherankan, sebab Ijin Usaha Pertambangan (IUP) memang lebih banyak di Beltim.

Satu setengah tahun jadi bupati, Ahok berhasil meningkatkan PAD menjadi Rp 20 miliar. Sementara pada saat yang sama PAD Belitung melonjak ke angka Rp 22 miliar. Data terakhir (2014) PAD Beltim parkir di Rp 40 miliar, sedangkan Belitung menjadi Rp 70 miliar.

Jika sekarang kita berkunjung ke dua daerah tersebut akan sangat terasa bedanya. Infrastruktur di Beltim hancur, jalanan bergelombang, berlubang, gedung sekolah rusak diberbagai pelosok kabupaten, termasuk juga puskesmas dan berbagai fasilitas umum lainnya. Di Belitung, kita akan menemukan jalanan yang relatif lebih mulus, fasilitas sekolah dan kesehatan juga jauh lebih baik.

Tapi bukan berarti Beltim tidak punya kelebihan. Paling tidak PNS Beltim lebih bahagia ketimbang di Belitung. Sejak Ahok jadi bupati lalu dilanjutkan wakilnya, kemudian sekarang ini diteruskan adiknya Ahok, Basuri, pemkab Beltim menaikkan gaji PNS beberapa kali lipat sehingga sekarang ini gaji PNS Beltim hampir satu setengah kali PNS Belitung.

Rupanya ini memang politik anggaran Ahok yang diteruskan Basuri. Dengan dimanja gaji yang besar, para PNS ini kemudian menjadi timses ketika masa pemilihan tiba.

Politik anggaran yang sama dilakukan Ahok di Jakarta dengan menaikkan gaji PNS hampir dua kali lipat. Ahok beralasan kenaikan gaji akan berkolerasi positif terhadap pelayanan masyarakat. Tentu ini klaim yang perlu dibuktikan, sebab banyak penelitian menunjukkan buruknya layanan publik bukan karena rendahnya gaji melainkan karena persoalan mental.

Dengan gaji sebelum dinaikkan saja PNS DKI sudah sejahtera, tetapi faktanya penyerapan anggaran hanya 40%. Layanan di kelurahan, kecamatan dan semua instansi pemerintah buruk.

Kembali ke Beltim. Dengan gaji PNS yang gila-gilaan, Beltim hanya menyisakan 20-25% dari anggaran untuk pembangunan. Termasuk pembangunan infrastruktur. 75-80% nya habis untuk belanja rutin pegawai.

Selain itu, Ahok dan keluarganya juga menguasai puluhan IUP yang tentu saja berpotensi memperkaya diri dan keluarganya.

Ahok sukses merusak kampung halamannya, sekarang dia hendak merusak Jakarta. Kapan kita usir Ahok? [syahid/voa-islam.com]

Penulis: Siswono Azzam

(nahimunkar.com)