Ahok Muncul Lagi?



“Ahok” bukan suara batuk, akan tetapi batuk politik bisa bersuara “Ahok”. Ahok dihukum karena penodaan agama. Ia Gubernur dan tokoh politik yang dikenal seenaknya, emosional, dan kena batunya ketika menghina ayat Allah QS Al Maidah 51. Dilapaskan di Mako Brimob tempat  aneh untuk “terhukum”. Tentu menjadi catatan sejarah buruk dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Kini Ahok lepas, bahkan isu bermunculan. Ada isu Ahok akan gantikan Ma”ruf Amin, ada juga wacana Ahok akan ditunjuk sebagai Dewan Pengawas KPK. Maklum dunia politik yang selalu ramai. Benar atau tidak semua itu masih menunggu pembuktian. Menunggu itu penting agar ceritra Ahok ini tidak menjadi hoak.

Meskipun demikian analisa juga ikut muncul. Yang aktual adalah soal Ahok yang akan menjadi Dewan Pengawas KPK. Mungkinkah? Ini pertanyaannya. Jawabannya bisa mungkin bisa juga tidak.  Mungkin, jika Jokowi “nekad” untuk mempromosikan sahabat dan mantan Wakil Gubernurnya ini. Membersihkan dan menghidupkan karier politik Ahok. Bukankah penjara itu adalah tangga naik karier politik ? Soekarno dan tokoh lain telah mencontohkan.

Tidak mungkin, karena itu merugikan Jokowi ke depan. Ahok dipenjara bukan kasus politik seperti Soekarno, tetapi “penodaan agama” seperti Arswendo, Lia Eden, dan lainnya. Sehingga tak bisa disamakan dengan Soekarno.

Ahok menjadi Dewan Pengawas KPK tentu rawan dari sisi “track record” nya yang “tidak bersih” dari dugaan korupsi sebagaimana buku yang ditulis Marwan Batubara. Sebagai Wakil Gubernurnya Jokowi dan saat menjadi Gubernur DKI Presidennya adalah Jokowi, maka tentu rentan akan rentetan dan keterkaitan.

Terlalu naif jika Jokowi berani “dengan otoritas” sendiri menunjuk Ahok. Jokowi akan menjadi tembusan dari peluru yang diarahkan pada Ahok. Banyak titik lemah Ahok yang memungkinkan ia “ditembak” publik atau lawan politik. Sniper pun sedang menunggu munculnya politisi “nyeleneh” ini.

Yang masih menggema dan menggelora adalah kekuatan 212. Inilah gerakan moral yang “menjatuhkan” Ahok dari kursi Gubernur. Menyebabkan Ahok akhirnya dikalahkan dan menjadi pesakitan.

Kekuatan 212 masih sangat potensial untuk mengaum kembali. Kemunculan Ahok akan membangunkan macan tidur umat Islam. Ahok telah menjadi stigma “musuh” umat.

Nah kini pertaruhan bagi diri Jokowi apakah ia akan berfikir pendek atas dasar pertemanan atau berfikir panjang menyangkut kebaikan bangsa. Semua keputusan berdampak. Tapi dampak minimal tentunya dengan tidak nenunjuk Ahok. Mengangkatnya sama saja dengan meniup bara menjadi api.

Ahok maupun pendukung jangan terlalu berharap atau bermimpi terlalu jauh. Karena menghidupkan Ahok sama saja dengan menghidupkan kekuatan anti Ahok dan itu jauh lebih besar dan kuat. Ahok akan terus jadi bulan bulanan politik dan Jokowi sulit untuk memproteksi. Pengalaman lalu telah memberi pelajaran.

Pak Ahok, anda telah dilindungi oleh hukum dan itu rakyat semua tahu. Pak Ahok kasus korupsi masih membuntuti. Pak Ahok adalah teman kunci Pak Jokowi. Baiknya Pak Ahok istirahat dulu, menikmati kehidupan berumah tangga. Jangan dulu ambisi ingin menggapai banyak kursi. Karena satu kursi pun belum siap untuk diduduki, apalagi untuk Dewan Pengawas urusan Korupsi. Belum pantas, Pak.

Belum pantas.

Bandung, 6 November 2019

Penulis: M. Rizal Fadillah

portal-islam.id 07 November 2019

 

***

 

(Arsip) KPK, Ini Daftar Dugaan Korupsi Ahok Selama di Jakarta

Posted on 13 Mei 2017

by Nahimunkar.com

 

by Nahimunkar.com, 10 April 2016

KONFRONTASI – Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terus membuat masalah. Selain tidak berhenti menyakiti hati umat Islam dengan pernyataan yang melecehkan Islam serta kebijakan yang anti Islam, Ahok juga ditengarai terlibat skandal korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Berikut daftar kasus korupsi di DKI Jakarta yang diduga melibatkan Ahok baik sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur era Jokowi :

1). Kasus Transjakarta Busway
Pengadaan bus transjakarta senilai Rp 1,2 triliun terbukti merugikan negara ratusan miliar rupiah. Busway yang belum sebulan didatangkan dari Cina berkarat dan rusak sehingga tidak bisa digunakan. Kejaksaan telah menetapkan dua orang PNS DKI sebagai tersangka tetapi tidak pernah berusaha menyentuh gubernur dan wakil gubernur sebagai penguasa anggaran, padahal dugaan keterlibatan keduanya banyak diapungkan berbagai pihak.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menilai kasus korupsi yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun tidak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon III. Pihak agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan makelar proyek yang sebelumnya mengaku sebagai tim sukses Jokowi juga harus diperiksa.Bahkan, Uchok menyebut dua tersangka itu sebagai “boneka” saja.”Bukan mereka yang mendesain korupsi, malah cuma jadi kambing hitam saja. Kalau Kejagung hanya menetapkan mereka bedua sebagai tersangka, seolah-olah Kejagung bermain mata dan melepas kasus itu,” kata Uchok.

2). Kasus UPS
Polri memperkirakan kerugian negara akibat korupsi UPS mencapai Rp 50 miliar rupiah. Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan dua orang pejabat kepala dinas dan satu orang perusahaan rekanan sebagai tersangka. Rabu (29/07) Ahok telah dipanggil sebagai saksi dan bukan tidak mungkin akan segera ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam keterangannya usai pemeriksaan, Ahok mengaku ditanya seputar tanda tangan sekretaris daerah (sekda) dalam persetujuan pengadaan UPS. Mungkinkah sekda tanda tangan tanpa sepengetahuan Ahok?

3). Kasus Tanah Sumber Waras
Terbaru dan merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah kasus korupsi pembelian tanah milik rumah sakit Sumber Waras oleh Pemda DKI dengan harga jauh di atas harga pasaran.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun fiskal 2014 tersebut, BPK mensinyalir adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp191,33 miliar karena kasus jual-beli tanah yang diproyeksi menjadi lahan Rumah Sakit Khusus Jantung dan Kanker itu.

Garuda Institute sebagai salah satu elemen masyarakat pemantau keuangan daerah mengecam keras provokasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok melalui media terhadap para pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Koordinator Tim Peneliti Garuda Institute, Roso Daras, bahwa provokasi yang dilakukan Ahok dinilai memelintir fakta sebenarnya itu juga bertendensi politik, yaitu mendistraksi informasi dan mengaburkan pokok masalah yang lebih substansial, yakni akuntabilitas keuangan Pemprov DKI.

Pemprov DKI membeli tanah tersebut seharga Rp20,75 juta per meter atau Rp755,69 miliar cash. Harga Rp20,75 juta per meter adalah NJOP tanah bagian depan areal RS Sumber Waras yang berbatasan dengan Jl. Kyai Tapa. Sementara NJOP tanah bagian belakang areal RS yang berbatasan dengan Jl. Tomang Utara hanya Rp7,44 juta.

Pemprov DKI membeli 3,64 ha tanah itu Rp755,69 miliar tanpa menawar dan mengecek, sama dengan penawaran Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Penawaran disampaikan 7 Juli 2014, dan direspons langsung oleh Gubernur DKI Jakarta pada 8 Juli dengan mendisposisikannya ke Kepala Bappeda untuk dianggarkan dalam APBD-P DKI 2014.[Mas Azzam/Citizen Journalism/konfrontasi.com]

(nahimunkar.com)

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 293 kali, 1 untuk hari ini)