Air Mata Hilangnya Tujuh Kata Piagam Jakarta

Kontroversi Perumus Pancasila



Kasman Singodimedjo/ foto geotimes

Oleh: M Akbar Wijaya
Wartawan Republika


Tahun-tahun berlalu. Namun sedih dalam benak Kasman Singodimedjo tak juga beranjak. Airmatanya menetes saban mengingat perannya menyetujui penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada pagi 18 Agustus 1945. “Saya lah yang ikut bertanggung jawab dalam masalah ini (menghapus tujuh kata Piagam Jakarta-red), dan semoga Allah mengampuni dosa saya,” kata Kasman seperti ditulis cendikiawan Muhammadiyah Lukman Harun dalam Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun. 

Menurut Lukman dalam sejumlah pertemuan, Kasman kerap mengungkapkan kesedihan serupa. Kesedihan Kasman bukan tanpa alasan.

Pagi itu, Sabtu 18 Agustus 1945, usia republik belum genap sehari. Rencananya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) akan bersidang dengan agenda mengesahkan UUD 1945, mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengangkat kepala daerah. Namun sidang yang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB terpaksa molor beberapa jam. Sebab, ada persoalan sensitif dan krusial yang mesti segera diselesaikan lebih dahulu oleh sejumlah anggota PPKI.

Persoalan itu ialah tuntutan menghapus tujuh kata  dalam Pembukaan UUD 1945 yang saat itu dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Tujuh kata dimaksud terdapat dalam kalimat: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Wakil Ketua PPKI, Mohammad Hatta mengungkapkan tuntutan tersebut datang kepadanya dari para pemuka agama Kristen dan Katolik di Indonesia Timur pada sore 17 Agustus 1945 melalui seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Pemuka agama Kristen dan Katolik menilai kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” bersifat diskriminatif terhadap kelompok non-Muslim.

Bung Hatta yang termasuk perumus Piagam Jakarta di Panitia Sembilan menolak anggapan itu. Dia menjelaskan kalimat yang mewajibkan penerapan syariat Islam tidak bertujuan mendiskriminasikan kelompok minoritas. Sebab kalimat itu hanya berlaku bagi para pemeluk Islam. Apalagi, kalimat itu juga telah disetujui AA Maramis yang merepresentasikan kelompok non-Muslim di Panitia Sembilan.

“Aku mengatakan bahwa itu bukan diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam,” kenang Hatta dalam buku Di Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Namun penjelasan Bung Hatta tak  berbuah hasil. Opsir Kaigun memastikan para pemuka agama Kristen dan Protestan akan tetap bersikukuh meminta tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus. Jika kalimat itu tetap dipertahankan, mereka mengancam Indonesia Timur tidak akan bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan.

Bung Hatta akhirnya mengalah dan berjanji akan membahas persoalan ini dalam sidang PPKI besok (18 Agustus 1945). Bung Hatta sadar jika republik yang baru diproklamasikan pecah, maka Belanda akan mudah kembali menjajah. “Kalau Indonesia pecah, pasti daerah di luar Jawa dan Sumatra akan dikuasai kembali oleh Belanda dengan menjalankan politik devide et impera, politik memecah dan menguasai,” kenang Hatta.

Esok paginya sebelum rapat PPKI dimulai, Bung Hatta mendiskusikan tuntutan para pemuka agama Kristen dan Katolik dari Indonesia Timur bersama sejumlah tokoh Islam. Mereka yang terlibat ialah Ki Bagus Hadikusumo, K.H Wachid Hasjim, Teuku M. Hasan, dan juga Kasman Singodimedjo.

 

Rapat BPUPKI

Debat Sengit Menghapus Tujuh Kata Piagam Jakarta

Kasman menggambarkan sengit dan tegangnya suasana saat lobi di pagi itu. Menurutnya, semula tokoh-tokoh Islam sukar menerima tuntuntan para pemuka agama Katolik dan Kristen dari Indonesia Timur. Namun akhirnya mereka mengalah karena saat itu republik membutuhkan persatuan untuk mendapat dukungan dan simpati dunia.

Salah satu tokoh Islam yang saat itu paling bersikeras menolak penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta ialah Ketua Umum Muhammadiyah sekaligus anggota Panitia Sembilan Ki Bagus Hadikusumo. 

Kasman mengatakan, pagi itu Sukarno yang merupakan Ketua PPKI memang sengaja memintanya bergabung sebagai anggota tambahan PPKI. Selain Kasman ada lima orang lain yang juga diminta Sukarno bergabung sebagai anggota tambahan PPKI. Mereka ialah: Wiranata Kusumah, Ki Hadjar Dewantara, Sayuti Melik, Mr Iwa Kusumasumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo.

Namun Sukarno punya tugas khusus untuk Kasman yakni membujuk Ki Bagus Hadikusomo agar berkenan menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Sukarno percaya Kasman yang juga warga Muhammadiyah dapat melunakkan pendirian Ki Bagus. Sebab lobi sejumlah tokoh Islam seperti K.H Wachid Hasjim, Teuku M.Hasan, hingga Bung Hatta tidak mampu melunakan pendirian Ki Bagus mempertahankan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. 

Sukarno sendiri menurut Kasman tampak tidak ingin terlibat dalam proses lobi menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. “Mungkin karena beliau sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan terutama sebagai peserta dari Panitia Sembilan mengenai pembuatan Piagam Jakarta merasa agak kagok untuk menghadapi Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawannya,” kata Kasman.

Mulanya Kasman keberatan  memenuhi permintaan Sukarno. Sebab tujuh kata dalam Piagam Jakarta merupakan hal prinsip bagi umat Islam dalam bernegara. Namun Kasman pun sadar situasi sangat mendesak. PPKI harus segera bersidang mengesahkan UUD 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden. Jika terus berdebat, maka republik yang baru sehari diproklamasikan itu terancam bubar.

Dengan menggunakan Bahasa Jawa halus Kasman akhirnya berkenan membujuk Ki Bagus:

“Kiai, kemarin proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar kita bernegara dan masih harus ditetapkan siapa presiden dan lain sebagainya untuk melancarkan perputaran roda pemerintahan. Kalau Bangsa Indonesia, terutama pemimpin-pemimpinnya cekcok, lantas bagaimana?! Kiai, sekarang ini Bangsa Indonesia kejepit di antara yang tongol-tongol dan tingil-tingil. Yang tongol-tongol itu ialah balatentara Dai Nippon yang masih berada di bumi Indonesia dengan persenjataan moderen. Adapun yang tingil-tingil adalah sekutu termasuk di dalamnya Belanda, yaitu dengan persenjataan yang moderen juga. Jika kita cekcok pasti kita akan konyol,” kata Kasman kepada Ki Bagus.

Kasman juga mengingatkan dalam Undang-Undang Dasar yang akan disahkan hari itu terdapat satu pasal yang menyatakan bahwa enam bulan lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat akan melakukan penyempurnaan isi Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak ada salahnya bagi umat Islam mengalah sementara menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi Indonesia merdeka yang berdaulat, adil, makmur, dan diridhai Allah SWT. 

Mendengar penjelasan Kasman, Ki Bagus bersedia mengendurkan pendirian dan menerima usul penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Dan akhirnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu berganti menjadi kalimat: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Pada waktu itu kami dapat menginsyafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ dan mengggantinya dengan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’,” kata Kasman.

Kendati begitu setelah enam bulan UUD 1945 disahkan, karena situasi republik yang tidak menentu akibat agresi militer Belanda, MPR tidak pernah bersidang untuk memperbaiki isi Pembukaan UUD 1945 sebagaimana aspirasi sejumlah tokoh Islam.

www.republika.co.id / Red: M Akbar Wijaya

https://www.nahimunkar.org/ketum-gip-nkri-kalau-nanti-saya-berkuasa-yang-pertama-saya-bubarkan-adalah-pdip/?

***

Ideologi Pancasila Kembalikan ke Asalnya (Sebelum Dibuangnya 7 Kata)

Posted on 7 Juni 2020

by Nahimunkar.org

 

Ideologi Pancasila Kembalikan ke Asalnya (Sebelum Dibuangnya 7 Kata)


  • Kini gejalanya diulang, berupaya membuang Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 yang melarang PKI Komunisme.


Lagi ramai karena Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 yang melarang PKI Komunisme ini justru tidak dimasukkan dalam RUU HIP – Haluan Ideologi Pancasila. Para tokoh mempertanyakan dan mengkhawatirkan, dengan cara itu akan memberi peluang bagi PKI/ Komunisme untuk bangkit lagi.


Di samping itu, kalau melihat sejarah, mestinya Pancasila justru harus dikembalikan ke Piagam Jakarta, dan mengembalikan 7 kata yang dibuang tanggal 18 Agustus 1945 yaitu ‘Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya’
sebagai sila pertama. Ya seharusnya dikembalikan lagi itu, karena yang diklaim mengancam untuk memisahkan diri (tidak ikut Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 bila 7 kata itu tetap begitu) yang disebut ada telepon dari tentara Kaigun dari Indonesia Timur, toh sudah tidak ada. Logikanya, ketika penyebab dibuangnya 7 kata itu sudah tidak ada lagi, maka 7 kata dari Piagam Jakarta itu ya harus dikembalikan lagi.


Jadi setidaknya ada dua persoalan dalam RUU HIP:


Pertama soal kenapa Tap MPRS yang melarang PKI- Komunisme tidak dicantumkan.


Kedua, seharusnya Pancasila dikembalikan ke asal ketika diproklamirkan kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 yang telah disepakati berupa Piagam Jakarta, hingga 7 kata yang dibuang pada tanggal 18 Agustus 1945 itu dikembalikan lagi seutuhnya sebagai sila pertama Pancasila.


Ada tambahan, yang lebih penting ditempuh justru penghapusan/ pembubaran BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang dinilai oleh banyak tokoh sebagai penghamburan dana di saat makin menumpuknya utang Indonesia, dan BPIP itu dinilai kurang manfaat, hingga Kongres Umat Islam beberapa waktu lalu pun menyuarakan untuk dibubarkannya BPIP itu.


Berikut ini naskah Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 yang melarang PKI Komunisme, yang kini ada gejala diupayakan untuk dibuang dengan aneka dalih.


***


TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966


 

KETETAPAN MPRS DAN MPR RI BERDASARKAN KETETAPAN MPR RI NO I/MPR/2003 PASAL 2 DAN PASAL 4
PASAL 2 KETETAPAN MPR RI NO I/MPR/2003
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR XXV/MPRS/1966 TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MEJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti-hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata¬nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan;
c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;
Mengingat :
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3)
Mendengar :
Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966.
M E M U T U S K A N
Menetapkan:
KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/ MARXISME-LENINISME.
Pasal 1
Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung di bawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijasaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.
Pasal 2
Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang.
Pasal 3
Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-Universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.
Pasal 4
Ketentuan-ketentuan diatas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1966
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
ttd
(Dr. A.H. Nasution)
Jenderal TNI.
Wakil Ketua,
ttd
(Osa Maliki)
Wakil Ketua,
ttd
(H.M Subchan Z.E.)
Wakil Ketua,
ttd
( M. Siregar )
Wakil Ketua,
ttd
( M a s h u d i )
Brig. Jen. TNI.
Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum ke – IV MPRS
ttd
(Wilujo Puspo Judo)
May. Jen. TNI.


P E N J E L A S A N
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : XXV/MPRS/1966
1. Faham atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan faham gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.
2. Faham atau ajaran Marx yang terkait pada dasar¬dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.
3. Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila.
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar, bahwa tidak diberikan hak hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme.
https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/ketetapan-mpr-ri/tap-mprs-nomor-xxvmprs1966

 

https://www.nahimunkar.org/tap-mprs-nomor-xxvmprs1966/?


 https://www.nahimunkar.org/piagam-jakarta/

 
 

(nahimunkar.org)

 

(Dibaca 201 kali, 1 untuk hari ini)