Kementerian Agama akan beri sanksi Dua Perusahaan Haji dan Umroh MLM (Multi Level Marketing) yakni PT Arminareka dan PT Mitra Permata Mandiri (MPM) jika terus melakukan operasi mencari calon haji lewat sistem MLM.

Di samping itu, di masyarakat dipertanyakan, PT Arminareka itu apakah termasuk dalam jajaran aliran sesat LDII.

Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Saat ini,  ada dua perusahaan penyelenggara haji dan umrah yang memberlakukan sistem MLM haji dan umrah yaitu MPM Travel dan Arminareka. Anggotanya mencapai lima juta orang, baik yang ingin naik haji maupun yang ingin umrah.

Inilah beritanya.

***

Kemenag Siap Beri Sanksi Perusahaan Haji MLM

Bahrul Hayat-83645237423Jakarta (SI ONLINE) – Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syari’ah Nasional (DSN) secara resmi mencabut Sertifikat Syariah yang semula diberikan kepada dua Perusahaan Haji dan Umroh MLM (Multi Level Marketing) yakni PT Arminareka dan PT Mitra Permata Mandiri (MPM) sejak tahun 2010 lalu, akhirnya Kementerian Agama akan memberi sanksi keduanya jika terus melakukan operasi mencari calon haji lewat sistem MLM.

Kepada para wartawan di Kantor Kemenag Pusat, Jalan MH Thamrin Jakarta, Rabu (19/12), Sekjen Kemenag Dr  H Bahrul Hayat menegaskan, mekanisme MLM tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sebab UU tersebut mengatur haji sebagai kewajiban sekali seumur hidup dan hanya mereka bagi yang mampu (istithoah). Mampu bisa ditafsirkan mampu secara fisik, finansial maupun kuota

”Penyelenggaraan haji dan umrah lewat mekanisme MLM tidak bisa dibenarkan karena memberangkatkan seseorang ke Tanah Suci dengan cara berutang ke downline atau orang di lapisan bawahnya. Cara itu juga menunjukkan ketidakmampuan finansial seseorang untuk beribadah haji,” tegas Bahrul Hayat.

Dikatakannya, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan keberadaan MLM haji dan umrah, bisa membawa kasusnya ke ranah hukum. Sebab itu terkait delik aduan calon jamaah haji dan menjadi bagian Kepolisian, sedangkan Kemenag hanya berhak untuk memberikan sanksi dengan mencabut izin operasinya jika tetap mencari calon jamaah haji dan umrah dengan sistim MLM.

Sementara itu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Dr H Anggito Abimanyu mengakui, sanksi untuk kedua perusahaan haji dan umrah MLM tersebut belum bisa diputuskan. Namun ia memperkirakan, sanksi nantinya bisa berupa teguran hingga pencabutan izin operasi. “Kami akan pelajari tingkat pelanggaran mereka,” ujarnya.

Diakuinya, saat ini terdapat ratusan ribu orang yang telanjur mendaftar pada MLM haji dan umrah pada kedua perusahaan haji tersebut. Sebab DSN MUI memberikan Sertifikat Syariah hanya kepada kedua perusahaan haji itu.  Dirinya menghimbau agar masyarakat yang belum telanjur mendaftar haji lewat sistim MLM, tidak tergiur iming-iming tawaran haji dan umrah MLM.

Sementara bagi calon jamaah haji yang telanjur mendaftarkan diri pada kedua  perusahaan haji MLM tersebut, ahli ekonomi itu mengimbau untuk tak khawatir. Sebab pemerintah akan selalu mengupayakan agar uang yang telah disetor dikembalikan. “Kami akan melakukan pendataan agar dana calon jamaah haji yang telah disetor kepada kedua perusahaan  MLM haji dan umrah itu dapat terselamatkan,” ungkap Dirjen PHU Kemenag tersebut. (*)

Rep: Abdul Halim/ suara-islam.com Kamis, 20 Desember 2012 | 05:50:05 WIB

***

Fatwa MUI Serukan Hindari MLM Haji

July 3, 2012

Praktik MLM haji diduga lebih bermotif mencari keuntungan tanpa melihat apakah masyarakat mampu atau tidak.

Umat Islam yang berkeinginan berangkat haji diimbau berhati-hati dan menghindari penyelenggaraan haji yang ditempuh melalui sistem multilevel marketing (MLM). Pasalnya, sistem itu cenderung menimbulkan bahaya atau kemudaratan bagi calon jemaah haji.

“Ya, fatwa MUI dari hasil ijtima ulama nasional tahun ini meminta umat Islam lebih baik menghindari MLM haji karena lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya,” kata Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanudin seusai perhelatan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-4 di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, kemarin.

Menurut dia, itu bisa disebabkan daftar tunggu (waiting list) berhaji yang begitu panjang mencapai 10 tahun.

Dengan jumlah waiting list haji sebanyak 1,7 juta orang, mengakibatkan calon haji tidak sabar dan mudah teriming-iming mengikuti pelaksanaan haji lewat sistem MLM itu.

“Pihak penyelenggara akan mengiming-imingi masyarakat untuk mengikuti MLM haji lewat anggotanya. Mereka menjanjikan imbalan berupa bonus dan uang agar umat mudah tergoda.” Lebih jauh, ia pun menilai praktik MLM haji diduga lebih bermotif mencari keuntungan. “Ya mereka mengambil uang sebanyak-banyaknya dari calon jemaah tanpa melihat apakah masyarakat yang direkrut termasuk kategori tidak mampu atau mampu sebagai syarat berhaji.” Ia mencontohkan dengan iming-iming berhaji menyetor awal Rp3,5 juta, seseorang baik kalangan mampu dan tak mampu akan tergiur lantaran akan dijanjikan berangkat haji dan mendapat keuntungan bila merekrut 10 orang mengikuti sistem MLM haji itu. Padahal, mereka belum dijamin pasti untuk berangkat haji. “Inilah yang perlu diwaspadai.” Saat ini, kata Hasanudin, ada dua perusahaan penyelenggara haji dan umrah yang memberlakukan sistem MLM haji dan umrah yaitu MPM Travel dan Arminareka. Anggotanya mencapai lima juta orang, baik yang ingin naik haji maupun yang ingin umrah.

Ia mengatakan Dewan Syariah Nasional telah memberikan sertifi kat kepada kedua perusahaan itu untuk penyelenggaraan MLM umrah. Namun, melalui ijtima ulama tahun ini, akan ditambah persyaratan yang ketat.

Ketua MUI Bidang Fatwa KH Ma’ruf Amin menambahkan pihaknya hanya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari MLM haji dari kedua perusahaan itu.

“Jadi kami bukan tak menyetujui dan juga tidak melarang, tapi sebaiknya tidak ikut MLM haji itu.“ Untuk MLM umrah, MUI akan membuat 24 persyaratan ketat bagi penyelenggara MLM umrah.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto pun minta agar masyarakat tak tergiur dengan maraknya MLM haji dan umrah.

Milik calon jemaah Fatwa MUI lainnya pada Ijtima Ulama Nasional itu juga menyangkut seputar pelaksanaan haji antara lain fatwa tentang dana talangan haji, dana setoran haji, dan penyimpanan dana haji di bank syariah.

Untuk dana setoran awal jemaah haji, fatwa MUI menyatakan dana itu secara syariah merupakan milik calon jemaah haji, bukan milik pemerintah sehingga harus dikelola secara benar untuk kemanfaatan umat. Adapun untuk setoran ongkos haji ke bank, fatwa MUI meminta umat menyetornya melalui bank syariah, bukan bank konvensional. MLM haji lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.’’ Hasanudin Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI.(Edn/H-2) http://suaranews.com/2387/fatwa-mui-serukan-hindari-mlm-haji

***

Arminareka  itu termasuk aliran sesat LDII?

Bagi yang jeli dalam membuka-buka laman situs, maka akan menemukan situs Mitra-Haji PT. Arminareka Perdana adalah sejenis dengan situs-situs LDII-Sidoarjo.org dan situs LDII.Or.id. hingga dapat dilihat, contohnya seperti ini:

Similar Sites to Ldii-Sidoarjo.Org

Found 19 Sites Like ldii-sidoarjo.org

Ldii.Or.Id 

Website Organisasi LDII – Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Site Topics: Comments / Official / Video Game / Indonesia / Dakwah

Mitra-Haji 

PT. Arminareka Perdana adalah Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah…

Site Topics: Dan / Bisnis Online / Yang / Gratis / Bisnis / Umrah / Agen

***

Mengenai aliran sesat LDII, dapat dilihat rekomendasi MUI yang menyatakan sesatnya LDII dan agar dibubarkan.

Rekomendasi MUI untuk Pembubaran Ahmadiyah, LDII dan sebagainya

MUI dalam Musyawarah Nasional VII di Jakarta, 21-29 Juli 2005, merekomendasikan bahwa aliran sesat seperti Ahmadiyah, LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan sebagainya agar ditindak tegas dan dibubarkan oleh pemerintah karena sangat meresahkan masyarakat.

Bunyi teks rekomendasi itu sebagai berikut:

Ajaran Sesat dan Pendangkalan Aqidah.

MUI mendesak Pemerintah untuk bertindak tegas terhadap munculnya berbagai ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam, dan membubarkannya, karena sangat meresahkan masyarakat, seperti Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan sebagainya. MUI supaya melakukan kajian secara kritis terhadap faham Islam Liberal dan sejenisnya, yang berdampak terhadap pendangkalan aqidah, dan segera menetapkan fatwa tentang keberadaan faham tersebut. Kepengurusan MUI hendaknya bersih dari unsur aliran sesat dan faham yang dapat mendangkalkan aqidah. Mendesak kepada pemerintah untuk mengaktifkan Bakor PAKEM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya baik di tingkat pusat maupun daerah.” (Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia, Tahun 2005, halaman 90, Rekomendasi MUI poin 7, Ajaran Sesat dan Pendangkalan Aqidah).

(nahimunkar.com)

(Dibaca 9.832 kali, 1 untuk hari ini)