Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) melakukan aksi di Jalan Merdeka Utara , Jakarta, Jumat (5/5)./ republka

“Kami mengalami kejanggalan dalam pelaksanaan hukum terhadap kasus penodaan Agama oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Dimana terdapat permainan yang tidak lazim oleh beberapa oknum melalui pejabat hukum. Hal tersebut dapat menghancurkan sebuah bangsa.” jelas Prof. Dr. Didin Hafiduddin yang jadi delegasi dari GNPF MUI yang mengikuti perundingan di Mahkamah Agung, Jum’at (5/5 2017) dalam aksi Bela Islam 55.

Berikut ini beritanya.

***.

Semoga Jaminan MA Menjadi Acuan Majelis Hakim Pada Kasus Penodaan Agama

Jakarta, Proses perundingan antara delegasi GNPF MUI dengan Mahkamah Agung (MA) telah selesai dengan beberapa hasil. Hasil tersebut berupa jaminan dari MA kepada GNPF MUI yang ditujukan kepada Majelis Hakim dalam kasus penodaan Agama.

Beberapa delegasi dari GNPF MUI yang mengikuti perundingan di MA diantaranya Prof. Dr. Didin Hafiduddin, Dr. Kapitra Ampera, Nasrulloh Nasution SH., MKn., KH. Shobri Lubis, Ahmad Doli Kurniawan, S.Si., MT., DR. Ahmad Luthfi Fathullah MA, Muhammad Luthfie Hakim SH., MH., Heri Aryanto, SH., MH., K. H. Nazar Haris MBA, Ustadz Bobby Herwibowo Lc. dan Habib Muhammad al Jufri.

“Kami mengalami kejanggalan dalam pelaksanaan hukum terhadap kasus penodaan Agama oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Dimana terdapat permainan yang tidak lazim oleh beberapa oknum melalui pejabat hukum. Hal tersebut dapat menghancurkan sebuah bangsa.” jelas Prof. Dr. Didin Hafiduddin.

Dr. Kapitra menjelaskan bahwa harus terwujud indepedensi hukum dari Majelis Hakim pada kasus penodaan Agama, termasuk terhadap intervensi oleh dirinya sendiri.

Beberapa jaminan yang diberikan oleh Majelis Agung terhadap delegasi GNPF MUI, diantaranya :

  1. MA menjamin bahwa Majelis Hakim tidak akan mendapat intervensi hukum termasuk dari dirinya sendiri. Apabila telah dilanggar, maka ybs harus mengundurkan dari kasus tersebut.
  2. MA menjamin bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara atas fakta-fakta dalam persidangan.

Semoga jaminan dari MA tersebut dapat menjadi acuan oleh Majelis Hakim pada kasus penodaan Agama. (rma)/ www.belaquran.com

***

Pimpinan DPR Minta Hakim Dengar Tuntutan Aksi Bela Islam 55

Oleh Bara Ilyasa 

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)–Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta majelis hakim perkara dugaan penistaan agama mendengarkan tuntutan Aksi Bela Islam 55, pada Jumat (5/5/2017). Sebab, aksi ini bertujuan mengawal indepensi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“‎Demo ini sebetulnya ditujukan agar proses peraadilan berjalan adil, secara bijak sehingga tidak ada keberpihakan kepada pihak manapun. Itu saja yang kita harapkan dari majelis hakim,” ujar Taufik di DPR, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Dia meminta majelis hakim yang akan mevonis Ahok pada Selasa (9/5/2017) dapat mendengarkan tuntutan aksi tersebut.

“Sekiranya jika ada unsur dalam tanda kutip yang dirasakan oleh pengunjuk rasa kurang memenuhi aspek keadilan, kita harapkan Pak Hakim memenuhi aspek tersebut,” ungkap Politisi PAN ini.

www.teropongsenayan.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.229 kali, 1 untuk hari ini)