Aktivis Buruh: Sudah Seharusnya Jokowi Ditangkap Terkait Kerumunan

 


warga saat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Maumere, (twitter)

JAKARTA- Kerumunan warga saat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Maumere, Kabupaten Sikka, pada Selasa (23/2) kemarin jadi perbincangan hangat di media sosial.

Vidoe yang viral di jagat maya, memperlihatkan ribuan warga merebut ingin melihat Presiden secara dekat. Jokowi juga nampak melempar bingkisan dari dalam mobil kepada kerumunan warga tersebut.

Padahal, saat ini pemerintah sedang ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah kerumunan, berupa hajatan dan lainnya dilarang demi meredam lajunya pandemi covid-19.

Sejumlah warga net kemudian membandingkan dengan kerumunan yang dibuat oleh Habib Rizieq Shihab (HRS) yang hingga kini harus dipenjara. Bahkan ada yang menilai Jokowi harus diproses hukum sebab telah melanggar protokol kesehatan.

“Sudah seharusnya Jokowi ditangkap + diperlakukan sebagaimana yang terjadi pada Habib Rizieq Shihab,” tulis aktivis Buruh, Iyut (34) melalui akun twitternya, @kafirradikalis, dikutip Rabu (24/2).

Cuitan @kafiradikalis

Iyut menilai, apa yang dilakukan Jokowi yang menyapa kerumunan warga, persis yang dilakukan Rizieq Shihab saat dijemput di Bandara Soeta dan di Megamendung Jawa Barat.

“Coba perhatikan, yang dilakukan Jokowi menyapa kerumunan massa persis seperti yang dilakukan HRS. Makin jelas betapa dagelan kasus HRS,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pro Demokrasi, Iwan Sumule menilai tak tepat jika kerumunan itu disebut spontanitas warga. Apalagi ada pelemparan bingkisan oleh Jokowi ke kerumunan,

“Alasannya spontanitas, dan ada juga pelemparan paket kepada kerumunan massa oleh @jokowi,” kata Iwan Sumule di akun twitternya.

Dia menilai lanjut bahwa, kerumunan itu juga telah melanggar protokol kesehatan. Sebab ribuan massa itu tak mengenakan masker.

“Di video tampak tak ada prokes, massa tak pakai masker, menunjukan pemda tak berlakukan prokes dan aturan PPKM seperti instruksi pemerintah pusat. Rakyat dihukum, rakyat diminta maklum,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, telah menjelaskan kerumunan menyambut Jokowi itu.

“Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete,” kata Machmudin, Selasa (23/2).

Dia menjelaskan, saat Jokowi dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan, saat rangkaian melambat masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti.

Terkait pembagian souvenir, Bey mengatakan itu bentuk penghargaan presiden terhadap antusiasme masyarakat. Namun dia menegaskan bahwa Presiden tetap mengingatkan untuk menaati protokol kesehatan.

“Itu spontanitas presiden untuk menghargai antusiasme masyarakat, souvenirnya itu buku, kaos, dan masker. Tapi poinnya, presiden tetap mengingatkan warga tetap taati protokol kesehatan,” pungkasnya. (dal/fin)

 

Afdal Namakule

/fin.co.id, 24 Februari 2021

 

***

 

Sindiran untuk Jokowi soal Kerumunan di Maumere

JAKARTA – “Presiden mau menguji Kapolri, mantan ajudannya, apakah punya nyali tidak untuk menegakkan hukum, ada nyali tidak untuk menindak secara hukum Presiden yang jelas-jelas kasat mata melanggar aturan Prokes, aturan yang dibikin Presiden sendiri,” kata Waketum PD Benny K Harman kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).

Anggota Komisi III DPR RI itu menyatakan kerumunan itu menunjukkan kecintaan masyarakat NTT yang rela mengambil risiko terpapar COVID-19 demi melihat Presiden Jokowi. Namun pernyataan itu diikuti sindiran

“Dengan peristiwa ini, Presiden hendak mempertontonkan bahwa beliau adalah Presiden yang beyond hukum, yang tidak tunduk pada hukum. Peristiwa ini juga memperlihatkan masyarakat NTT rela mati, rela korbankan dirinya terpapar COVID-19 hanya untuk melihat langsung wajah Presiden, pemimpin yang mereka cintai,” ujarnya.

Benny menilai kerumunan itu melanggar aturan. Dia meminta ada proses hukum.

“Semua orang sama di depan hukum, equality before the law. Presiden jika terlibat korupsi pun, Kapolri atau KPK atau Jaksa Agung harus berani periksa bila perlu tangkap dan tahan. Itu hukum kita, hukum di negara kita. Konstitusi tidak memberi kekebalan hukum apa pun kepada presiden,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan memberikan penjelasan mengenai kerumunan yang timbul saat Jokowi tiba di Maumere, kemarin. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan bahwa saat itu warga sudah menunggu rombongan Presiden Jokowi di pinggir jalan.

“Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan, saat rangkaian melambat masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).

Bey mengatakan masyarakat Maumere spontan menyambut kedatangan Jokowi. Jokowi pun, kata Bey, menyapa masyarakat dari atap mobil.

“Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker. Karena, kalau diperhatikan, dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya,” papar Bey.(han)

NUSADAILY.COM – 24 Februari 2021

(nahimunkar.org)

(Dibaca 205 kali, 1 untuk hari ini)