Ilustrasi/ foto Harian Merdeka


Jakarta – Kepala Media Center Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ariseno Ridhwan, membenarkan dokumen berisi pemboikotan terhadap salah satu stasiun televisi yakni Metro TV. Namun ia menegaskan bahwa surat edaran tersebut hanya untuk kalangan internal dan bukan untuk konsumsi publik.

“Benar. Surat tersebut memang berasal dari kami. Tepatnya dari Direktorat Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi,” ujarnya di Jakarta, Senin (26/11/2018).

“Tapi surat ini dibuat untuk kalangan internal kami. Dan hanya berlaku bagi internal kami. Bukan untuk konsumsi publik,” tambahnya.

Ia mengatakan, dokumen yang beredar tersebut merupakan surat resmi dari BPN yang diedarkan kepada seluruh anggota maupun partai politik yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur.

“Jadi itu merupakan legal standing bagi seluruh anggota BPN Prabowo-Sandi terkait aturan komunikasi dengan media massa,” katanya.

Ia menjelaskan, alasan diterbitkannya dokumen tersebut kepada timses, lantaran pihak Prabowo-Sandi menilai apa yang disiarkan Metro TV selama ini sangat terkesan tidak seimbang dan cenderung tendensius. Karena itu, instruksi tersebut juga langsung dari Ketua BPN Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso.

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Warta Ekonomi.co.id,  Senin, 26 November 2018 13:25 WIB

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.861 kali, 1 untuk hari ini)