JAKARTA – Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI), Sugitomelaporkan Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) ke Mapolda Metro Jaya mengenai pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.
“Dia (Ahok) juga membuat statement yang memojokkan FPI, bahkan dia telah menyalahgunaan kekuasaan dengan membawa surat ke Mendagri dan Kemenkum HAM untuk membubarkan FPI. Ada urusan apa dengan Ahok,” ujar Sugito kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (12/11/2014).

Kata dia, pada tanggal 10 November 2014 bukan hanya FPI yang melakukan demo akan tetapi ada beberapa ormas yang menggelar aksi unjuk rasa.

“Itu adalah demo gerakan gabungan masyarakat Jakarta, itu berbagai macam ormas yang terlibat. Dari berbagai ormas salah satunya FPI. Itu gabungan berbagai macam,” lanjutnya.

Akan tetapi, Ahok telah menyudutkan bahwa unjuk rasa itu dilakukan oleh ormas yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab.

“Tapi Ahok selalu menyudutkan FPI,” pungkasnya.(fid)

(ded) Rabu, 12 November 2014 – 15:40 wib |

Awaludin – Okezone

***

FPI: Haram Hukumnya Ahok Jadi Gubernur!

Kamis, 13 November 2014 – 01:55 wib | 

Marieska Harya Virdhani – Okezone

DEPOK – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) gagal dilantik adalah tujuan utama ormas Front Pembela Islam (FPI) dan sudah menjadi harga mati.

FPI menegaskan permusuhan dengan Ahok bukan hanya masalah FPI dengan Ahok, tetapi seluruh umat iIslam dan warga Betawi.

“Kita tetap keukeuh haram hukumnya Ahok sebagai gubernur. Ahok sudah terang-terangan lecehkan umat iIslam, lecehkan Alquran,” tegas Ketua FPI Depok, Habib Idrus Al Gadri, di Depok, Rabu (12/11/2014).

Idrus menegaskan, setidaknya ada sepuluh ‘dosa’ Ahok di mata FPI. Di antaranya Ahok dituding mengurangi jatah jamaah haji Jakarta, larangan hewan kurban, menghina umat Islam, menghina ormas Islam, mendukung pelacuran, menghindari bantuan umat Islam serta mendukung penghapusan kolom agama di KTP.

“Jadi ada 10 kesalahan besar Ahok. Belum lagi bacotnya Ahok bukan kayak pejabat, sudah enggak punya malu. Mendukung pengosongan kolom agama itu kan pola komunis, kalau kita sih enjoy-enjoy saja menghadapi perseteruan ini,” tegas Idrus.

Idrus bahkan meminta Ahok pergi dari Jakarta. Dia pun mengomentari wacana kebijakan terbaru Pemprov DKI Jakarta yang melarang sepeda motor melintas Sudirman-Thamrin.

“Dia (Ahok) kan datang ke Jakarta kok malah bikin masyarakat sulit pakai enggak boleh lewat Sudirman-Thamrin,” tukasnya.

FPI, kata Idrus, tak peduli soal pemecahan dua kubu Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPRD DKI. Ia menegaskan siapapun anggota DPRD DKI Jakarta yang mengaku muslim, maka wajib menolak pelantikan Ahok.

“Kita berharap seluruh anggota dewan DKI yang masih merasa muslim wajib hukumnya tolak Ahok. Kita enggak peduli mau ada KIH atau KMP hukumnya sama, kalau tetap dilantik kita khawatir keadaan makin tak kondusif,” pungkasnya.

(put)

 (nahimunkar.com)