“Kita lihat faktanya, kalau Babinsa hanya mendata masyarakat tapi kalau PDIP jelas memata-matai masjid. Bahkan relawan pendukung Jokowi-JK usai inteli masjid kemudian melaporkan juru khutbah ke Polisi,” ungkap Jaka Setiawan selaku Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Publik Pusat HAM Islam Indonesia (PUSHAMI).

“Selain inteli Masjid, koalisi merah yang dipimpin PDIP ini juga ingin menghapus Perda Syariah. Inikan lebih berbahaya dari Babinsa dan Babinkamtibmas,” tambahnya.

Inilah beritanya.

***

PUSHAMI: PDIP Lebih Berbahaya dari Babinsa dan Babinkamtibmas

Selasa, 10/06/2014 17:28:33 | Dibaca : 749

Logo Pusat HAM Islam Indonesia (PUSHAMI)

Jakarta (SI Online) – Isu penggiringan pemilih oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Pemilu Presiden 2014 ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Justru arah isunya semakin terbaca, bukan lagi pada ketidaknetralan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tapi lebih pada menyasar upaya pembubaran Komando Teritorial milik TNI maupun Polri. Demikian dikatakan Jaka Setiawan selaku Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Publik Pusat HAM Islam Indonesia (PUSHAMI).

“Upaya pembubaran dan pembekuan ini kalau kita tinjau secara historis merupakan cita-cita Partai Komunis Indonesia (PKI). Kini upaya tersebut masif dilakukan oleh kelompok liberal dan gerakan kiri radikal,” ujar Jaka kepada Suara Islam Online, Selasa (10/6/2014).

Ia menilai, dalam momen pilpres saat ini justru lebih berbahaya apa yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Kita lihat faktanya, kalau Babinsa hanya mendata masyarakat tapi kalau PDIP jelas memata-matai masjid. Bahkan relawan pendukung Jokowi-JK usai inteli masjid kemudian melaporkan juru khutbah ke Polisi,” ungkap Jaka.

“Selain inteli Masjid, koalisi merah yang dipimpin PDIP ini juga ingin menghapus Perda Syariah. Inikan lebih berbahaya dari Babinsa dan Babinkamtibmas,” tambahnya.

red: adhila

***

PUSHAMI: Hapus Perda Syariat, PDIP Berhadapan dengan Umat Islam

Kamis, 05/06/2014 20:51:44 | Dibaca : 3673

Jaka Setiawan, Direktur Pengkajian dan Kebijakan Publik PUSHAMI

0

5

Jakarta (SI Online) – Pernyataan Ketua Tim Hukum dan Advokasi Jokowi-Jusuf Kalla (JK), Trimedya Panjaitan yang mengaku akan menghapus Peraturan Daerah (Perda) syariat dinilai telah melecehkan Islam.

“Pernyataan Trimedya sangat melecehkan Islam. Seharusnya dia tidak usah turut campur masalah syariat Islam, urus saja agamanya sendiri,” ujar Jaka Setiawan, Direktur Pengkajian dan Kebijakan Publik Pusat HAM Islam Indonesia (PUSHAMI) kepada Suara Islam Online, Kamis (5/6/2014).

Menurut Jaka, pernyataan Trimedya bisa memicu kekerasan agama karena konfrontatif menyerang Islam. “Dia kan katanya pakar hukum, seharusnya tempuh jalur hukum kalau perda syariat dianggap bertentangan. Ga usah konfrontatif dengan umat Islam,” katanya.

Ia menyayangkan sikap tokoh PDIP yang terus-terusan memusuhi Islam. “Kemarin masjid di inteli, sekarang syariat Islam di tentang. Kalau dalam Alquran PDIP ini banyak didukung orang munafik dan kafir harbi, salah satunya Trimedya ini,” ungkap Jaka.

Dalam momen pemilihan presiden saat ini, lanjut Jaka, seharusnya semua pihak menjaga kondusifitas agar tetap positif dan mengedepankan visi-misi masing-masing.

Sebelumnya, Trimedya mengatakan bahwa jika terpilih pada pemilihan presiden 2014, pemerintahan Jokowi-JK tidak akan memberikan izin kepada daerah-daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang berbasis syariat Islam.

Polisiti PDIP itu beralasan, perda yang berbasis syariat Islam bertentangan dengan ideologi yang dianut oleh PDI Perjuangan. Selain itu, Trimedya mengatakan bahwa perda berbasis syariat Islam bisa mengganggu kemajemukan NKRI.

“Ke depan kami berharap perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-ngotakan masyarakat,” ujar Trimedya di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/6/2014).

red: adhila
(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.287 kali, 1 untuk hari ini)