Malang (SI Online) – Alhamdulillah….. Pemerintah Kabupaten Malang segera melaksanakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur Bersih Prostitusi Tuntas Sampai Akhir Tahun 2014 dengan menjadwalkan dalam November mendatang menutup serentak tujuh lokalisasi, yang tersebar di tujuh wilayah kecamatan yang dihuni 327 orang Pekerja Seks Komersial (PSK) dan 72 orang mucikari.

Seperti diberitakan SI Online sebelum ini, Pemkab Madiun juga menjadwalkan dalam bulan November mendatang melakukan penutupan lokalisasi pelacuran “Wisma Wanita Harapan” —yang dikenal dengan sebutan Gudhe; di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan—dengan memulangkan segenap penghuninya. Bedanya, yang dilakukan Pemkab Malang, menutup serentak tujuh lokalisasi dengan tidak memberikan kompensasi berupa uang untuk PSK dan mucikari.

“Pembubaran tujuh lokalisasi itu sesuai dengan aturan Gubernur Jawa Timur. Hanya saja, kami tidak ada kompensasi, berbeda dengan Pemkot Surabaya ketika menutup lokalisasi Dolly dan Jarak. Karena, dari awal Pemkab Malang memang tidak pernah memberi izin atas praktik lokalisasi itu. Sosialisasi sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu,” kata Abdul Malik, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang yang juga Ketua Tim Penutupan Lokalisasi di Kabupaten Malang, seperti dikutip Viva.co.id.

Kendati tidak ada kompensasi, pihak Pemkab Malang memberikan pembekalan ketrampilan. Disamping Dinas Sosial, pembekalan ketrampilan juga melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Bank Jatim—-keduanya diharapkan dapat menyediakan pinjaman modal usaha mikro yang terkonsep dengan baik dan dengan hasil yang nyata.

Abdul Malik mengungkapkan terdapat dana bergulir sebesar Rp7,1 Miliyar. “Ini tidak hanya dapat dipinjamkan untuk PSK dan mucikari saja, tetapi bisa pula dipinjamkan sebagai modal bagi mereka yang memenuhi persyaratan, termasuk bagi penghuni lokalisasi yang lain,” katanya memastikan dan menambahkan lahan bekas tujuh lokalisasi setelah dibubarkan segera dialihkan fungsinya, agar tidak kembali digunakan untuk memfasilitasi praktik kemesuman.

Penutupan tujuh lokalisasi ini, sangat mendesak dilakukan terutama terhadap lokalisasi Girun di Kecamatan Gondanglegi, karena sudah beberapa kali ada desakkan dari warga agar lokalisasi yang berada di antara dua desa —Desa Putat Kidul dan Desa Gondanglegi Wetan— itu, segera ditutup.

“Beberapa tokoh agama dan masyarakat meminta menyampaikan desakkan itu ke Pemkab Malang,” ungkap Masrudi, Kepala Desa Gondanglegi Wetan, seperti dikutip Harian Surya.

Masrudi menambahkan, permintaan penutupan lokalisasi oleh beberapa tokoh agama dan masyarakat, memang hanya disampaikan secara lisan. Kendati demikian permintaan itu sejalan dengan yang disampaikan oleh hampir seluruh warga. Terhadap permintaan dari sejumlah tokoh agama dan masyarakat, Kepala Desa Masrudi mengaku telah menindaklanjuti dengan dua kali mengirimkan surat permohonan penutupan lokalisasi kepada Bupati Malang; tertanggal 12 Februari 2014 dan 25 April 2014. Atas permohonan tersebut, Pemkab Malang, dalam bulan Mei juga telah melangkah dengan mulai melakukan pendataan, kemudian dari bulan Juli, mulai melakukan sosialisasi kepada PSK dan mucikari.

Lokalisasi Girun berada di dua desa di Kecamatan Gondanglegi; terdapat 86 orang PSK dan 20 orang mucikari. Namun, jumlah PSK terbanyak tercatat di lokalisasi Suko, Kecamatan Sumberpucung dengan 112 orang PSK dan 34 orang mucikari.

Lima lokalisasi lainnya adalah lokalisasi Kebobang di Kecamatan Wonosari dengan 30 PSK dan satu mucikari, lokalisasi Kalikudu di Kecamatan Pujon dengan 20 PSK dan satu mucikari, lokalisasi Slorok di Kecamatan Kromengan dengan 52 orang PSK dan 14 mucikari, lokalisasi Embong Miring di Kecamatan Ngantang dengan 12 PSK dan satu mucikari dan lokalisasi Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan 15 orang PSK dan satu mucikari. Sabtu, 23/08/2014 12:47:09

Rep : Muhammad Halwan / dbs

(Dibaca 541 kali, 1 untuk hari ini)