miras

Ilustrasi : Di Ruang Sidang Utama Gedung Kemendagri Lantai 3, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (13/1/2012)

Spanduk salah angka tahun, teman-teman. Bukan 1977. Yang benar 1997 ya!/ foto voais

Putusan Mahkamah Agung —yang mencabut Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Minuman Keras (Miras)–  ini adalah kemenangan moral umat dalam memerangi miras yang telah merusak akhlak generasi Indonesia. Putusan ini dijatuhkan oleh majelis kasasi yang diketuai majelis hakim Supandi dengan hakim anggota Hary Djatmiko dan Yulius pada 18 Juni 2013.

Keppres ini sempat membuat polemik. Sebab, Kemendagri mencabut perda-perda yang melarang miras. Karena Keppres No.3/1997 membolehkan miras dengan takaran alkohol tertentu. Dengan begitu, perda-perda yang melarang miras dianggap bertentangan dengan keppres tersebut.

Diharapkan, dengan dicabutnya Keppres Miras yang selama ini dijadikan alat untuk membatalkan Perda-Perda Anti Miras di berbagai daerah, memberi kesempatan untuk ditegakkan peraturan daerah yang melarang peredaran miras (minuman keras).

Inilah beritanya.

***

Keppres Miras Dicabut, Ini Kemenangan Moral Umat

Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Minuman Keras (Miras).

PPP akan menginstruksikan kadernya agar setiap daerah memberlakukan perda antimiras.

Sekjen DPP PPP Romahurmuziy menjelaskan putusan MA ini adalah kemenangan moral umat dalam memerangi miras yang telah merusak akhlak generasi Indonesia.

“Selanjutnya tinggal kami menggerakkan fraksi-fraksi PPP di daerah kabupaten atau kota untuk membentuk perda,” jelas pria yang akrab disapa Romi ketika dikonfirmasi INILAH.COM, Jumat (5/7/2013).

Dia memastikan putusan MA ini akan dikawal PPP. Ketua Komisi IV DPR itu juga meyakinkan bahwa PPP akan memperkuat putusan MA ini dengan membuat putusan partai. Yakni memberikan instruksi khusus kepada setiap kadernya. Sehingga perdaanti miras bisa ditegakkan di setiap daerah.

“Terbitnya perda-perda antimiras di daerah-daerah yang kental religiusitasnya. Akan kita instruksikan,” tegas Romi.

Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan atas Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tengan Miras yang diajukan Front Pembela Islam (FPI). Putusan ini dijatuhkan oleh majelis kasasi yang diketuai majelis hakim Supandi dengan hakim anggota Hary Djatmiko dan Yulius pada 18 Juni 2013.

Keppres ini sempat membuat polemik. Sebab, Kemendagri mencabut perda-perda yang melarang miras. Karena Keppres No.3/1997 membolehkan miras dengan takaran alkohol tertentu. Dengan begitu, perda-perda yang melarang miras dianggap bertentangan dengan keppres tersebut.

FPI melakukan aksi protes terhadap langkah Kemendagri itu. Aksi demo FPI berujung bentrok dan berujung diproses hukumnya sejumlah anggota FPI karena dianggap merusak fasilitas Kemendagri. [gus] INILAH.COM, Jumat, 5 Juli 2013 | 08:03 WIB

***

Jumat, 05/07/2013 15:43 WIB

KPAI Dukung Penghapusan Keppres 3/1997 karena Miras Ancam Generasi Bangsa

Andi Saputra – detikNews

 Jakarta – Langkah Mahkamah Agung (MA) menghapus Keppres 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol diacungi jempol. Menurut Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), minuman keras (miras) harus dilarang total karena sangat berbahaya bagi generasi bangsa.

“KPAI mengapresiasi langkah MA yang menghapus Keppres itu,” kata Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Asrorun Ni’am Sholeh, kepada detikcom, Senin (11/1/2013).

Sebab Keppres ini menjadi dasar tata kelola perdagangan miras di Indonesia. Sehingga menimbulkan keresahan akibat miras bisa beredar di masyarakat.

“Miras memiliki dampak buruh bagi tumbuh kembang anak. Peredaran miras secara luas dewasa ini mengancam generasi muda, khususnya anak-anak. Faktanya, miras saat ini dijakakan bebas dan mudah diakses dengan mudah oleh anak-anak,” ujar Asror.

Putusan judicial review MA ini diadili pada 18 Juni 2013 oleh tiga hakim agung dari Kamar Tata Usaha negara (TUN) yaitu Supandi, Harry Djatmiko dan Yulius. Ketiganya mencabut Keppres tersebut karena bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, UU Pangan, UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen.

“Ke depannya, butuh pengaturan secara nasional untuk mencegah dampak negatif miras bagi masyarakat sekaligus menjamin ketertiban sosial,” pungkas Asror./ detikNews

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.898 kali, 1 untuk hari ini)