Aliansi Nasional Anti Komunis Mendesak Sidang Istimewa Pemberhentian Presiden Jokowi, Apabila…. dan Membangun Kerjasama dengan Partai Komunis China



Sejumlah ormas Islam yang tergabung di dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) menggelar konferensi pers terkait dengan rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada hari Rabu (24/6/2020) besok.

Menurut Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak, aksi tersebut bertujuan untuk menolak rencana DPR RI yang akan membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menjadi polemik itu.

Aliansi Nasional Anti Komunis siap mengawal Maklumat MUI yang menolak tegas RUU HIP dan mendesak aparat penegak hukum mengusut inisiatornya.

“Setelah mempelajari bersama RUU HIP dan perkembangannya, dengan ini kami menyatakan menolak RUU HIP dan mendesak pimpinan dan seluruh fraksi di DPR RI menghentikan pembahasan dan mengeluarkan RUU HIP dari prolegnas,” kata Yufus Martak saat konferensi pers membacakan Pernyataan Sikap di Hotel Sofyan Cut Meutia, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020).

“Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP dan memprosesnya secara hukum,” lanjutnya.

Tidak hanya itu saja, ia juga meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membubarkan partai politik pengusung RUU HIP.

“Sesuai UU tentang Parpol, mendesak MK memeriksa dan memutuskan pembubaran parpol yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP karena terbukti melakukan perbuatan yang betentangan dengan UUD 1945 dan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI,” tuntutnya.

Aliansi Nasional Anti Komunis juga mendesak MPR melakukan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo apabila memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila dan membangun kerjasama dengan Partai Komunis China.

Selengkapnya video konpers:

https://youtu.be/UOKuQQHPews

[PORTAL-ISLAM.ID] Selasa, 23 Juni 2020 BERITA NASIONAL

 

***

Sekalian mempersoalkan masalah berikut ini juga mungkin bisa saja.

***

03 Mei 2020  BERITA NASIONAL

Presiden Jokowi: Uang Kita Yang Disimpan di Luar Negeri Rp 11.000 Triliun



[Berita resmi Setkab, 25/11/2016]
Datanya Sudah Ada, Presiden Jokowi: Uang Kita Yang Disimpan di Luar Negeri Rp 11.000 Triliun

Di saat semua negara berebut uang masuk capital inflow dalam menghadapi tekanan ekonomi global, ternyata uang bangsa Indonesia yang berada di bawah bantal, di bawah kasur, dan yang disimpan di luar negeri masih banyak sekali. Data yang ada di kementerian ada kurang lebih Rp11.000 triliun.

“Datanya saya ada di kantong saya ada. Yang hadir di sini saya hapal satu, dua masih nyimpan di sana, masih. Wong namanya ada di kantong saya,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty, di Hotel Clarion, Makasar, Sulsel, Jumat (25/11/2016) malam.

Datanya Sudah Ada, Presiden Jokowi: Uang Kita Yang Disimpan di Luar Negeri Rp 11.000 Triliun https://t.co/3UtFSXZaeK pic.twitter.com/XIOutaGlpE

— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) November 25, 2016

Mimin Sekneg…
Tolong dicairin donk…
Biar kita nggak ngutang lagi…
?????

— Widhi Setyo Kusumo (@widhisetyok) May 2, 2020

[PORTAL-ISLAM.ID] 03 Mei 2020  BERITA NASIONAL

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 676 kali, 1 untuk hari ini)