Aliran sesat syiah tidak diundang oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk Kongres Umat Islam 2015. Direncanakan, Kongres Umat Islam (KUI) VI, akan dilaksanakan di Jogjakarta, 8-11 Februari  2015.

KH Ahmad Khalil Ridwan anggota ANNAS (Aliansi Nasional Anti Syiah) yang juga salah seorang ketua MUI menyampaikan tidak diundangnya aliran sesat Syiah ke Kongres Umat Islam 2015 itu dalam pertemuan ANNAS pimpinan KH Athian Ali Da’i dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (4/2 2015) di Gedung DPR Senayan Jakarta.

Dijelaskan, Ormas Syiah IJABI Tidak diundang ke Kongres Umat Islam 2015. Demikian pula Ormas Syiah ABI (Ahlul Bait Indonesia). Ada semacam pembicraan di MUI untuk mengundang ABI. Namun di antara Pengurus MUI yang cukup senior dan berpengaruh menanggapi, kalau sampai ABI diundang, maka beliu tidak akan hadir pada Kongres Umat Islam 2015. Oleh karena itu, rencana akan diundangnya ABI ke KUI itu dicabut.

Menjawab wartawan seusai acara, KH Ahmad Khalil mengatakan, kalau pihak Syiah yang secara resmi memang tidak diundang itu hadir, berarti ilegal.

Dalam pertemuan itu dia jelaskan pula bahwa sudah ada rekomendasi MUI tentang aliran syiah. Rekomendasi MUI 1984 itu di antara bunyinya:

Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham ahlus Sunnah wal Jama’ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas ajaran Syi’ah”.

KH Ahmad Khalil Ridwan dalam kesempatan itu mengaku, dirinya pernah menanyakan makna “kewaspadaan” dalam rekomendasi itu, maka dijelaskan oleh pihak MUI bahwa (kewaspadaan) itu maksudnya lebih dari sesat.

Tentang sesatnya syiah, menurut Kiai Ahmad Khalil Rudwan yang alumni Universitas Islam Madinah ini, sudah ada fatwa dari MUI Jawa Timur. Kemudian fatwa itu ditulis pula penguatannya di Republika oleh Ketua MUI Pusat, KH Ma’ruf Amien. (lihat di https://www.nahimunkar.org/menyikapi-fatwa-mui-jatim/  ).

MUI Pusat mengesahkan dan mendukung Fatwa MUI Jatim tentang Kesesatan Syiah

KAMIS, NOVEMBER 08, 2012  LPPI MAKASSAR

 Fakta Syiah

Diingatkan, ketika Ahmad Khalil Ridwan belajar di Madinah, ternyata 150 ribu Jamaah haji Iran berdemo di Makkah, terjadi kekacauan, hingga 140 orang Iran mati saat itu, dan sejumlah petugas gugur pula. Itulah syiah, sampai di Makkah dalam keadaan berhaji pun membawa doktrin revolusinya.

Dalam kaitan rekomendasi MUI  tentang syiah, di samping yang dikeluarkan 1984, ternyata terhadap syiah itu direkomendasikan MUI 2014 untuk ditingkatkan kewaspadaan umat Islam terhadap syiah.

Berikut ini berita dua rekomendasi MUI tentang kewaspadaan terhadap syiah.

***

Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Syiah, Itulah Rekomendasi Rakernas MUI 2014

kezaliman-syiah-4 foto yasyababdotcom

By nahimunkar.com on 19 August 2014

  • Ada 15 rekomendasi berhasil dirumuskan untuk kepentingan umat dan bangsa secara nasional. Satu diantara poinnya, MUI berharap agar semua pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap penyimpangan aliran-aliran sesat yang semakin menyebar dan meresahkan bahkan sangat berpotensi konflik.
  • Salah satu aliran menyimpang yang disebut MUI itu adalah Syiah Rafidhah. MUI mensejajarkan Syiah Rafidhah dengan kelompok aliran sesat lainnya seperti Ahmadiyah dan liberal.

Inilah beritanya.
***

Rakernas MUI rekomendasi tingkatkan kewaspadaan terhadap Syiah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melaksanakan agenda tahunannya Rapat Kerja Nasional di Hotel Sultan Jakarta 12-14 Agustus 2014. Rakernas ini diikuti ulama dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam MUI-MUI Daerah untuk merumuskan langkah-langkah kegiatan MUI tahun 2014-2015.
Ada 15 rekomendasi berhasil dirumuskan untuk kepentingan umat dan bangsa secara nasional. Satu diantara poinnya, MUI berharap agar semua pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap penyimpangan aliran-aliran sesat yang semakin menyebar dan meresahkan bahkan sangat berpotensi konflik.
Salah satu aliran menyimpang yang disebut MUI itu adalah Syiah Rafidhah. MUI mensejajarkan Syiah Rafidhah dengan kelompok aliran sesat lainnya seperti Ahmadiyah dan liberal.
Dalam isi rekomendasi Rakernas MUI nomor 6 tertulis, “Maraknya penyebaran ajaran Islam yang menyimpang di masyarakat banyak menimbulkan konflik, misalnya Syiah Rafidhah, Ahmadiyah, Millah Abraham, Jaringan Islam Liberal dan aliran radikal lainnya. MUI mendesak semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyimpangan tersebut.” (arrahmah.com)
***

15 Rekomendasi Rakernas MUI di Jakarta: Dari Soal ISIS, Syiah Rafidhah, JIL Hingga Israel

Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi ditutup. Rapat yang diikuti seluruh pengurus MUI Pusat dan pimpinan MUI tingkat provinsi seluruh daerah di Indonesia itu telah berakhir pada Kamis, 14 Agustus 2014. Ketua MUI KH Umar Syihab diberi mandat oleh Ketua Umum MUI Prof Din Syamsuddin untuk mengetuk palu penutupan.

Berikut lima belas rekomendasi yang dihasilkan dari Rakernas yang telah berjalan selama dua hari di Hotel Sultan, Jakarta itu. Rekomendasi ini dibacakan oleh Wakil Sekjen MUI Zainuttauhid Saadi. Rekomendasi meliputi berbagai macam persolan. Dari soal ISIS, aliran menyimpang, kebiadaban Israel, haji, ekonomi umat, hingga perbaikan akhlak bangsa.

Berikut kutipan selengkapnya:

Rekomendasi Rapat Kerja Nasional MUI 2014
Jakarta, 12-14 Agustus 2014

  1. Penguatan Forum Ukhuwah Islamiyah dalam rangka menyamakan pandangan (taswiyatul manhaj) dan kesatuan gerak langkah (tansiqul harakah) dilakukan bersama ormas, lembaga dan tokoh Islam Indonesia agar dapat dibentuk di daerah-daerah.
  2. MUI ikut aktif mengampanyekan penguatan ekonomi syariah ke seluruh lapisan masyarakat dan mendesak Pemerintah menunjukkan keberpihakannya, baik melalui dukungan regulasi maupun langkah konkret dengan mengonversi salah satu bank BUMN Syariah
  3. Majelis Ulama Indonesia bertekad untuk melakukan perbaikan akhlak bangsa dengan mengefektifkan Pusat Dakwah Islamiyah dan meminta Pemerintah untuk melakukan upaya dengan mencegah pornografi dan pornoaksi serta problem akhlak bangsa lainnya sebagai antisipasi efek negatif dari pasar bebas.
  4. Umat Islam wajib mempertahankan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud pelaksanaan semangat hubbul wathan (patriotisme/cinta tanah air)
  5. MUI telah memperoleh kepercayaan masyarakat dan diberikan kewenangan oleh negara menjalankan sertifikasi produk halal selama seperempat abad lebih. Untuk itu, peranan MUI perlu diperkuat dalam melaksanakan sertifikasi halal yang meliputi penetapan standard, pemeriksaan/audit produk, penetapan fatwa, dan penerbitan sertifikat halal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang merupakan otoritas keluamaan dalam RUU JPH (Jaminan Produk Halal).
  6. Maraknya penyebaran ajaran Islam yang menyimpang di masyarakat banyak menimbulkan konflik, mislanya Syiah Rafidhah, Ahmadiyah, Millah Abraham, Jaringan Islam Liberal (JIL) dan aliran radikal lainnya. MUI mendesak semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyimpangan tersebut.
  7. MUI mendesak agar DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, agar pemanfaatan dana haji betul-betul dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji.
  8. Ormas Islam dan segenap potensi umat Islam lainnya, dipandang perlu untuk segera menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke IV pada 2015. KUII 2015 diharapkan dapat merusmuskan konsep strategis terhadap kepentingan umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.
  9. MUI mendesak Pemerintah sebagai founding fathers ASEAN agar mendorong penyelesaian secara adil terhadap etnik Rohongya di Myanmar, Melayu di Thailand, bangsa Moro di Filipina Selatan dan etnik-etnik Muslim di China dengan memberikan mereka hak-hak sebagai warga negara dan penduduk.
  10. MUI mengutuk keras tindakan Israel yang telah melakukan agresi secara membabi buta dan aksi genosida (pemusnahan) terhadap rakyat Palestina sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan.
  11. MUI menuntut dunia internasional agar Israel diberikan sanksi berat untuk mempertanggungjawabkan kebiadaban dan kejahatan perang dan kemanusiaan di Mahkamah Internasional.
  12. MUI mendesak Pemerintah RI memperjuangkan solusi abadi dan adil dengan mewujudkan dua negara yang merdeka dan berdaulat (two state policy) serta saling mengakui.
  1. MUI menyerukan umat Islam Indonesia untuk mewaspadai ideologi dan gerakan ISIS/ISIL yang menggunakan cara-cara destruktif, ekstrem, radikal dan bertentangan dengan syariat Islam, serta mengancam sendi-sendi keutuhan negara dan bangsa Indonesia.
  2. MUI menyerukan agar kehidupan kerukunan beragama senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan. Oleh karena itu MUI menyerukan kepada Pemerintah dan DPR agar segera menyusun dan membahas RUU Kerukunan Umat Beragama.
  3. Ditunjuknya Indonesia sebagai tempat kedudukan World Halal Food Council (WHFC) hendaknya menjadi spirit transformasi menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan lainnya, khususnya sebagai pusat ekonomi syariah.
  4. MUI mengimbau umat Islam memberikan perhatian terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk melakukan inovasi dan content yang Islami di media massa serta mendorong pelaku bisnis media, baik cetak, online maupun elektronik sehingga umat Islam dapat mengambil peranan signifikan dalam membangun informasi yang bermartabat.
  5. MUI menyerukan semua instansi Pemerintah maupun swasta agar tidak menghalang-halangi ketaatan dalam melaksanakan ajaran agama, seperti pemakaian seragam dinas jilbab Polwan, seragam siswi dan sebagainya sebagai bentuk perlindungan dan pelaksanaan hak asasi yang dijamin dalam konsitusi.

Rekomendasi MUI ini dirumuskan oleh Komisi C yang diketuai Ketua MUI KH Slamet Effendi Yusuf dan Sekretaris KH Muhyidin Junaedi. Anggota tim perumus rekomendasi di antaranya Zainuttauhid Saadi, Sumunar Jati, Utang Ranuwijaya, Cholil Nafis, Abdurrahman Saleh dan Brigjen Pol Anton Tabah.

(suara-islam.com/nahimunkar.com)

***

Inilah Rekomendasi MUI 1984 tentang Ahlus Sunnah wal Jama’ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas ajaran Syi’ah

Syi’ah

Faham Syiah

syiah-sesat

بسم اللّه الرحمن الرحيم

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 M merekomendasikan tentang faham Syi’ ah sebagai berikut:
Faham Syi’ah sebagai salah satu faham yang terdapat dalam dunia Islam mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan mazhab Sunni (Ahlus Sunnah Wal Jamm’ah) yang dianut oleh Umat Islam Indonesia.
Perbedaan itu di antaranya :
1. Syi’ah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlu Bait, sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama’ah tidak membeda-bedakan asalkan hadits itu memenuhi syarat ilmu mustalah hadis.
2. Syi’ah memandang “Imam” itu ma ‘sum (orang suci), sedangkan Ahlus Sunnah wal Jama’ah memandangnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan (kesalahan).
3. Syi’ah tidak mengakui Ijma’ tanpa adanya “Imam”, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jama’ ah mengakui Ijma’ tanpa mensyaratkan ikut sertanya “Imam”.
4. Syi’ah memandang bahwa menegakkan kepemimpinan/pemerintahan (imamah) adalah termasuk rukun agama, sedangkan Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama’ah) memandang dari segi kemaslahatan umum dengan tujuan keimamahan adalah untuk menjamin dan melindungi da’wah dan kepentingan umat.
5. Syi’ah pada umumnya tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar as-Siddiq, Umar Ibnul Khatab, dan Usman bin Affan, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jama’ah mengakui keempat Khulafa’ Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib).

Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syi’ah dan Ahlus Sunnah wal Jama’ah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang “Imamah” (pemerintahan)”, Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham ahlus Sunnah wal Jama’ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas ajaran Syi’ah.

Ditetapkan : Jakarta, 7 Maret 1984 M
4 Jumadil Akhir 1404 H
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua
ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML
Sekretaris
ttd
H. Musytari Yusuf, LA
Sumber: http://mui.or.id/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=73

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.123 kali, 1 untuk hari ini)