INILAHCOM, Jakarta – Mendapat nol suara di ratusan TPS, Prabowo Subianto menilai Pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis dan komunis. Bahkan, lebih buruk dari Korea Utara (Korut). Pendapat tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Juajir Sumardi.

Menurut dia, analagi Prabowo memiliki dasar logika dan tidak sebatas asal sebut. Sebab, pendapat yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu didasari dari alasan sederhana yakni adanya dukungan dari partai-partai koalisi yang menginginkan pasangan nomor urut 1 itu memenangi Pemilu presiden.

Apalagi, partai politik di Indonesia memiliki pengurus dan basis massa di tingkat kabupaten dan kota.

“Itu kan asumsi, kita bicara dalam ranah asumsi, ketika kondisinya di beberapa TPS itu zero point atau tidak ada suaranya, maka secara logika bisa dipatahkan dengan adanya keberadaan partai politik, partai pendukung itu dimana-mana ada apalagi pengurus partai itu punya keluarga dan berada di setiap kabupaten kota,” kata Juajir saat dihubungi, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Selain itu, kata Juajir, setiap saksi di TPS juga ada masa mereka tidak memilih. Menurut dia, kalau nilainya sedikit dan ada pemilihnya itu tidak ada masalah.

“Tetapi kalau nilainya kosong dan tidak ada pemilihnya ini yang aneh secara logika akal sehat dan tidak masuk di akal,” ujarnya.

Lebih jauh Juajir menjelaskan, partai koalisi merah putih pendukung pasangan Prabowo-Hatta itu ada di setiap kabupaten dan kota. Dengan demikian, berdasarkan logika akal sehat sangat aneh bila ada di ratusan TPS di beberapa daerah yang tidak ada pemilihnya.

“Karena kita lihat bahwa di Makassar saja yang merupakan basis pemilihnya pak Jusuf Kalla itu kalau tidak salah di setiap TPS itu tidak ada yang kosong, artinya ada pemilih Prabowonya. Dan ini bisa menjadi bahan pembanding di daerah-daerah lain yang kosong tersebut,” jelas Juajir.

Karena itu, Ia menilai bahwa pernyataan Prabowo yang menyebut ada kecurangan pelaksanaan pemilu yang terjadi secara terstruktur, masif, dan sistemik sangat masuk diakal. Mengingat, adanya bukti-bukti yang selama ini telah disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Hatta di media massa.

“Artinya, di daerah-daerah yang kosong itu diduga ada intervensi dalam arti kata terstruktur dalam pengertian ada pihak penyelenggara atau aparat yang terlibat dalam proses kecurangan, itu yang saya tangkap dari statemennya pak prabowo,” kata dia.

Sedangkan, indikator terstrukturnya seperti apa yang diungkapkan oleh Prabowo menurut Juajir adalah dengan adanya temuan-temuan seperti adanya surat suara yang dicoblos sendiri oleh para petugas atau penyelenggara pemilu di daerah tersebut.

“Sedangkan indikator sistematiknya itu adalah dugaan yang sifatnya terencana seperti mengenai DPT dan pemutakhiran data DPT yang tidak dilakukan dan sebagainya, atau ada keterlibatan pihak-pihak luar yang mempengaruhi penyelenggara pemilu seperti pihak asing. Nah itu yang saya tangkap dari statemennya pak Prabowo,” katanya lagi.

Dengan demikian, suara-suara kosong yang terjadi di beberapa daerah tersebut bisa menimbulkan prasangka-prasangka atau praduga-praduga terhadap terjadinya proses kecurangan Pemilu presiden. Akan tetapi, praduga atau prasangka-prasangka tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

“Artinya, dugaan-dugaan itu harus didukung oleh instrumen-instrumen pembuktian di dalam persidangan untuk memperkuat argumen-argumen tersebut,” tandasnya.

Di sidang MK kemarin, Prabowo Subianto menyuarakan kegelisahannya terhadap perolehan nol suara di ratusan TPS. Atas perolehan itu, dia menilai pelaksanaan Pilpres di Indonesia lebih buruk dari Korea Utara.

“Bahkan di Korea Utara pun tidak terjadi, mereka bikin 97,8 persen. Di kita, ada yang 100 persen, ini luar biasa. Ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis dan komunis,” kata Prabowo di ruang sidang MK, di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2014).[ris]

(nahimunkar.com)

(Dibaca 559 kali, 1 untuk hari ini)