Ancaman BEM Se-Indonesia kepada Presiden Jokowi: Bakal Lancarkan Aksi Andai Presiden Tak Lakukan Ini


Di tengah pandemi Virus Corona Presiden Jokowi mendapat ancaman dari BEM seluruh Indonesia, siap bergerak lancarkan aksi andai Pemerintah tak tegas dalam mengatasi covid-19.

Kabar terbaru datang dari BEM seluruh Indonesia yang mengkritik langkah Pemerintah dalam menangani Virus Corona di Indonesia alias covid-19.

Pasalnya hingga Rabu 15 April, jumlah kasus positif covid-19 terus meningkat, kini menjadi nyaris 5 ribu kasus.


Hal itu lantas memunculkan keprihatinan dan kritik dari BEM seluruh Indonesia kepada Presiden Jokowi.

Diketahui, BEM seluruh Indonesia mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Senin (13/4/2020).

Dalam surat tersebut mereka menuntut Pemerintah mengutamakan keselamatan nyawa rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan terkait penanganan covid-19.

Surat yang ditandatangani Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Remy Hastian Putra Muhammad Puhi itu juga menyatakan mahasiwa akan bergerak bersama rakyat jika nyawa rakyat tak diutamakan dalam penanganan covid-19.

“Jika keselamatan nyawa rakyat tidak diutamakan kami siap bergerak bersama rakyat dan membersamai rakyat,” tulis BEM seluruh Indonesia dalam surat terbuka itu.

Mereka pun meminta Pemerintah memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.

Hal itu berguna agar masyarakat memahami secara penuh bahwasannya kondisi negara dalam keadaan bencana nasiona

Para mahasiswa juga meminta Pemerintah mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan tenaga medis dengan sebaik-baiknya.

Sebabnya saat ini para tenaga medis merupakan pasukan utama di garda terdepan dalam melawan covid-19.

Mereka pun meminta Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas dalam menangani covid-19.


Menurut mereka, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 kurang tegas dalam menangani covid-19.

Mereka menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didasari PP No. 21 Tahun 2020 tak cukup untuk memutus mata rantai penularan covid-19.

Sebab, PSBB kurang bisa memutus pergerakan orang dari Jabodetabek selaku episentrum covid-19 ke daerah lain.

“Kami rasa, Pemerintah membuat kebijakan ini didasari Pemerintah tidak mempunyai biaya yang mencukupi untuk membiayai bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat secara luas.

Tidak dipungkiri, narasi setelah dari pemberlakuan PSBB jika dirasa tak efektif dan efisien,” lanjut BEM seluruh Indonesia melalui surat tersebut.

Kemudian, mereka meminta Presiden beserta para menteri dan jajarannya beserta DPR untuk fokus pada penanganan kasus covid-19.

Mereka meminta Pemerintah dan DPR tak memanfaatkan kondisi ini untuk melancarkan kepentingan pribadi ataupun sebagian kelompok dengan meneruskan pembahasan RUU yang kontroversial di periode sebelumnya agar cepat disahkan dalam masa pandemi.

Beberapa RUU kontroversial yang menurut para mahasiswa dirancang untuk memangkas regulasi pada periode ini, yaitu Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang kini akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Mereka pun meminta Presiden Joko Widodo menginstruksikan menterinya menarik diri dari pembahasan Omnibus Lawa RUU Cipta Kerja bersama DPR.

“Jika Bapak tidak ingin disebut sebagai pemimpin “boneka” oleh rakyat Indonesia, sampaikan sikap dan ketegasan yang nyata kepada kita semua untuk membatalkan segala narasi pembahasan terhadap RUU yang bermasalah di kalangan masyarakat dan fokus pada pembahasan dan penanggulangan covid-19 itu sendiri,” lanjut BEM seluruh Indonesia.

Mereka pun meminta Pemerintah tak mengutamakan kepentingan korporasi dan oligarki dalam memberikan stimulus ekonomi di tengah pandemi covid-19.

Para mehasiswa mengkritik Pemerintah kebijakan ekonomi Pemerintah di tengah pandemi yang melebarkan batas defisit anggaran 3 persen menjadi 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut mereka kebijakan tersebut akan menimbulkan permasalahan lain misalnya risiko dominasi kepemilikan asing pada surat utang Pemerintah, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga yang paling berbahaya penambahan utang luar negeri Indonesia.

Mereka pun menyayangkan Perppu No.1 Tahun 2020 Pasal 27 Ayat 1 yang disebutkan bahwa kebijakan penyelamatan terkait krisis bukan merupakan kerugian Negara.

“Bagaimana mungkin anggaran dari APBN dan SUN kemudian ketika terjadi permasalahan kemudian Pemerintah bilang bukan kerugian negara. BPK artinya tidak bisa melakukan audit?,” lanjut mereka.

Selain itu, mereka meminta Pemerintah mempertimbangkan uang kuliah yang telah mereka atau orang tua mereka bayarkan dapat kembali.

Sebabnya, banyak diantara mereka mengatakan tidak merasakan secara langsung uang pembayaran kuliah berupa fasilitas seperti kelas, kursi, bangku, papan tulis, alat lab, ruang lab, dan sebagainya.

Mereka mengatakan uang yang dikembalikan tersebut berguna untuk bertahan hidup dari ancaman wabah Virus Corona yang menyebabkan harga bahan kebutuhan pokok menjadi naik.

Para mahasiswa juga mengeluhkan sistem belajar dari rumah yang menurut mereka kurang baik. Sebab kebanyakan guru dan dosen hanya memberikan tugas tanpa melakukan proses mengajar.

Di tengah masa pandemi ini, mereka juga meminta Pemerintah memikirkan nasib guru honorer yang kemungkinan tak mendapat gaji lantaran tidak mengajar di kelas.

“Tidak dapat ditemukan instruksi yang mengatur mengenai gaji tenaga pengajar non PNS.Terdapat kejanggalan terhadap kebijakan ini,” tulis para Mahasiswa.

“Pasalnya 50 persen pemanfaatan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) sendiri merupakan untuk pemberian upah guru honorer. Tapi, tidak ada satu pun pembahasan (teknis) mengenai pemberian upah untuk guru honorer,” lanjut mereka.

Pertumbuhan ekonomi turun tajam

Presiden Joko Widodo blak-blakan soal proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bakal turun tajam di masa pandemi covid-19.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

“Kita harus bicara apa adanya. Target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi cukup tajam.

Tapi ini bukan hanya terjadi di negara kita tapi juga di negara lain juga sama, mengalami hal yang sama,” ujar Jokowi.

Ia menambahkan hampir semua negara di dunia dan berbagai lembaga internasional baik International Monetary Fund (IMF), dan bank dunia sudah memprediksi ekonomi global 2020 akan memasuki periode resesi.

Jokowi mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi internasional akan akan tumbuh negatif 2,8 persen di 2020.

Meski demikian Jokowi mengatakan semua pihak harus optimistis menghadapi tantangan tersebut.

“Kita harus menyiapkan diri dengan berbagai skenario.

Kita tidak boleh pesimis dan tetap harus berikhtiar, bekerja keras untuk pemulihan-pemulihan.

Baik pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan Insya Allah kita bisa,” lanjut Presiden.

Sebelumnya lembaga pemeringkat Moody’s melalui Moody’s Investor Service menyampaikan, perekonomian Indonesia hanya akan tumbuh 3 persen tahun ini, sebelum nantinya mengalami perbaikan yang diperkirakan akan tumbuh di kisaran 4,3 persen pada 2021.

Berdasarkan laporannya yang diterima Kompas.com, Moody’s menyatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia tahun ini bakal lebih buruk dari krisis ekonomi pada 1998-1999 lalu.

Moody’s menilai, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2020 masih relatif terjaga.

Namun, dengan adanya penutupan akses di beberapa daerah, aktivitas ekonomi mulai mengalami gangguan dan akan terus memberikan dampak pukulan bagi pertumbuhan ekonomi.

“Kami memperkirakan pertumbuhan PDB riil melambat menjadi 3,0 persen pada 2020 dan mulai pulih ke 4,3 persen di 2021.

Proyeksi PDB tahun ini merupakan yang terendah sejak krisis ekonomi melanda Asia 1998-1999,” tulis Moody’s dalam keterangannya, Senin (6/4/2020).

(sumber2/Editor: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto/Tribun)

konfrontasi.com, Rabu, 15 Apr 2020 – 12:32

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.111 kali, 1 untuk hari ini)