Foto palakat.com

spontannews.com

  • Berdasarkan literatur, punk berasal dari London yang kemudian berkembang ke Amerika dan negara-negara Eropa. Di negara Barat, keberadaan komunitas punk masih diperdebatkan karena kiprah mereka erat kaitannya dengan tindakan anarkis, vandalisme, dan kriminalitas. (http://aceh.tribunnews.com/2011/12/17/berita-anak-punk)
  • “Mereka itu kan kerjaannya tukang palak, ada yang memakai narkotika. Nah ini kan meresahkan masyarakat, bagaimana kalau masyarakat mengambil tindakan. Selama ini sudah banyak laporan yang masuk,” jelas Kabid Humas Polda Aceh, AKBP Gustav Leo, saat dihubungi detikcom, Jumat (16/12/2011).
  •  Semoga dengan keberanian Pemerintah Aceh dalam menangkap dan membina anak punk dapat diikuti oleh kota-kota lain di Indonesia. Ingat, generasi muda adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya didunia, tetapi juga di akherat (bagi kepala pemerintahan).

Inilah berita-berita seputar punk yang ditangkap, digunduli dan dibina di Aceh.

***

Dunia Kecam Aceh Soal Anak Punk, Gubernur Aceh: Apa Urusan Dunia?

Laurencius Simanjuntak – detikNews

Selasa, 20/12/2011 14:45 WIB

Jakarta – Dunia mengecam keras tindakan polisi Aceh yang menggunduli anak punk dengan alasan pembinaan karena dianggap melanggar HAM. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pun angkat bicara dengan tetap membela tindakan pembinaan itu.

“Apa urusan malunya? Apa urusan dunia? Bukan saya katakan boleh langgar HAM. Di mana-mana tidak boleh langgar HAM. Jangan kita demi nilai-nilai yang dibuat orang luar kita dan kita pun menjadi budak,” katanya di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2011).

Irwandi tak masalah pemerintah dan kepolisan Aceh menuai kecaman demi masa depan anak-anak di daerahnya. Lebih baik dikecam daripada anak muda Aceh tak jelas masa depannya.

“Pikir saja di Aceh ada 700 orang punk yang tidak mau pulang ke rumah orang tua, hidup di taman-taman. Mau jadi apa mereka mungkin nge-punk nya masa muda saja,” katanya.

Sedikitnya 60 anak punk ditangkap polisi syariah di Nangroe Aceh Darussalam usai menonton konser pada Sabtu, 10 Desember 2011. Polisi lalu melakukan pembinaan mereka dengan cara menggunduli dan memandikan mereka.

“Mereka itu kan kerjaannya tukang palak, ada yang memakai narkotika. Nah ini kan meresahkan masyarakat, bagaimana kalau masyarakat mengambil tindakan. Selama ini sudah banyak laporan yang masuk,” jelas Kabid Humas Polda Aceh, AKBP Gustav Leo, saat dihubungi detikcom, Jumat (16/12/2011).

Polda Aceh dan Pemkot Banda Aceh pun mengambil langkah pembinaan. Usai penangkapan anak punk pada Sabtu (12/12) lalu, mereka dibina di sekolah polisi. Anak punk ini digunduli dan dimandikan. Kemudian di sekolah polisi itu, 65 anak punk dibina dan mendapatkan pelatihan olahraga serta outbond. Tidak ada kekerasan.

(gah/ndr) http://us.detiknews.com/read/2011/12/20/

***

Pemerintah Aceh Vs Punk Aceh (Tanggapan)

OPINI | 20 December 2011 | 19:34


Melalui kompasiana ini saya ingin mengucapkan rasa syukur dan salut saya atas keberanianPemerintah Aceh, khususnya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani Komunitas Punk di Aceh.

Sebelumnya telah diberitakan bahwa pada hari Sabtu, 10 Desember 2011, Tim gabungan Polresta Banda Aceh, Kodam Iskandar Muda, dan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, membubarkan konser musik anak punk di Taman Budaya, Banda Aceh. Dalam aksi tersebut, petugas juga menemukan minuman keras (Miras), ganja, dan senjata tajam di lokasi konser.

Lebih lanjut, agar Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh dan polisi memberikan rekomendasi untuk kegiatan tersebut. Anak-anak punk mengelabuhi dengan mengajukan surat di atas kop yang bertuliskan Komunitas Anak Aceh dan mereka menyebutkan bahwa konser musik tersebut digelar untuk menggalang dana bagi anak yatim di Aceh.

Atas informasi masyarakat, maka Petugas gabungan berhasil membubarkan konser dan kemudian menangkap anak-anak punk yang selanjutnya mereka dibawa Polresta Banda Aceh dan pada hari Selasa, 13 Desember 2012 mereka dibawa ke SPN Seulawah, Aceh Besar untuk diberi pembinaan.

Kasus sebelumnya, kehadiran anak-anak punk di Kota Banda Aceh sejak sekitar tahun 2010 telah banyak meresahkan masyarakat. Hal ini telah ditindaklanjuti pemerintah dengan menangkap dan menertibkan anak-anak punk. Beberapa diantaranya ditangkap karena perbuatan yang melanggar syariat islam, seperti mabuk, berkhalwat dan bahakan beberapa waktu yang lalu ada yang ditangkap karena perbuatan kriminal(pemerkosaan dibawah umur). Namun demikian setelah mereka dilepaskan, mereka kembali lagi ke jalan dan kembali meresahkan masyarakat.


Berita lengkapnya silahkan baca di:

– vivanews.com
– detik.com
– aceh.tribunnews.com

Tanggapan saya mengenai pembinaan anak anak punk:

  1. PUNK bukan budaya Aceh, untuk itu tidak layak Ada di Aceh. Mengenai hal ini saya mengutip perkataan Gubernur Aceh bahwa budaya punk yang mengagung-agungkan kebebasan tidak sesuai dengan budaya Islam. Jadi sekarang, kita ikut HAM yang sesuai dengan selera Barat atau justru mengikuti perintah agama yang dijelaskan di dalam Alquran dan hadis? (Sumber: sini)
    Bahkan Di negara Barat, keberadaan komunitas punk masih diperdebatkan karena kiprah mereka erat kaitannya dengan tindakan anarkisvandalisme, dan kriminalitas (Sumber: sini).
  2. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membina generasi muda kearah yang positip, hal ini berarti tidak ada arah positif bagi anak-anak punk. Seperti yang telah diberitakan, gambaran kehidupan anak punk di Aceh adalah sebagai berikut:
    1. Tidak mau pulang ke rumah orang tua, hidup di taman-taman dan tidur di pinggir jalan (sumber: sinidan sini).
    2. Sebagian anak punk kerjaannya sebagai tukang palak, (Sumber: sini).
    3. Sebagian anak punk adalah pemakai narkotika (Sumber: sini) dan melakukan perbuatan kriminalitas lainnya, sepeti perbuatan mesum dan bermabuk-mabukan.

Apabila ada yang bermain logika mengenai mengenai tidak bergunanya pembinaan terhadap anak punk, saya ingin bertanya kepada mereka, “Bahwa yang dibina belum tentu bisa sadar apalagi yang tidak dibina?”. Semua membutuhkan usaha, dan pembinaan adalah bagian dari usaha tersebut. Berharaplah yang baik-baik maka insyaallah akan mendapat yang baik-baik pula (positif thinking).

  1. Permasalahan HAM yang diangkat untuk memprotes penangkapan dan pembinaan anak punk di Aceh hanyalah sebuah alasan yang relatif. Bagi saya, pemerintah akan melanggar HAM dan UUD apabilamembiarkan generasi mudanya bergerak kearah yang negatif. Dalam hal ini kepala pemerintahan yang akan menanggung dosa karena membiarkan terjadinya kemungkaran.
    Tanggapan terhadap kecaman Punk Dunia, saya sangat senang membaca tanggapan yang disampaikan oleh Gubernur Aceh dengan sangat berani dan tegasnya beliau menjawab “Apa urusan dunia?” lebih lanjut silahkan baca di (Dunia Kecam Aceh Soal Anak Punk, Gubernur Aceh: Apa Urusan Dunia?).

Lebih lanjut Kapolda Aceh mengatakan bahwa Penertiban Punk tidak melanggar HAM, dalam hal ini Kapolda mengatakan bahwa tujuan penertiban ini adalah untuk mendidik anak bangsa (Sumber:Kapolda Aceh: Penertiban Punk Tak Langgar HAM).

  1. Untuk sementara, pembinaan yang sedang dilakukan membuahkan hasil yang positif. Intinya (hasil pengakuan anak punk), mereka mengaku kangen dan rindu ingin pulang kepada orang tuaingin bersekolah kembali; dan mereka mengaku bahwa Polisi memperlakukannya dengan sangat manusiawi, membuatnya hidup disiplin dan teratur. Sebaliknya, mungkin hal inilah yang dianggap komunitas punk dengan istilah melanggar HAM. (Sumber: Punk Joget Bersama Polisi dan Dan Punk Pun Menangis)

Tanggung jawab pembinaan generasi muda tidak hanya pada pemerintah, akan tetapi lebih besar pada masyarakat dan keluarga. Kita semua berharap, sekembalinya mereka ke rumah, keluarga dan masyarakat mau menerimanya dan memberikan perhatian dan dukungan yang baik terhadap niat taubat mereka.

Semoga dengan keberanian Pemerintah Aceh dalam menangkap dan membina anak punk dapat diikuti oleh kota-kota lain di Indonesia. Ingat, generasi muda adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya didunia, tetapi juga di akherat (bagi kepala pemerintahan).

http://regional.kompasiana.com/2011/12/20/pemerintah-aceh-vs-punk-aceh-tanggapan/

***

selasa, 20 Desember 2011

Punk

Ormas Tolak Keberadaan Komunitas Punk di Aceh

Keberadaan komunitas anak punk, menurut Tarmizi Rasyid, justru telah melanggar HAM bagi warga Aceh yang memiliki nilai-nilai hidup Islami.

Banda Aceh, PelitaOnline— PULUHAN organisasi masyarakat di Aceh menolak keberadaan anak punk dan mendesak pemerintah daerah melahirkan “qanun” (perda) berisi larangan bagi komunitas itu.

“Jangan ada tempat bagi berkembangnya komunitas punk dan kami mendesak pemerintah segera membuat qanun tentang larangan komunitas ini di Aceh,” kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Ali di Banda Aceh, Selasa (20/12).

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan pimpinan ormas dengan Kapolda Aceh Irjen (Pol) Iskandar Hasan yang juga dihadiri Kepala Badan Kesbang Linmaspol Aceh Bustami Usman.

Ormas yang hadir dalam dialog sekaligus memberikan dukungan kepada aparat kepolisian antara lain Front Pembela Islam (FPI) Aceh, Himpunan Imam Masjid, Dewan Dakwah Aceh, Pelajar Islam Indonesia (PII), KAMMI Aceh, dan HMI.

Selanjutnya Rabithah Thaliban Aceh (RTA/organisasi santri), organisasi penguatan aqidah Islam, Komunitas Barisan Muda Siswa Aceh, dan Kobar GB.

Dalam pernyataan sikapnya, ormas-ormas itu juga mendukung upaya-upaya pembinaan kembali komunitas anak punk yang dilakukan jajaran Polda Aceh bersama Pemerintah Kota (pemkot) Banda Aceh di Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah, Saree Aceh Besar.

Ketua Himpunan Imam Masjid Aceh Tarmizi Rasyid mengharapkan pembinaan terhadap 65 orang anak punk di SPN Seulawah itu ditambah dari semula 10 hari menjadi tiga bulan.

“Tentunya untuk membiayai pembinaan itu harus diupayakan penambahan pendanaan dan hal tersebut diharapkan partisipasi aktif pemerintah. Kalau tidak mereka dikhawatirkan akan kembali hidup di jalanan,” kata dia.

Namun demikian, ujarnya menambahkan, bagi anak-anak yang terlanjur terperosok ke dalam komunitas punk sebaiknya dititipkan di pondok pesantren khusus bagi mereka yang muslim.

Keberadaan komunitas anak punk, menurut dia, justru telah melanggar HAM bagi warga Aceh yang memiliki nilai-nilai hidup Islami.

Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen (Pol) Iskandar Hasan mengatakan, pembinaan lanjutan sudah seharusnya dilakukan pemerintah, karena anak-anak punk tersebut memang tidak cukup jika hanya 10 hari dibina.

“Anak-anak punk kini telah merasakan mereka diperhatikan, diajari hidup disiplin dan teratur. Biarkan orang luar melihat apa yang polisi lakukan untuk mengembalikan mereka ke arah hidup lebih baik dan berguna, meski saya dihujat oleh orang lain dengan menyebutkan kami melanggar HAM,” kata Kapolda.

[ant / parid ridwanuddin] http://www.pelitaonline.com/read-nusantara/11181/ormas-tolak-keberadaan-komunitas-punk-di-aceh/

***

Pemkot Banda Aceh Bubarkan Konser Anak Punk “Puluhan Diboyong ke Polresta”

Banda Aceh – Pemkot Banda Aceh bersama jajaran kepolisian, Sabtu malam sekitar pukul 9.00 WIB membubarkan konser anak punk yang berlangsung di Taman Budaya Banda Aceh. Konser itu dibubarkan karena bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh.

Pembubaran konser tersebut sempat diwarnai ketegangan dikarnakan anak-anak punk yang sedang berada di pentas pergelaran seni budaya itu sempat mengabaikan instruksi dari petugas Sat Pol PP.

Mereka bersikeras tidak mau menghentikan konser karena menurut mereka kegiatan yang dilaksanakan sudah mendapatkan izin dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.

Wakil Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal bersama ketua MPU Kota Banda Aceh dan pejabat lainnya yang terjun langsung ke lokasi seketika itu langsung naik ke atas pentas untuk memberikan pengarahan serta mempertanyakan izin pergelaran konser, setelah diperiksa mereka terbukti memalsukan surat izin pergelaran kegiatan itu.

Saat di atas pentas, orang nomor dua di Kota Banda Aceh langsung mempertanyakan identitas anak-anak punk, Satu-persatu dari mereka diminta menunjuk tangan dengan menyebutkan daerah asalnya.

Tak lama kemudian, puluhan anak punk langsung turun dari pentas dan mencoba untuk melarikan diri dan akhirnya mereka berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yang mengenakan pakaian bebas. Mereka langsung diboyong ke markas Polresta untuk pembinaan dan pemeriksaan lebih lanjut

”Anak-anak punk dari luar Aceh akan kita deportasi ke daerah asalnya, serta kita lakukan pembinaan,”ujar wakil walikota usai penertiban.

Tambahnya kehadiran anak-anak punk di Kota Banda Aceh sangat meresahkan, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi anak-anak Aceh khususnya Kota Banda Aceh, bahkan persoalan itu melanggar syariat Islam yang telah berlaku di Aceh.(Juhardi) Dec 11, 2011 http://spontannews.com/?p=1712

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.747 kali, 1 untuk hari ini)