Sabtu, 20 September 2014 00:01 wib | Angkasa Yudhistira – Okezone

JAKARTA Kasus dugaan korupsi pengadan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegersi Busway (BKTB) yang menyeret Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono sebagai tersangka, dipandang sarat konflik kepentingan lantaran Kejaksaan Agung (Kejagung) belum juga memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Hal tersebut dikemukakan Koordinator organisasi Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Soiman, yang juga kuasa hukum Michael Bimo Putranto yang namanya sempat terseret dalam kasus tersebut.

“Konfik kepentingan kalau soal busway, klien saya Bimo Putranto yang tidak ada bukti fakta, hanya diberitakan media saja dipanggil (Kejagung) untuk memberikan keterangan. Kalau (kasus udar) ini kan sudah masuk pemerintahan, semestinya Kejagung minta keterangan Jokowi selaku penanggungjawab program,” kata Bonyamin kepada Okezone, Jumat (19/9/2014) malam.

Bagi Bonyamin, tak ada alasan dari Kejagung untuk tidak memeriksa Jokowi. Sebab, dalam pemeriksaan Udar Pristono, selalu disebutkan bahwa segala yang dilakukan Udar dalam proyek pengadaan Bus Transjakarta selalu melapor kepada Jokowi.

“Pemeriksaan itu sebatas menejemen pemerintahan gubernur. Kalau golongan 4 PNS korupsi pengadaan kertas untuk ngeprint saja Gubernur juga bisa dipanggil untuk dimintai keterangan, apalagi ini proyek yang sangat besar,” terangnya.

Terkait pernyataan dari pihak Kejagung bahwa mereka tidak semata merespons apa yang dikatakan Udar tetapi juga mengumpulkan alat bukti yang mencukupi untuk dapat memeriksa Jokowi, dinilai Bonyamin sebagai pernyataan yang prematur.

“Prematur kalau ngomong itu, ketika selevel dia bawah Gubernur (Kepala Dinas) sudah ngomong itu. Bahwa semua sudah dilaporkan ke Gubernur. Kan bisa Gubernur dimintai keterangan. Anda (Jokowi) bagaimana menyikapi laporan itu. (pemeriksaan) bisa menjernihkan nama Jokowi kalau memang dia tidak terlibat,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, Udar resmi ditahan Kejaksaan Agung pada Rabu 17 September lalu. Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) berkarat pada anggaran Dinas Perhubungan DKI tahun 2013 senilai Rp1,5 triliun.

Kejagung juga menahan tersangka lainnya yakni Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto. Kedua orang itu ditahan hingga 20 hari ke depan.

(teb)

(br/nahimunkar.com)

(Dibaca 511 kali, 1 untuk hari ini)