• Selama ini banyak proyek pengadaan Polri yang bersifat mubazir. Padahal dana yang dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar.
  • Hasil Survei Polri Duduki Peringkat Tiga Terkorup
  • Polisi berada di peringkat pertama pelanggaran HAM

Inilah beritanya.

Anggaran Polri Untuk Beli Kuda Dan Anjing Seharga Mobil Mewah

Kuda polisi_84365237842Indonesia Police Watch (IPW) mengkritik anggaran 2013 yang digelontorkan pemerintah untuk Polri sebesar Rp 1,8 triliun. Salah satu anggaran tersebut digunakan untuk membeli kuda seharga Rp 468 juta/ekor dan anjing Rp 150 juta/ekor.

“KPK perlu mengawasi dan mencermati Proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana (POUPSP) Polri tahun anggaran 201

Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk membeli perahu karet Rp 156 juta per unit, laptop Rp 28 juta per unit, eksternal hardisk Rp 7 juta per unit, serta kendaraan SAR darat Rp 2,7 miliar per unit.3 senilai Rp 1,8 triliun. Sebab sangat banyak kejanggalan di dalam proyek ini, terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli,” kata Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis, Selasa (22/1/2013) seperti dikutip Tribunnews.

“Harga kuda yang sama dengan harga mobil mewah itu akan dibeli Polri sebanyak 20 ekor dan anjing 90 ekor. Sementara untuk perahu karet Polri akan membeli 200 unit,” ujar Neta.

Menurut Neta, anggaran POPSP tersebut di luar anggaran Polri tahun 2013 yang ditetapkan sebesar Rp 43,4 triliun, dan mendapat persetujuan DPR November 2012.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai pelelangan untuk proyek POPSP ini. Diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam POPSP,” papar Neta.

Neta berharap KPK segera memberikan pengawasan terhadap rencana penggunaan anggaran tersebut dengan ketat, dengan cara menurunkan tim investigasi guna menelisik proyek tersebut.

“Tujuannya agar jangan sampai oknum-oknum DPR itu cawe-cawe dalam proyek ini,” ujarnya.

Presiden Setujui Kenaikan Anggaran

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan lampu hijau atas permintaan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo terkait penambahan anggaran untuk membiayai serangkaian agenda kerja Polri. Kebutuhan minimal Polri pada 2012 adalah Rp 48,89 triliun.

Saat ini, berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE/01/KMK.02/2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Polri menerima pagu anggaran sebesar Rp 39,58 triliun, atau meningkat Rp 5,364 triliun dibandingkan tahun 2010. Selain anggaran, Kapolri mengatakan, Polri membutuhkan penambahan pasukan sebanyak 10.350 personel pada 2012, 20.350 personel pada 2013, dan 20.350 personel pada 2014.

Saat ini, rasio polisi dan rakyat adalah 1:613. Padahal, kata Kapolri, rasio ideal adalah 1:389. Penambahan personel, di antaranya, bertujuan untuk memaksimalkan kinerja Polri dalam menjalankan fungsi intelijen, tindakan preventif, dan penegakan hukum.

“Saya instruksikan itu bisa dipenuhi,” kata Presiden ketika membuka Rapat Pimpinan Polri di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (17/1/2012).

Namun, Kepala Negara mengatakan, peningkatan kuantitas perlu dibarengi dengan perbaikan mutu. “Biaya quality of life setelah mereka menjadi anggota Polri juga diperhatikan,” kata Presiden.

Penambahan anggaran dan personel diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan Korps Bhayangkara kepada masyarakat.

Neta menambahkan, selama ini banyak proyek pengadaan Polri yang bersifat mubazir. Padahal dana yang dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar. (Pz/Islampos) By Pizaro on January 23, 2013

***

Hasil Survei Polri Duduki Peringkat Tiga Terkorup

Penulis : Redaksi, BeritaKawanua

Kamis, 07 Juni 2012 12:48   

JAKARTA (BK): Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menanggapi enteng hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut menduduki peringkat tiga sebagai institusi terkorup di Indonesia. Bagi Polri, survei merupakan bagian dari kebebasan berpendapat di negara ini.

“Silakan saja, namanya di era reformasi. Berpendapat itu kan sah-sah saja dan dilindungi undang-undang. Hanya saja harus dilihat itu instrumen, komponennya apa, indikatornya apa. Jadi harus jelas,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, ketika dihubungi Mediaindonesia.com, Jakarta, Kamis (7/6/2012).

Namun, Polri berjanji akan konsisten dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap anggotanya yang melakukan korupsi. Polri, lanjutnya, tidak akan pandang bulu dalam memberantas ‘penyakit’ tersebut.

“Yang jelas kita konsisten terhadap penegakan anggota-anggota yang melakukan tindakan seperti itu. Baik secara displin, kode etik profesi, maupun pidana, kita tindak tegas dan proses sampai tuntas,” tandasnya.

Saud mengatakan usaha Polri dalam memberantas korupsi telah mendapat pengakuan, misalnya saja dalam hal transparansi keuangan. Dua tahun berturut-turut, Polri mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebelumnya, SSS melakukan survei lembaga terkorup di Indonesia. Hasil survei tersebut menunjukkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Peringkat kedua dihuni kantor pajak dan diikuti kepolisian. Survei ini dilakukan terhadap 2.192 responden yang tersebar di 33 provinsi. (mi/bk-3)

http://beritakawanua.com/berita/nasional/hasil-survei-polri-duduki-peringkat-tiga-terkorup.html

***

Polisi berada di peringkat pertama pelanggaran HAM

10/12/2012

pawai parpol_8324765327421

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat Kepolisian sebagai institusi pelanggar HAM nomor satu tahun ini.

Komnas HAM mengungkap selama Januari hingga November 2012, Komnas HAM menerima sekitar 1.700-an pengaduan kasus pelanggaran HAM dari seluruh wilayah di Indonesia. Dari data tersebut pihak yang paling banyak diadukan adalah polisi.

Wakil Ketua Komnas Ham Muhammad Nur Khoiron mengatakan pemeringkatan pelanggaran ini berdasarkan jumlah pengaduan dari masyarakat selama 2012. Kata dia, di antara pengaduan itu terkait dengan masalah intoleransi.

“Kita akan mendorong polisi, di dalamnya juga kita akan mempertanyakan, mengevaluasi, meminta dengan tegas kepada Kepolisian, agar segera melakukan pembenahan lebih keras secara internal. Mungkin memang ada peraturan internal di kepolisian, namun itu belum terasa di tingkat lapangan khususnya dengan masalah intoleransi.”

Khoiron menambahkan angka pengaduan ini merupakan angka yang tertinggi sejak lima tahun terakhir.

Selain itu Komnas HAM menerima aduan terkait dengan kasus penahanan dan penangkapan, diskriminasi hukum dalam penyidikan dan penyiksaan dalam pemeriksaan.

Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan dalam pendidikan di kepolisian selalu menngedepankan budaya-budaya kekerasan. Ini yang membuat polisi menggunakan cara represif ketika berhadapan dengan masyarakat.

“Cara pandang di dalam pengetahuan kepolisian itu belum holistik. Belum betul-betul mendalam, karena masalah sosial itu tidak sekedar bisa didekati dari hukum doang, tetapi ada hal-hal yang bersifat antropologis, sosiologis, dan juga hal-hal yang bersifat nilai-nilai kelembagaan adat-istiadat, dan macam-macam. dan itulah dalam pendidikan kurang ungkapkan atau diisi secara bulat,” jelas Widodo.

Sementara itu anggota Komisi Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari menilai penetapan polisi sebagai pelanggar HAM nomor wahid versi Komnas HAM adalah imbas dari kebijakan pemerintah yang tidak tegas.

Menurutnya, yang semestinya menjadi pelanggar HAM nomor wahid tahun ini adalah pemerintah, bukan polisi.

“Paling banyak sebetulnya Pemerintah Pusat, baru Polisi. Polisi ini sebenarnya, istilah Jawanya kena awu anget. Posisi dia sebagai penjaga ketertiban masyarakat sehingga punya resiko berhadapan dengan masyarakat yang akhirnya mengaku ditangani dengan pelanggar HAM, ” kata Eva.

Eva menambahkan, kepolisian juga perlu untuk terus memperbaiki standar prosedur dalam kinerjanya.

http://indonesia.ucanews.com/2012/12/10/polisi-di-urutan-pertama-pelanggaran-ham/

(nahimunkar.com)

(Dibaca 211 kali, 1 untuk hari ini)