Indonesia baru saja mendapatkan pinjaman dari Cina sebesar Rp 647 Triliun. Hal tersebut sama saja menggadaikan Indonesia ke Cina, karena kerja sama yang semakin intens apalagi negara tersebut menyapu bersih proyek infrastruktur.

“Jangan sampai terulang pengalaman buruk seperti proyek pembangunan pembangkit listrik Fast Track Program (FTP) 10.000 MW tahap pertama terulang lagi. Faktor kapasitas dari proyek tersebut sangat rendah, hanya 35-50 persen, seperti yang dilaporkan pejabat Bappenas,” ujar Ecky.

Ia juga menunjuk kasus pembelian bus TransJakarta karatan dari RRC yang kasusnya kini masih mengendap.

***

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ecky Awal Mucharam menilai pernyataan Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia dinilai hanya sebatas retorika. Presiden Jokowi mengungkapkan hal tersebut di forum peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Ecky, sikap Presiden Jokowi tidak konsisten karena pada saat yang sama justru mengajukan pinjaman dari negara lain. Indonesia baru saja mendapatkan pinjaman dari Cina sebesar Rp 647 Triliun. Hal tersebut sama saja menggadaikan Indonesia ke Cina, karena kerja sama yang semakin intens apalagi negara tersebut menyapu bersih proyek infrastruktur. “(Harusnya) Pemerintah RI berhati-hati (dalam) melakukan kerjasama, apalagi bersifat pinjaman kepada Cina,” ungkap Ecky, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (27/4/2015).

Menurut Ecky, Indonesia sudah punya pengalaman buruk kerjasama dengan RRC. “Jangan sampai terulang pengalaman buruk seperti proyek pembangunan pembangkit listrik Fast Track Program (FTP) 10.000 MW tahap pertama terulang lagi. Faktor kapasitas dari proyek tersebut sangat rendah, hanya 35-50 persen, seperti yang dilaporkan pejabat Bappenas,” ujar Ecky.

Ia juga menunjuk kasus pembelian bus TransJakarta karatan dari RRC yang kasusnya kini masih mengendap. “Pemerintah harus belajar dari pengalaman tersebut dengan memperbaiki syarat dan ketentuan kontrak, serta melakukan pengawasan yang ketat dalam eksekusinya,” tegas Ecky.

Seperti diketahui, peringatan KAA kemarin menjadi momentum bagi penguatan kerjasama bilateral antara pemerintah RI dengan Cina. Pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping di sela-sela KAA memastikan bahwa Cina akan dapat “jatah” proyek infrastruktur, antara lain pembangunan 24 pelabuhan dan 15 bandar udara, pembangunan jalan sepanjang 1.000 km, pembangunan rel kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW.
Selain itu, Cina juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya.“Pemerintah harus hati-hati dalam kerjasama pembangunan infrastruktur dengan RRRC. Jangan sampai pengalaman buruk di bidang infrastruktur dengan Tiongkok terulang lagi. Ingat juga kasus proyek pembangunan pembangkit listrik Fast Track Program,” pungkas Ecky.(rz/FN)Eramuslim.com – Redaksi – Selasa, 10 Rajab 1436 H / 28 April 2015 07:00 WIB

(nahimunkar.com)

(Dibaca 3.968 kali, 1 untuk hari ini)