Ilustrasi. Muslim Uighur. (Foto: islamedia.id)


JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati mengecam tindakan pemerintah Distrik Xinjiang Tiongkok yang melarang muslim Uighur berpuasa.

 “Menyesalkan sekaligus mengutuk keras atas tindakan pemerintah Distrik Xinjiang China yang melarang pelaksanaan ibadah puasa bagi muslim Uighur. Tindakan tersebut telah melanggar Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 tentang Hak atas Kebebasan Pikiran, Hati Nurani dan Memeluk Agama dan Resolusi Majelis Umum 36/55 pada 25 November 1981 tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan,” kata Okky di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Rabu (8/6).

Selain itu, kata Okky, DPR pun mendesak kepada Parlemen Indonesia untuk memaksimalkan perannya sebagai perserta di sejumlah organisasi parlemen internasional seperti International Parliament Union (IPU),  ASEAN Parliamentary Assembly (AIPA),  serta Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) untuk melakukan diplomasi secara aktif khususnya kepada parlemen Tiongkok untuk menentang praktik diskriminasi terhadap masyarakat muslim Uighur yang dilakukan pemerintah distrik Xinjiang.

DPR juga mendorong kepada pemerintah untuk dapat memaksimalkan keberadaan ormas keagamaan di Indonesia agar dapat menjadi agen promosi dalam praktik keberagamaan di Indonesia yang toleran dan menyejukkan khususnya kepada pemerintah dan masyarakat Tiongkok, kendati Tiongkok merupakan negara komunis.

“Tokoh-tokoh agama di Indonesia diyakini dapat menularkan cara damai dalam relasi antaragama di Indonesia,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah komunis bagian di Distrik Xinjiang mengeluarkan larangan terhadap anggota partai Islam, pegawai negeri sipil, pelajar dan guru untuk berpuasa selama bulan suci Ramadan. Larangan ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir.

Muslim Uighur merupakan penduduk minoritas berbahasa Turki yang menempati wilayah Xinjiang barat laut yang berjumlah delapan juta jiwa.*/satuharapan.com

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum

***

Terkait Larangan Puasa, KAMMI: Indonesia Wajib Bersikap Atas Diskriminasi pada Muslim Xinjiang

MuslimChinaTertindas

Hidayatullah.com–Insiden larangan puasa Ramadhan di Xinjiang, China terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur memicu reaksi dan protes keras dari berbagai kalangan. Tak terkecuali Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PP KAMMI, Adhe Nuansa Wibisono di Jakarta Kamis, (09/06/2016).

“Kebebasan dalam menjalankan praktik keagamaan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini telah dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diadopsi oleh hukum di banyak negara”.

“Oleh karena itu, KAMMI mengecam keras sikap diskriminatif dan represif pemerintah China terhadap minoritas Uighur di wilayah Xinjiang”, ungkap Wibisono.

Wibisono menegaskan, “Bahkan pemerintah China dalam konstitusinya sendiri pada pasal 36 telah menyatakan bahwa ‘warga Republik Rakyat China menikmati kebebasan beragama’ dan ‘negara melindungi kegiataan keagamaan’. Larangan puasa tersebut menunjukkan bahwa pemerintah China telah mengkhianati konstitusinya sendiri!”.

Lebih lanjut, Wibisono mengatakan larangan tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM dan sikap diskriminatif pemerintah China terhadap kelompok minoritas.

“Kebijakan ini memperlihatkan sikap represif pemerintah China terhadap minoritas Uighur dan menyebabkan warga Muslim Xinjiang kehilangan haknya untuk menjalankan keyakinan beragama yang telah dijamin oleh Konvensi HAM Internasional.”

Senada dengan hal tersebut, Ketua Departemen Dunia Islam PP KAMMI, Susanto Triyogo mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan dukungan kepada minoritas Muslim di Xinjiang.

“Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, pemerintah Indonesia wajib memberikan dukungan terhadap minoritas Uighur di Xinjiang.

“KAMMI mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI agar bersuara tegas terhadap pemerintah China, karena hal ini merupakan amanat pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 terutama amanat melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.”, tegas Susanto.

KAMMI juga mengajak seluruh organisasi HAM dan kemanusiaan di Indonesia agar bersama-sama memberikan dukungan terhadap minoritas Uighur dan mengecam sikap pemerintah China yang diskriminatif.

“Larangan ini merupakan bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama yang nyata, jangan biarkan penindasan seperti ini tetap terjadi di depan mata kita,” pungkas Susanto.

Seperti diketahui, Xinjiang adalah rumah bagi sekitar 13 juta orang Uighur yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Otoritas China di Xinjiang melarang pegawai negeri, mahasiswa, pelajar dan anak-anak Muslim untuk berpuasa Ramadhan dan mengikuti kegiatan keagaaman.

Larangan ini bertolak belakang dengan jaminan pemerintah pusat China yang akan menjamin Ramadhan di Xinjiang akan berlangsung damai tanpa diskriminasi.

Otoritas China juga melarang siswa dan guru dari semua sekolah memasuki masjid dan beribadah. Selain itu selama bulan Ramadhan, pemerintah juga meminta warung makanan dan minuman tidak tetap dibuka dan tidak diperbolehkan tutup.*/linuwih.com

***

Larang Puasa, China Dikritik

JAKARTA– Pemerintah Indonesia diminta segera melakukan pertemuan dengan China untuk membahas kebijakan larangan menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi muslim di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan, larangan bagi muslim untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan sangat bertentangan dengan asas toleransi beragama. Atas dasar itu, pemerintah perlu memastikan kebenaran aturan larangan yang diberlakukan otoritas China. ”Kalau ini betul-betul terjadi, sangat kita sayangkan. Untuk itu kita minta dari pemerintah juga mengklarifikasi dan menjelaskan. Harus saling menghormati dan menjaga kerukunan umat beragama,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Politikus Partai Demokrat itu mengingatkan, jika benar China menerapkan larangan bagi muslim untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, pejabat setempat harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Menurut dia, seharusnya pejabat yang mengeluarkan kebijakan itu diberi sanksi karena bertindak intoleran. Anggota DPR Okky Asokawati juga mendesak DPR mengambil peran dalam menyikapi kebijakan otoritas China di Xinjiang tersebut. DPR diharapkan memberikan sikap dan mencari solusi atas kebijakan otoritas China yang dinilainya melanggar hak asasi manusia (HAM).

Okky mengungkapkan, DPR melalui Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) bisa meminta organisasi parlemen dunia mendorong parlemen China membantu membatalkan larangan itu. ”Tindakan tersebut telah melanggar Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Pasal 18 tentang Hak atas Kebebasan Pikiran, Hati Nurani dan Memeluk Agama dan Resolusi Majelis Umum 36/55 pada 25 November 1981 tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan,” katanya melalui siaran persnya.

Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP itu meminta parlemen Indonesia memaksimalkan perannya sebagai anggota sejumlah organisasi parlemen internasional seperti Inter- Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), serta Asia- Pacific Parliamentary Forum (APPF) untuk melakukan diplomasi secara aktif, khususnya kepada parlemen China.

”Kami mendorong Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR untuk melakukan langkah khusus konkret untuk merespons praktik diskriminasi terhadap masyarakat muslim di Uighur,” tuturnya. Tidak hanya DPR, Pemerintah Indonesia juga mendorong Pemerintah China untuk menghormati keberagaman.

Adapun caranya dengan memaksimalkan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan di Indonesia agar dapat menjadi agen promosi dalam praktikkeberagamandiIndonesia untuk ditunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat China. Tokoh-tokoh agama di Indonesia diyakini dapat menularkan cara damai dalam relasi antaragama di Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Xinjiang melarang pegawai negeri, mahasiswa, dan anak-anak muslim di wilayah itu untuk berpuasa Ramadan. Larangan ini bertolak belakang dengan jaminan pemerintah pusat China awal bulan ini yang menjamin Ramadan di Xinjiang akan berlangsung damai tanpa diskriminasi. Larangan puasa Ramadan bagi warga muslim di Xinjiang itu muncul di website pemerintah setempat pada Minggu (5/6) atau menjelang puasa perdana Ramadan tahun ini.

Partai Komunis China secara resmi adalah atheis dan selama bertahun-tahun melarang pegawai pemerintah dan anakanak berpuasa di Xinjiang. Sebanyak lebih dari 10 juta muslim Uighur tinggal di Xinjiang. Pemerintah China juga memerintahkan restoran-restoran di daerah itu tetap buka.

”Anggota partai, kader, pegawai negeri sipil, pelajar, dan anak-anak tidak boleh berpuasa Ramadan dan tidak boleh terlibat dalam aktivitas religius,” tulis pengumuman di website Pemerintah Kota Korla, Xinjiang, seperti dikutip kantor berita AFP . */Syafruddin(sindonews/koran-sindo.com)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 279 kali, 1 untuk hari ini)