VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menegaskan, Freeport Indonesia harus dikelola oleh negara. Diambil alih untuk kesejahteraan rakyat.

“Usir saja Freeport. Sikap ideologi saya tidak berubah,” kata Masinton, dalam diskusi polemik Sindo bertajuk “Antara Freeport, Politik, dan Kekuasaan”, di Cikini Jakarta, Sabtu 12 Desember 2015.

Menurut dia, sejarah masuknya Freeport di Indonesia pada 1967, memang sudah digunakan untuk meraup kekayaan dalam negeri. “Ini benteng kolonialisme yang harus dijebol,” kata dia.

Kalau seperti itu, dia meminta agar ada negosiasi ulang terkait kontrak Freeport. Pemerintah Indonesia bisa menata ulang kekayaan negara yang sudah lama dikeruk perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Dia menilai, situasi sekarang menjadi ramai karena diduga banyak pejabat yang terlibat. Sebab, mereka juga berbisnis dengan Freeport.

“Episentrum kegaduhan, ketika pejabat ikut berbisnis. Sepanjang pejabat ditunjuk atau dipilih, pasti gaduh. Karena conflict of interest pasti tinggi di sana,” katanya.

Seharusnya pejabat tidak lagi harus berbisnis. Dengan begitu, objektivitas dalam menilai pentingnya Freeport diambil alih, menjadi lebih kuat.

“Ya, ini pemburu-pemburu rente, cuma dapat fee menggadaikan kepentingan nasionalisme kita. Ini ‘musuh’ bangsa sebenarnya,” kata Masinton.

Bayu Adi Wicaksono, Agus Rahmat/news.viva.co.id – Sabtu, 12 Desember 2015

(nahimunkar.com)

(Dibaca 299 kali, 1 untuk hari ini)