Diduga Oknum TNI AU berpangkat Letkol menendang dan membanting fotografer yang hendak mengambil gambar pesawat Hawk 200 milik pangkalan TNI Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa (15/10/2012). (HO/Courtesy RiauTv)

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Effendy Choirie mengecam tindakan kekerasan terhadap lima wartawan dan dua warga sipil di Lanud Roesmin Nurjadin saat memotret pesawat tempur Hawk 200 di kawasan Pandau Permai, Pekanbaru, Riau, Selasa (16/10/2012) pagi.

“Bagaimana rakyat mau percaya kepada militer kalau sikapnya masih seperti ini? Sebentar-sebentar mengandalkan kekerasan kepada rakyatnya sendiri ?” ujarnya kepada wartawan.

Politisi yang kerap disapa Gus Coi ini menegaskan, upaya Kemenhan menggolkan RUU Kamnas di parlemen lantas muncul kasus penganiayaan kepada wartawan jelas mengundang antipati publik.

“Bagaimana rakyat mau percayai berbagai alasan militer untuk mendukung RUU Kamnas kalau faktanya seperti ini. Wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan dan sedang menggunakan kameranya dihajar juga. Artinya pers sebagai pilar keempat saja mereka engak peduli, apalagi kepada rakyat biasa,” Gus Coi mengingatkan.

RUU Kamnas, tambahnya, sangat sensitif karena ada potensi besar bersifat gangguan terhadap demokrasi. Kebebasan dan hak sipil dan gangguan terhadap pers.

“Faktanya, hari ini gangguan kepada pers itu muncul. Apalagi, pelakunya Pamen TNI yang seorang letkol. Makanya wajib ditolak RUU itu,” imbuhnya.

Definisi keamanan dalam pasal di RUU Kamnas masih sangat bias. Apalagi menyinggung rahasia negara, semua bisa dinilai sebagai ancaman.

“Bagi militer, yang namanya pesawat tempur itu rahasia negara. Itu salah, pesawat tempur kalau sudah mengangkasa lantas jatuh, maka uang rakyat yang dipakai membeli pesawat itu harus tahu kenapa jatuh? Bukannya lantas wartawan dipukuli karena mau memberitakannya.”

“Kalau ada musibah atau ada kecelakaan terhadap alutsista, maka rakyat, yang menggaji tentara atau uang rakyat yang digunakan berbelanja alutsista, itu harus mengetahuinya,” beber politisi PKB ini.

Dicontohkan, jatuhnya pesawat Fokker27 milik TNI AU yang pada 21 Juni lalu di kawasan Halim Perdanakusumah namun pers sangat sulit mengakses informasi di lokasi kejadian, karena memang paradigma kebebasan pers belum maksimal dijalankan militer.

“Padahal pers pun sangat berguna dalam mempublikasikan eksistensi militer selama ini dalam peranan berbangsa dan bernegara. Tapi kalau ada musibah kenapa jadi tertutup? Itu karena belum ada keterbukaan pada militer,” lontarnya.

Gus Coi kemudian meminta kepada KSAU Marsekal TNI AU Imam Sufaat untuk menindak tegas anggotanya yang melakukan penganiayaan itu, memberikan perawatan maksimal kepada korban termasuk mengganti atau memperbaiki kamera yang dirusak pelaku.

“KSAU harus turun tangan dalam masalah ini,” tegas Gus Coi.

Tribunnews.com – Rabu, 17 Oktober 2012 01:59 WIB

(nahimunkar.com)

(Dibaca 212 kali, 1 untuk hari ini)