• KPK yang menjadi produk reformasi, antara DPR dan Presiden itu, sekarang terus menghadapi upaya-upaya penghancuran secara sistematis. Karena, KPK sudah menjadi ancaman terhadap para penegak hukum yang korup, pemimpin partai yang tamak, dan kekuasaan yang tidak berniat menciptakan pemerintahan yang bersih alias good governance
  • Langkah-langkah secara sistematis penghancuran terhadap KPK, selain yang dilakukan polisi, juga oleh kalangan DPR.
  • Langkah-langkah pelemahan, penghancuran, sampai pembubaran terhadap KPK, menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat secara luas.
  • Rakyat melihat mulai dari Polisi, DPR, dan bhkan Presiden SBY, yang memiliki descressi (kewenangan), sebagai pemangku kekuasaan, dan yang bersumpah akan menjaga dan menegakkan konstitusi dan undang-undang, ketika terjadi konflik antara KPK dan Polri, terkait dengan kasus Irjen Pol.Djoko Susilo, tak tampak sikapnya.

Semua ini gara-gara korupsi. Birokrasi menjadi tidak effesien, produk-produk ekonomi tidak mampu bersaing, karena terbebani pungutan-pungutan dari  birokrasi yang sangat korup.

Bangkitlah wahai bangsa Indonesia! Jangan biarkan negeri ini tenggelam di dasar jurang kehancuran, akibat korupsi.

Wahai bangsa Indonesia bersatulah! Hadapilah para pejahat, koruptor, tukang sogok-suap, seperti bangsanya Hartati Murdaya, yang membuat para pribumi menjadi kere! Wallahu a’lam, tulis voa-islam.com Senin, 08 Oct 2012 dalam judul KPK, Polisi, DPR, Presiden, dan People Power

Gara-gara pemimpin menolak hukum Allah Ta’ala

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memperingatkan:

…وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ  .

… Tidaklah pemimpin-pemimpin mereka tak berhukum dengan kitab Allah dan mereka tidak memilih (wahyu) yang Allah turunkan kecuali Allah akan menjadikan saling bermusuhan di antara mereka. (HR Ibnu Majah, Abu Nu’aim, Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman, dan Ibnu ‘Asakir, hasan-shahih menurut Syaikh Al-Albani).

Ancaman di dunia saja sudah di depan mata. Itu belum tanggung jawab yang kelak dipikul di akherat. Apalagi misalnya ditambah dengan memojokkan Ummat Islam dengan aneka cara atau mengarahkannya kepada ajaran yang tidak sesuai dengan Kitab Allah dengan sengaja ngaja ramai-ramai mencontohi untuk berani bergabung dalam upacara agama kemusyrikan, maka lebih dahsyat lagi tentunya.

Di tengah-tengah kekisruhan KPK dan Polisi itu kasus korupsi yang besar-besar pun diingatkan untuk diselesaikan. Diantaranya seorang tokoh mengingatakan agar KPK dan Polri tidak melupakan kasus-kasus besar yang sedang diproses. Tokoh itu menyebutkan sejumlah kasus, misalnya, kasus penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI, kasus dana talangan Bank Century, dugaan korupsi proyek sekolah atlet Hambalang, kasus simulator surat izin mengemudi, mafia pajak, dan korupsi vaksin flu burung.

Ketidakjelasan penuntasan kasus BLBI, pernah menghingar-bingarkan politik dalam negeri. 4 Desember 2007 lalu, para politisi di Senayan memutuskan menggunakan hak interpelasi untuk mempercepat penuntasan kasus BLBI. Interpelasi tidak hanya diarahkan pada kasus BLBI saja, tapi juga kasus Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang terjadi sebelum bangsa ini mengalami anomali ekonomi tahun 1996-1998. Tim Interpelator BLBI DPR mencatat nilainya mencapai lebih dari Rp702,5 triliun. Jumlah itu terdiri dari BLBI senilai Rp144,5 triliun, obligasi rekapitalisasi perbankan senilai Rp425,5 triliun, program penjaminan Rp73,8 triliun, dana talangan Rp4,9 triliun dan dana rekening 502 sebesar Rp53,8 triliun. Untuk melunasi uang negara yang terkuras itu, negara dan rakyat Indonesia, melalui APBN harus menanggung sekitar Rp50-60 triliun setiap tahun sehingga diperkirakan seluruh utang itu baru bisa lunas pada 2033. /M. Yamin Panca Setia/Roswita Oktaviani, Susahnya Menjerat Buron BLBI,Rabu, 20 Jun 2012 http://www.jurnas.com/halaman/9/2012-06-20/212727.

Masalah-masalah besar kejahatan korupsi perlu diselesaikan, tetapi yang ada justru semakin tampak adanya persekongkolan para pengkhianat.

Persekongkolan para pengkhianat

Kenapa bisa terjadi?

Karena para pengkhianat justru yang dipercaya. Sehingga terjadilah persekongkolan para pengkhianat.

Bayangkan, satu pengkhianat saja sudah pasti tega terhadap siapa saja. Apalagi kalau berupa persekongkolan para pengkhianat, betapa dahsyatnya ketegaan mereka.

Hadits berikut ini perlu direnungkan.

وَرَدَ فِي حَدِيث سَمُرَة عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ , وَحَدِيث أَنَس ” أَنَّ أَمَام الدَّجَّال سُنُونَ خَدَّاعَات يُكَذَّب فِيهَا الصَّادِق وَيُصَدَّق فِيهَا الْكَاذِب وَيُخَوَّن فِيهَا الْأَمِين وَيُؤْتَمَن فِيهَا الْخَائِن وَيَتَكَلَّم فِيهَا الرُّوَيْبِضَة ” الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّار وَسَنَده جَيِّد , وَمِثْله لِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَفِيهِ ” قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَة ؟ قَالَ الرَّجُل التَّافِه يَتَكَلَّم فِي أَمْر الْعَامَّة ” ( فتح الباري).

Telah datang dalam Hadits Samurah menurut At-Thabrani, dan Hadits Anas: Sesungguhnya di depan Dajjal ada tahun-tahun banyak tipuan –di mana saat itu– orang jujur didustakan, pembohong dibenarkan, orang yang amanah dianggap khianat, orang yang khianat dianggap amanah, dan di sana berbicaralah Ruwaibidhoh. (Hadits dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Ya’la, Al-Bazzar, dan sanadnya jayyid/ baik). Dan hadits seperti itu oleh Ibnu Majah dari Hadits Abi Hurairah, di dalamnya ada:

” قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَة ؟ قَالَ الرَّجُل التَّافِه يَتَكَلَّم فِي أَمْر الْعَامَّة ”

Nabi saw ditanya, apa itu Ruwaibidhoh? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Orang yang bodoh (tetapi) berbicara mengenai urusan umum. (Hadits dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya’la, dan Al-Bazzar, sanadnya jayyid/ bagus. Dan juga riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Lihat Kitab Fathul Bari, juz 13 halaman 84, shahih menurut Adz-Dzahabi dalam Talkhish).

Itulah peringatan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.

Praktek persekongkolan para pengkhianat itu dengan berbagai modus, di antaranya yang tersimpulkan adalah 18 modus berikut ini, sebagaimana disiarkan sebuah situs.

18 Mudus Korupsi

Dari berbagai kasus korupsi yang ditangani KPK, ada banyak modus yang digunakan para tersangka. KPK menginventarisir berbagai modus tersebut dan mengklasifikasi dalam 18 modus tindak pidana korupsi. Apa saja?

Dalam ceramahnya di acara Penjelasan dan Dialog dengan Gubernur, Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD dalam Sidang Paripurna Khusus di Gedung DPD-RI Senayan, Jakarta, Jumat (22/08), Ketua KPK Antasari Azhar memberikan tips mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara baik APBN maupun APBD.

“Para kepala daerah harus mewaspadai setiap konflik kepentingan yang dilakukan dan diciptakan oleh pihak-pihak tertentu dalam berbagai bentuk untuk mempengaruhi para kepala daerah, konflik kepentingan merupakan penyebab utama terjadinya korupsi,” kata Antasari.

Dia kemudian menyebutkan, ada 18 modus tindak pidana korupsi yang selama ini paling sering dilakukan berdasarkan data yang dimiliki KPK.

  1. Pengusaha menggunakan pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah mengintervensi proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memenangkan pengusaha tertentu dan meninggikan harga ataupun nilai kontrak.
  2. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah untuk mengintervemnsi proses pengadaan barang/jasa agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk ditunjuk langsung dan harga barang dinaikkan (di-mark up).
  3. Panitia pengadaan yang dibentuk Pemda membuat sepesifikasi barang yang mengarah pada merek produk atau sepesifikasi tertentu untuk memenangkan rekanan tertentu, serta melakukan mark up harga barang dan nilai kontrak.
  4. Kepala daerah ataupun pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian membuat laporan pertangungjawaban fiktif.
  5. Kepala daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana untuk kepentingan pribadi si pejabat yang bersangkutan atau kelompok tertentu kemudian membuat pertanggungjawaban fiktif.
  6. Kepala daerah menerbitkan Perda sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundangan yang lebih tinggi, namun sudah tidak berlaku lagi.
  7. Pengusaha, pejabat eksekutif dan DPRD membuat kesepakatan melakukan ruislag (tukar guling) atas aset Pemda dan menurunkan (mark down) harga aset Pemda, serta meninggikan harga asset milik pengusaha.
  8. Kepala daerah meminta uang jasa dibayar di muka kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
  9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
  10. Kepala daerah membuka rekening atas nama Kas Daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat atau bendahara yang ditunjuk). Maksudnya, untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
  11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank.
  12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
  13. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya.
  14. Kepala daerah, keluarga ataupun kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali ke Pemda dengan harga yang sudah di-mark up.
  15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah.
  16. atau DAU.
  17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusnan APBD.
  18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

“Korupsi menimbulkan risiko yang sangat tinggi bagi gagalnya pembangunan nasional, terganggunya ekonomi nasional, serta kerugian keuangan negara yang dapat menimbulkan kesengsaraan masyarakat luas dan menimbulkan risiko yang tinggi bagi jabatan kepala daerah,” tutup Antasari.
sumber: inilah.com

Post : FazaF Community Time : 1/22/2011 10:43:00 AM

Ilustrasi: facebook.com

***

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

‘Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya’.  (Hadits shahih riwayat Muslim – 203).

Kembali lagi, ketika mereka menolak hukum Allah Ta’ala, berkhianat terhadap amanat yang diembannya, dan bersekongkol dengan para pengkhianat, maka di dunia saja mereka sudah didera dengan aneka kesulitan, bahkan saling bermusuhan. Masih pula diancam haram masuk surga kelak di akherat. Betapa ruginya, manusia-manusia yang tanpa guna, bahkan merugikan rakyat terutama Ummat Islam itu.

(nahimunkar.com)

(Dibaca 605 kali, 1 untuk hari ini)