emas hasil freeport via kaskus.co.id


Ledakan bom dan baku tembak antara pihak Kepolisian dan terduga teroris ISIS telah menyita perhatian hampir semua netizen. Hampir semua kalangan menyatakan belasungkawa dan simpati atas kejadian tragis di tanggal 14 Januari 2016 tersebut. Namun, apakah hanya ledakan bom dan baku tembak saja yang terjadi di tanggal tersebut?

Pemberitaan pengalihan isu santer terdengar pada tanggal yang sama. Tidak sedikit netizen yang menyuarakan bahwa tragedi di Sarinah adalah wujud pengalihan isu dari deadline divestasi saham Freeport. Perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam ternyata menyatakan batas waktu penawaran saham jatuh pada tanggal 14 Januari 2016.

Apakah benar teror berupa ledakan di Sarinah hanya pengalihan isu?

  1. Kementerian ESDM Sudah Mengingatkan Sebelumnya

ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengingatkan pemerintah sebelumnya. Peringatan itu adalah tenggat waktu penawaran divestasi saham PT. Freeport Indonesia yang jatuh pada 14 Januari 2016. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan bahwa Freeport wajib menyampaikan penawaran saham kepada pemerintah terhitung mulai 14 Oktober 2015 kemarin.

  1. Tenggat Waktu Selama 90 Hari

Tenggat Waktu

Freeport menawarkan divestasi sahamnya dengan batas waktu 14 Januari 2016. Artinya, jika dihitung mundur dari tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 14 Oktober 2015, pemerintah sudah memiliki waktu selama 90 hari untuk menyesuaikan penawaran divestasi saham tersebut.

Bambang menuturkan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat ke PT. Freeport Indonesia yang isinya mengingatkan kewajiban divestasi yang harus dilakukan oleh perusahaan tambang tersebut. Surat itu dikirim pada November 2015 kemarin.

  1. Ada 30% Saham Freeport Untuk Indonesia

097130100_1435841787-20150125--Menteri-ESDM-Sudirman-Said-dan-CEO-Freeport-McMorran-James-Robert-Moffett-Jakarta-Sudirman-Said

Mengacu ke PP Nomor 77 Tahun 2014, divestasi Freeport ditetapkan sebesar 30 persen. Pasalnya, Freeport melakukan kegiatan tambang bawah tanah. Tahun ini, Freeport melepas 20 persen saham, sedangkan 10 persen sisanya ditawarkan pada tahun kelima setelah diundangkannya PP Nomor 77 Tahun 2014, yaitu pada tahun 2019.

Pada awal tahun ini, manajemen PT. Freeport Indonesia telah menyerahkan harga penawaran 10,64 persen divestasinya sebesar US$1,7 miliar. Harga penawaran itu ditujukan kepada pemerintah pada batas waktu terakhir yang jatuh pada tanggal 14 Januari 2016, dikutip dari fakta.co. Sayangnya, belum ada keterangan dan penjelasan mengenai penawaran divestasi saham itu sampai sekarang.

  1. Bambang: “Pemerintah Sudah Valuasi Saham yang Ditawarkan?”

Valuasi Saham

Bambang menyatakan bahwa pemerintah seharusnya melakukan valuasi saham yang ditawarkan oleh Freeport dengan segera. “Kini tugas pemerintah adalah untuk menilai apakah valuasi saham yang ditawarkan bisa diterima atau tidak. Kami harapkan hasil valuasi bisa rampung sesegera mungkin,” tutur Bambang.

Bambang menambahkan, valuasi saham dari sisi pemerintah nanti akan dilakukan oleh tim penilai independen. Tim penilai independen melibatkan orang-orang dari lintas kementerian. Namun hingga saat ini, Kementerian ESDM masih belum memiliki daftar calon penilai independen yang akan dipekerjakan.

  1. Sudahkah Pemerintah Menanggapi Penawaran Freeport?

tragedi ledakan bom

Berkaitan dengan tragedi ledakan bom dan baku tembak di Sarinah, seakan pemerintah lupa, atau pura-pura lupa untuk menanggapi penawaran Freeport tersebut. Jika analisis didasarkan pada penjelasan dari beberapa poin di atas, dapat diketahui bahwa waktu penawaran divestasi saham itu sudah habis.

Apakah ini benar-benar pengalihan isu? Sampai sekarang, belum ada penjelasan lebih lanjut dari isu-isu terkait.

Didi Danarkusumo

Sumber: selasar.com/Jumat, 15 Januari 2016 | 12:00 WIB

(nahimunkar.com)

(Dibaca 3.414 kali, 1 untuk hari ini)