“Siapa pun yang sudah terpilih secara konstitusi mesti didukung dan dipatuhi oleh masyarakat.”

(KH. Ali Mustafa Ya’kub)

Semoga sang imam (imam besar Masjid Istiqlal, KH. Ali Mustafa Ya’kub) segera menyadari dan mencabut pernyataan tersebut. Karena salah satu konsekuensi menjadi seorang Muslim adalah selalu tunduk dan taat kepada ketetapan Allah. Kapan pun dan di mana pun berada, ketaatan kepada Allah harus didahulukan. Jika Allah telah menegaskan haramnya mengangkat atau menaati pemimpin kafir, maka tak pantas bagi seorang hamba untuk menyelisihi-Nya.

***

Aksi penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta rupanya belum juga berhenti, Senin lalu (1/12/2014), ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) kembali menggeruduk kantor Ahok di Balaikota DKI Jakarta.

Tak jauh berbeda dengan tuntutan sebelumnya, massa yang dipimpin oleh sejumlah ulama Jakarta dan para habaib itu mendesak pemerintah supaya melengserkan dari kursi jabatannya. Tak hanya berorasi dan membawa spanduk, pengunjuk rasa juga menggantung replika Ahok kemudian membakarnya.

Selain itu, dalam aksi longmarch tersebut, GMJ bersepakat menggunakan kedaulatan rakyat untuk memilih gubernur sendiri. Setelah membentuk tim Presidium Penyelamat Jakarta (PPJ) yang beranggotakan para habaib, ulama dan tokoh masyarakat Betawi, mereka sepakat untuk mendaulat KH. Fahrurrozi Ishaq sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Dengan ini, kami seluruh anggota Presidium memutuskan gubernur rakyat Jakarta ialah Fahrurrozi Ishak,” ujar Luthfi Hakim, anggota Presidium Penyelamat Jakarta yang juga Ketua Forum Betawi Rempug, di depan gedung DPRD Jakarta, Senin, 1 Desember 2014.

Pengangkatan tersebut, sebagai respon atas sikap arogansi pemerintah yang mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara sepihak. Padahal, menurut GMJ, berdasarkan Perpu No 1 tahun 2014 ayat 173 dan 174 Ahok tidak serta merta menjadi Gubernur DKI Jakarta, selain itu mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) juga bersepakat menolak Ahok.

Ribuan umat Islam demo tolak Ahok

Adanya aksi tersebut menandakan keseriusan masyarakat muslim Jakarta untuk menolak kepemimpinan Ahok. Tentunya penolakan tersebut bukan suatu aksi tanpa landasan argumentasi yang jelas. Kali ini mereka memiliki sejumlah alasan yang cukup mendasar. Setidaknya ada sekitar dua puluh lima alasan kenapa masyarakat Muslim Jakarta menolak gubernur etnis Cina itu.

Dari sekian banyak alasan tersebut, ada poin yang paling mendasar yaitu selain perbedaan idiologi, Ahok juga dinilai arogan dan kerap mengeluarkan statemen yang menyinggung keyakinan umat Islam. sebut saja ketika ada yang menyampaikan idealisme agama, Ahok malah berkomentar ayat konstitusi harus lebih diutamakan dari pada ayat suci.

Kemudian dalam beberapa kebijakannya sebagai wakil gubernur, Ahok secara tendensius menghilangkan syiar Islam. Misalnya, Ahok melarang penyembelihan kurban di area publik, ia menganjurkan kaum Muslimin untuk menyembelih kurban di Rumah Potong Hewan (RPH), dan ini jelas menghilangkan syi’ar Islam. Selain itu, Ahok juga melarang Tabligh Akbar yang menutup jalan dan melarang Takbir Keliling. Padahal, dia membesarkan perayaan tahun Baru Masehi/Kristen 2013 dan 2014 dengan menutup jalan Sudirman-Thamrin, bahkan dengan membangun 16 panggung hiburan yang menghabiskan dana Pemrov DKI miliaran rupiah.

Demikianlah sikap dan kebijakan Ahok yang kerap mengundang keresahan umat Islam, tentunya masih banyak perilaku Ahok yang mengundang emosi umat Islam selama memimpin Jakarta. Sehingga wajar jika aksi tersebut diikuti oleh 99 ormas Islam se-DKI Jakarta dan ratusan habaib, ulama, tokoh Betawi, mahasiswa, serta elemen masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, jauh sebelum aksi itu ada, Forum Ulama Muda Jakarta dalam petisinya di change.org telah sepakat, bahwa Ahok tidak patut diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-010/2011.

“Jika Ahok memimpin DKI Jakarta dan tetap dalam kekeliruan dan keangkuhannya, maka ia akan merusak agama, khususnya agama Islam,” terang KH. Fahmi Salim, Lc. MA., Koordinator Forum Ulama Muda Jakarta.

Pendapat yang sama juga muncul dari tokoh Islam kharismatik asal Cirebon, Buya Yahya, ketika dimintai komentar tentang demo FPI, ia berkata, “Itu sudah merupakan kesepakatan, dan ini sudah sangat jelas tidak perlu didiskusikan lagi, jadi jelas hukumnya haram jika kita menyerahkan urusan kaum muslimin kepada seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta’ala dan Rasul-Nya,” jelas Buya Yahya.

Saat ditanya perihal ketaatan atas kepemimpinan Ahok, Wakil Ketua Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DR. Zain An Najah menjawab, “Umat Islam tidak wajib taat kepada Ahok. Hubungan kita dengan Ahok seperti dengan tetangga, sebatas urusan muamalah. Karena umat Islam tidak boleh dipimpin orang Nasrani dan Yahudi. Cara menolaknya bisa dengan demo yang tertib dan cara-cara lain yang tidak melanggar syariat Islam. Umat Islam istighfar. Semua yang ada di DPRD dan pemerintah jadi menanggung dosa.” tegas Doktor Syariah dari Universitas Al Azhar itu saat ditemui Islampos, Rabu (12/11) di Jakarta.

Meskipun telah didukung oleh mayoritas tokoh ulama Indonesia, Imam Mesjid Besar Iqtiqlal Prof KH Ali Mustafa Ya’kub memiliki pandangan sebaliknya. Bagi beliau, konteks Jakarta hari ini bukan lagi pemilihan, jadi terima saja apa yang diputuskan konstitusi. Sehingga aksi demo yang dilakukan oleh FPI mendapat kritikan tajam dari beliau, “Demonstrasi menurut hukum Islam dibenarkan. Tapi, bila dibarengi dengan perilaku anarkistis, radikalisme, itu baru diharamkan. Anarkisme itu bisa dalam bentuk perilaku maupun ucapan,” kata Ali, dalam majalah detik edisi 155, di kediamannya, kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis, 13 November.

Ali Mustafa Yaqub

Prof. Ali Mustafa Yakub, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta

Saat ditanya tentang alasan FPI menolak Ahok karena non muslim, beliau menjawab, “Memang ada ayat yang menyebutkan sebaiknya tidak menjadikan non muslim sebagai pemimpin. Tapi sekarang konteksnya bukan lagi pemilihan, sehingga siapa pun yang sudah terpilih secara konstitusi mesti didukung dan dipatuhi oleh masyarakat. “Kewajiban rakyat adalah menaati pemimpin sepanjang tidak diperintah bermaksiat,” ungkap alumnus Universitas King Saud itu.[1]

Ungkapan sang Imam di atas menunjukkan bahwa kita harus senantiasa menaati keputusan konstitusi. Tanpa harus membeda-bedakan latar belakang agama, siapa pun yang ditunjuk oleh konstitusi sebagai pemimpin, maka kewajiban kita harus taat dan patuh kepadanya. Dengan catatan, sepanjang tidak diperintah kepada kemaksiatan.

Padahal dalam Al-Qur’an, Allah Ta’ala cukup tegas melarang kaum muslimin untuk mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, apalagi sampai harus menaatinya. Allah Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah: 51)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ* بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi (ikutilah Allah), Allah lah Pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik Penolong.” (QS. Ali ‘Imraan: 149-150)

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا

“…Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisaa’: 141)

Dalil di atas hanya sebagian dari kumpulan nash yang menjelaskan larangan bagi kaum Muslimin untuk mengangkat atau menaati pemimpin kafir. Larangan tersebut bukan berarti Islam intoleran atau menafikan nilai-nilai kebebasan beragama, namun larangan mengangkat pemimpin kafir lebih karena tujuan dan fungsi kepemimpinan itu sendiri. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan peran yang cukup mulia. Selain memiliki tanggung jawab dalam mengurus kemaslahatan rakyat di dunia, pemimpin juga harus menjaga penegakkan agama serta mengawasi jalannya syariat Islam.

Sehingga dalam kepemimpinan global, para ulama menyebutkan bahwa peran seorang pemimpin adalah sebagai pengganti Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam menegakkan Islam serta mengawasi jalannya syariat Allah. Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkamus Sulthaniyah, 1/3 berkata, “Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengannya.”

Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa yang bisa menjalankan fungsi kepemimpinan dalam Islam hanyalah orang Islam. Sehingga mereka meletakkan syarat utama untuk menjadi pemimpin adalah muslim.[2] Dan seandainya pemimpin tersebut murtad di tengah-tengah masa kepemimpinannya, maka rakyat wajib untuk melengserkannya.

Qodhi Iyadh berkata, ”Para ulama telah bersepakat bahwasanya imamah tidak bisa diserahkan kepada orang kafir. Mereka juga sepakat, seandainya seorang penguasa terjatuh ke dalam kekafiran, maka ia wajib dimakzulkan.” Kemudian Qodhi iyadh melanjutkan, ”Seandainya seorang penguasa terjatuh ke dalam kekufuran dan mengubah syariat, atau terjatuh dalam bid’ah yang mengeluarkan dari hukm al-wilayah (tidak sah lagi mengurusi urusan pemerintahan), maka terputuslah ketaatan kepadanya, dan wajib atas kaum Muslimin memeranginya, memakzulkannya, dan mengangkat seorang imam adil, jika hal itu memungkinkan bagi mereka.” (An-Nawawi, Syarh Shahih Muslim juz 12 hal. 229].

Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar berkata, “Mencopot pemimpin karena kekufuran merupakan ijma’ para ulama. Maka wajib bagi setiap Muslim untuk melakukan hal tersebut. Barang siapa yang mampu melakukannya, maka ia mendapatkan pahala. Barang siapa yang tidak mau melakukannya (padahal dia mampu), maka ia mendapatkan dosa. Dan barang siapa yang lemah (tidak memiliki kemampuan), maka ia harus berhijrah meninggalkan negeri tersebut.” (Ibnu Hajar, Fathul-Baari, 13/123)

Jadi ketika konteksnya sudah bukan lagi pemilihan, sementara orang kafir “dipaksakan” untuk memimpin masyarakat Muslim, maka hal itu bukan berarti kita harus tunduk kepada konstitusi. Karena bagi orang Muslim ketaatan kepada Allah harus diutamakan daripada ketaatan kepada siapa pun juga. Pemimpin bukanlah sebuah tujuan, ia hanyalah wasilah untuk menegakkan syariat Allah agar bisa diamalkan secara sempurna. Ketika seorang pemimpin tidak mampu mewujudkan tujuan tersebut, mestinya kewajiban seorang Muslim melengserkannya—tentunya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki—, bukan merestui ketetapan konstitusi atau malah sampai menaati pemimpin tersebut layaknya ketaatan kepada ulil amri dalam Islam.

Ringkasnya, pernyataan KH Ali Mustafa Ya’kub sebenarnya tidak jauh berbeda dengan komentar ketua umum GP Ansor, Nusron Wahid yang mengatakan ayat kontistusi lebih tinggi dari pada ayat Allah. Sehingga, apapun yang diputuskan oleh konstitusi harus diutamakan dari pada ketentuan yang ada dalam ayat suci.

Korelasinya adalah ketika Allah Ta’ala melarang hambanya untuk mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, justru konstitusi menetapkan Ahok untuk memimpin mayoritas kaum Muslimin di Jakarta. Lantas sang imam (Ali Mustafa Ya’kub ) pun mendukung keputusan tersebut dan menganjurkan rakyat untuk taat kepadanya, meskipun dalam hal ini keputusan konstitusi jelas-jelas bertentangan dengan ayat Allah. Nah, bukankah ini lebih mengutamakan ayat konstitusi daripada ayat suci? Lantas apakah layak seorang imam menganggap ayat konstitusi lebih tinggi dari pada ayat suci? Bukahkah dalam Al-Qur’an, Allah ta’ala telah menegaskan bahwa tidak ada hukum yang patut ditaati selain hukum Islam?

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا

“Tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36)

Ketika menafsirkan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir berkata, “Ayat ini bersifat umum mencakup segala permasalahan. Yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan hukum atas suatu perkara, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menyelisihinya dan tidak ada lagi alternatif lain bagi siapapun dalam hal ini, tidak ada lagi pendapat atau ucapan –yang benar—selain itu.” (Lihat, Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-’Azhim, 6/423)

Ahok

Basuki Tjahja Purnama alias Ahok

Kesimpulannya, salah satu konsekuensi menjadi seorang Muslim adalah selalu tunduk dan taat kepada ketetapan Allah. Kapan pun dan di mana pun berada, ketaatan kepada Allah harus didahulukan. Jika Allah telah menegaskan haramnya mengangkat atau menaati pemimpin kafir, maka tak pantas bagi seorang hamba untuk menyelisihi-Nya. Jangankan keputusan konstitusi, keputusan orang tua sekalipun kalau memang menyalahi aturan Allah tetap harus diingkari. Lantas, apakah layak bagi kita untuk mengikuti konstitusi yang berlawanan dengan perintah Allah? Wa’iyadzubillah! Semoga sang imam segera menyadari dan mencabut pernyataan tersebut. Amiin!

[1] http://news.detik.com/read/2014/11/20/144451/2754245/159/imam-besar-masjid-istiqlal-ali-mustafa-yaqub-demo-anarkistis-haram

[2] Ibnu Hazm, Al-Fashl Fil Milal Wan Nihal, 4/128

Referensi:

  1. Ibnu Hajar, Fathul-Baari,
    2. An-Nawawi, Syarh Shahih Muslim
    3. Imam Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sulthaniyah
    4. Ibnu Hazm, Al-Fashl Fil Milal Wan Nihal
    5. Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-’Azhim

Penulis: Ustadz Fahru

http://www.kiblat.net

(nahimunkar.com)