Beberapa sumber berita yang sempat kami himpun :

JAKARTA – Komisi VIII DPR memprotes kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang pegawainya memakai jilbab panjang. Anggota Komisi Agama DPR, Deding Ishak, mengecam peraturan baru itu.

Deding menyebut, Rini telah melanggar Undang-Undang UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing.

 “Kalau dia (Rini) melarang pengunaan jilbab, sama saja dia telah melanggar undang-undang, karena ini kebebasan yang menyangkut HAM di dalamnya. Makanya sebelum memutuskan itu, Rini belajar UU dan lihat Pasal 29,” ujarnya kepada Okezone di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

http://news.okezone.com/read/2014/12/17/337/1080464/larangan-berjilbab-menteri-rini-dikecam-dpr

 =========================================================================

Wanita berjilbab panjang dilarang ke kantor BUMN. Larangan ini terungkap setelah seorang pengguna Twitter dengan akun @estiningsihdwi mengunggah lampiran kriteria rekruitmen di kantor BUMN. Dalam kriteria penampilan, jilbab hanya diizinkan sebatas leher.

Psikolog lulusan Universitas Gajah Mada (UGM) ini, menyuarakan keprihatinannya melalui beberapa status di akun twitter pribadinya tersebut. “Sudah lama sy tdk disebut Pemfitnah. Tdk percaya boleh kok. Tinggal dicoba saja. *kriteria rekruitmen sebuah bumn” kicaunya.

Tak hanya itu, kriteria lainnya, laki-laki tak boleh berjanggut dan celana tidak menggantung. Konyolnya, disitu tertulis secara tersirat boleh memiliki tato hanya saja tak boleh terlihat. “Bertato boleh, jilbab syar’i nggak boleh,” tutur akun @estiningsihdwi.

http://www.indopos.co.id/2014/12/wanita-berjilbab-panjang-dilarang-ke-kantor-bumn.html

Semoga Mentri BUMN bisa segera memberikan klarifikasi atas berita ini.

By: smstauhiid.com/ AndySyauqi

(nahimunkar.com)

(Dibaca 4.064 kali, 1 untuk hari ini)