Prof. Dr. H. Din Syamsuddin, MA

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah


Berikut ini wawancara reporter Suara Islam, Abdul Halim, dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Din Syamsuddin, MA., seputar penolakannya terhadap Sidang Itsbat dan pendapatnya  mengenai pemerintah bukanlah ulil amri.

Dalam penetapan awal Ramadhan lalu, apakah pemerintah bisa dikatakan sebagai ulil amri sehingga ditaati seluruh keputusannya ?

Masalah penetapan awal bulan Ramadhan lalu yang dilakukan pemerintahan Republik Indonesia bukanlah ulil amri (para pemimpin bagi umat Islam). Pemerintah Republik Indonesia bukanlah negara Islam, sehingga tak pantas jadi ulil amri. Kalau ditarik pemerintah ulil amri yang harus ditaati, mohon maaf kami tidak sependapat. Pemerintah bukanlah ulil amri, ini bukan negara Islam. Pembentukan atau pemilihan keyakinan itu bukan berdasarkan syariat Islam.

Apakah Kemenag juga bisa disebut sebagai ulil amri ?

Apalagi Kemenag, kalau harus dianggap ulil amri kami tidak sependapat. Sebuah pemerintah yang masih berlaku korup yang melakukan korupsi terhadap kitab suci, ini jauh dari kriteria yang ditaati. Alasan ulil amri harus ditaati dalam hal ini (awal Ramadhan) batal demi hukum. Saya kira biarlah umat Islam menjalankan ibadahnya, insya Allah umat Islam cukup dewasa untuk berbeda pendapat. / http://www.suara-islam.com/Rabu, 22/08/2012

***

Aparat Seakan Begitu Antusias Untuk Menakuti Rakyat

Kalimat itu tersembul dalam doa yang menggemparkan.

Inilah berita dan videonya.

***

Video Doa MENGGEMPARKAN Setelah Pidato Presiden di Sidang MPR/DPR 16 Agustus 2016

Sumber: repelita.com/August 16, 2016

***

Transkrip sebagian isi doa.

Kejahatan seperti diorganisir

Aparat seakan begitu antusias untuk menakuti rakyat. Hari ini di kota Medan Sumatera Utara, 5000 kk rakyat Indonesia sengsara dengan perlakuan aparat negara, ya Rabbal ‘alamiin.

Ya Allah lindungilah rakyat ini. Mereka banyak tidak tahu apa-apa. Mereka percayakan kendali negara dan pemerintahan kepada pemerintah.

Ya Allah, kalau ada mereka yang mau bertaubat, maka terimalah taubat mereka ya Allah. Tapi kalau mereka tidak bertaubat dengan kesalahan yang mereka perbuat, gantikan dengan pemimpin yang lebih baik di negeri ini ya Rabbal ‘alamiin.

(Doa Penutupan Sidang Paripurna MPR Dipimpin Anggota DPR Fraksi Gerindra Setelah Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo Tentang Nota Keuangan RAPBN 2017 Di Sidang Paripurna MPR/DPR 16 Agustus 2016/ www.youtube.com).

(nahimunkar.com)

 

(Dibaca 4.080 kali, 1 untuk hari ini)