Asing Tak Hiraukan, Paska-Kunjungan Jokowi di Natuna, Justru Kapal Ikan Asing Semakin Bertambah

 


 

Reaksi keras pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran perbatasan di perairan Natuna tampaknya tidak dihiraukan oleh kapal ikan asing (KIA).

 

Pasalnya, paska kunjungan Presiden RI Joko Widodo dan gelar pasukan TNI di Pulau Natuna, keberadaan KIA di perairan tersebut bukannya berkurang tapi justru semakin bertambah.

 

Hal tersebut terbukti dari pantauan udara yang dilakukan TNI menggunakan pesawat intai maritim Boeing 737 AI-7301.

 

Dari pemantauan itu, ditemukan sekitar 30 KIA yang masih menduduki Laut Natuna bagian utara.

 

“Saat ini KIA tersebut bukan malah berkurang, melainkan semakin bertambah dan jumlahnya sekitar 30 KIA,” kata Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan) Laksdya TNI Yudho Margono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/1/2020).

 

Mengetahui ada temuan itu, Yudho langsung menginstruksikan tiga kapal perang, yaitu KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359 dan KRI Jhon Lie 358 untuk melakukan upaya pengusiran.

 

Dalam keterangannya, Yudho mengaku akan menggunakan langkah persuasif terlebih dulu untuk mengusir KAI tersebut.

 

Saat ini, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan kapal Coast Guard China agar KIA segera keluar dari wilayah Indonesia.

 

Namun demikian, jika upaya persuasif itu kembali tidak dihiraukan, ia menegaskan akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

 

“Namun jika kapal-kapal asing tersebut tetap tidak keluar dari wilayah Indonesia, maka dilaksanakan penegakan hukum, kapal-kapal tersebut ditangkap dan diproses secara hukum,” kata Yudho.

 

Sebelumnya, pada Rabu (8/1/2020), Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Pulau Natuna.

 

Dalam kunjungannya itu, ia menegaskan kedaulatan NKRI tidak bisa ditawar.

 

“Kita punya kabupaten di sini, ada bupatinya dan ada gubernurnya bahkan penduduk kita di sini ada 81 ribu, jadi tidak ada yang perlu didebatkan lagi,” kata Jokowi.(*)

 

Gelora News 
12 Januari 2020

***

Benang Merah Kasus Novel dan Jiwasraya, Siapa Dibaliknya?

 

Posted on 12 Januari 2020by Nahimunkar.org

NASIONAL

 

Benang Merah Kasus Novel dan Jiwasraya, Siapa Dibaliknya?

 

… yang jauh lebih penting dampak dari kasus jiwasraya adalah jika sinyalemen yang selama ini santer beredar di publik bahwa uang hasil perampokan jiwasraya masuk ke kantong tim pemenangan Jokowi –Ma’ruf Amin saat Pilpres terbukti. Jika perampokan jiwasraya itu terbukti dan melibatkan sang Presiden maka ia bisa dimakzulkan karena telah melakukan korupsi sehingga melanggar konstitusi.

 

Pemakzulan terhadap Presiden diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.Dalam pasal itu telah dijelaskan apa saja yang bisa menyebabkan Presiden dimakzulkan oleh MPR.”Cakupan pelanggaran hukum yang dimaksud Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 terang benderang menyebut berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau Presiden/Wapres tdk lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wapres”.

 

Bisa jadi karena tingkat kegawatan dari kasus jiwasraya cukup tinggai sehingga harus ada upaya untuk menutup nutupi kasus ini. Sebenarnya bukan hanya drama penangkapan penyiram air keras Novel Baswedan saja yang diduga dimaksudkan untuk menutup kasus jiwasraya. Ada kasus lain yang mungkin “dimunculkan” dan punya indikasi untuk menutupi kasus besar jiwasraya. Kasus itu adalah masuknya kapal China ke Natuna (yang berakhir dengan kunjungan Jokowi ke Natuna sehingga dianggap sebagai heronya)./ diringkas dari artikel di link ini:
https://www.nahimunkar.org/benang-merah-kasus-novel-dan-jiwasraya-siapa-dibaliknya/?

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.144 kali, 1 untuk hari ini)