Madiun (SI Online) Terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi Serta Perdagangan Wanita; menjadi dasar untuk memastikan sampai akhir tahun ini atau setidaknya hingga awal tahun depan, semua daerah di dalam  wilayah  provinsi ini, sudah harus bersih dari praktik pelacuran.

SK tersebut demikian tegas, dapat dijadikan dasar bagi Bupati dan Walikota untuk melangkah melakukan penutupan praktik pelacuran yang terlokalisir;  pembersihan praktik-praktik prostitusi dan perdagangan wanita dengan sarana jejaring media online,  sampai yang berada di warung-warung temaram dan liar.

Karenanya, Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pemerintah dan Pembangunan Madiun (d/h Pembantu Gubernur) atas nama Gubernur Jawa Timur, mendesak tiga Kepala Daerah di wilayah kerja Bakorwil ini,  segera melaksanakan penutupan lokalisasi serta melakukan pembersihan wilayah kerjanya dari praktik-praktik prostitusi serta perdagangan wanita. Hingga bulan September 2014 ini, tiga Kepala Daerah yang belum melaksanakan penutupan lokalisasi adalah adalah  Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Nganjuk.

Kabupaten Madiun terdapat Wisma Wanita Harapan – Gude di Desa Teguhan Kecamatan Jiwan. Kabupaten Ponorogo, terdapat Lokalisasi Kedungbanteng,  di Desa Kedunganteng, Kecamatan Sukorejo dan di Kabupaten Nganjuk terdapat Lokalisasi Guyangan di barat Kota Nganjuk, bersebelahan dengan terminal truk/kargo—sehingga keberadaan lokalisasi ini sangat dekat dengan sinyalemen yang  melegenda; menyebut “sopir” sebagai akronim “ngaso” dan “mampir”, kendati sebenarnya tidaklah selalu demikian pada setiap sopir.

“Ketiga lokalisasi yang ada di tiga wilayah itu, penutupannya harus dilaksanakan sebelum akhir Tahun 2014 ini. Itu harus terealisasi,” tegas Kepala Bakorwil Madiun, Siswo Heroetoto seperti dikutip Surya Online di tengah sosialisasi pelaksanaan SK Gubernur Jawa Timur Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi serta Perdagangan Wanita.

Sosialisasi di Balai Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Dilaksanakan berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pemulangan pekerja seks komersial (PSK) penghuni lokalisasi Wanita Harapan – Gude. Dikuti wakil-wakil dari  instansi terkait  se-wilayah kerja Bakorwil Madiun, sejumlah wakil dari penghuni lokalisasi—baik dari kalangan PSK, Mucikari serta pihak-pihak yang terdampak dari pelaksanaan penutupan lokalisasi.

Kepala Bakorwil Madiun, Siswo Heroetoto  pada kesempatan ini mengungkap, sejumlah daerah di wilayah Bakorwil lain telah melaksanakan penutupan lokalisasi, sedang tiga lokalisasi ini, belum juga ditutup. “Padahal, akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan (2015), seluruh lokalisasi di Jawa Timur harus sudah ditutup. Tidak ada alasan apapun yang bisa membatalkan ataupun menunda pelaksanaan rencana penutupannya,”katanya.

Sosialisasi untuk melaksanakan penutupan lokalisasi, merupakan upaya Bakorwil Madiun untuk  meningkatkan keterpaduan dari program penanganan masalah lokalisasi,   sebagai suatu  fenomena yang memang multi dimensi. Kendati sudah dilakukan langkah-langkah nyata, mulai berbentuk rehabilitasi, pembinaan dan pemberian berbagai ketrampilan. Namun, selama ini ternyata belum memberi hasil yang sesuai dengan harapan dalam menanggulangi prostitusi.

Sekarang diubah dengan cara pendekatan kemanusiaan;  yang harus dapat mengubah moral dan pola pikir mereka. Memang, menyelesaikan prostitusi hanya dengan cara menggusur lokalisasi, mereka akan tetap dapat bertebaran kemana-mana  mempersulit penanganan, bahkan dari segi penyebaran penyakit menular kelamin, tentu semakin membahayakan. Karenanya, PSK yang sudah menerima pelatihan dan bantuan permodalan, harus kembali ke daerah asal,  untuk membuka sebuah usaha dan agar tidak ada lagi pasokkan PSK ke lokalisasi di daerah lain.  

Pada bagian lain Kepala Bakorwil Madiun, Siswo Heroetoto, merinci bantuan permodalan  yang akan disalurkan dari Pemerintah Pusat,  Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Daerah. Bantuan tidak hanya diberikan kepada PSK, induk semang (mucikari), tetapi juga melingkup kepada semua pihak yang terdampak, diantaranya; tukang parkir, personel  keamanan, buruh cuci  dan para pemilik warung  makan dan minum.

Sosialisasi tidak menghadirkan semua PSK, melainkan hanya beberapa orang sebagai wakil. “Penutupan itu hak pemerintah. Kami tak bisa melawan,” kata  salah seorang wakil PSK yang mengikuti sosialisasi.

Namun beberapa PSK yang lain berbeda; bersikukuh meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Provinsi dapat menunda pemulangan mereka,  sekira lima tahun lagi. Alasannya? Sejumlah PSK mengaku masih memiliki tanggungan hutang di sebuah Bank, dan masih harus mengangsur selama tiga atau lima tahun lagi. Ada yang hanya menyatakan belum siap kembali ke masyarakat. Bahkan, salah seorang PSK asal Makassar Sulawesi Tenggara, dengan tanpa mengungkap alasan yang jelas, tetapi menyatakan tekad,  untuk tetap tidak pulang ke daerahnya.

Rep         :  Muhammad Halwan
Sumber :  Surya Online

(nahimunkar.com)

(Dibaca 278 kali, 1 untuk hari ini)