Ternyata tidak tegasnya Pemerintah dalam soal aliran yang memalsu Islam yakni Ahmadiyah, agama nabi palsu Mirza Ghulanm Ahmad, adalah “jasa perjuangan” dari Azyumardi Azra.
Pantas, manusia yang membela agama nabi palsu itu kemudian mendapatkan hadiah dari orang kafir. Hadiahnya tidak tanggung-tanggung, atau setidak-tidaknya penduduk Indonesia yang 200 juta lebih jumlahnya, hanya baru dia yang memperoleh hadiah dari orang kafir jenis ini.
Polling nama-nama calon menteri
Dalam perpolitikan di Indonesia, Jokowi Center membuat polling menteri untuk 34 posisi dalam susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR). Sejumlah nama dari kalangan komunis, liberal muncul sebagai kandidat calon menteri.
Tokoh Komunis, Liberal, dan Jendral Penjagal Muncul dalam Nominasi Kabinet Jokowi-JK.
Ribka Tjiptaning, anggota DPR-RI yang juga penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI ini masuk menjadi kandidat calon menteri kesehatan. Dan rekannya Rieke Diyah Pitaloka, namanya juga masuk kedalam calon Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kedua orang ini pernah dilaporkan oleh Gabungan Elemen Masyarakat Waspada Bahaya Laten Komunis karena kepergok sedang melakukan pertemuan eks PKI untuk penggalangan kekuatan membangkitkan kembali neo-komunisme di Rumah Makan Pakis Ruyung, Jalan S Parman No 98 Banyuwangi 24 Juni 2010 lalu.

Dalam calon Kabinet Jokowi-JK muncul juga nama Siti Musdah Mulia dan Azyumardi Azra sebagai calon menteri agama. Musdah Mulia, salah satu aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) ini dikenal sebagai sosok kontroversial karena mendukung perkawinan sesama jenis (homo dan lesbi). Karena “keberaniannya” itu, pada 7 Maret 2007 pemerintah Amerika Serikat menganugerahinya sebuah penghargaan ”International Women of Courage Award”. Dan rekannya dari UIN Jakarta, Azyumardi Azra, juga dikenal sebagai salah satu tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL). (lihat Tokoh Komunis, Liberal, dan Jendral Penjagal Muncul dalam Nominasi Kabinet Jokowi-JK, si online, Sabtu, 26/07/2014 13:38:25).

Azra yang “berjuang” membela agama nabi palsu, tampak bangga mendapatkan hadiah dari Ratu negeri di mana agama nabi palsu itu bersarang.

Inilah beritanya:

AZYUMARDI AZRA Bergelar “Sir”

Jumat, 1 Oktober 2010 | 04:15 WIB

Bagi Azyumardi Azra (55), gelar Commander of the Order of British Empire (CBE) dari Kerajaan Inggris merupakan penghargaan luar biasa. ”Pengakuan luar biasa untuk Indonesia,” ujarnya.

Kelak mencantumkan gelar Sir di depan dan CBE di belakang nama? ”Terserah saja. Ada yang suka pakai Sir, ada yang tidak.” Namun, umumnya orang sangat bangga dengan gelar-gelar dari Ratu Inggris. Mereka bangga menjadi bagian dari keluarga kerajaan dan sahabat Pangeran Charles. Pesepak bola David Beckham pernah menerima Officer of the Order of British Empire (OBE), di bawah CBE.

Menurut Azra, urutan gelar dari Kerajaan Inggris itu paling tinggi ”pahlawan” atau Knighthood of the Order of British (KBE), CBE, OBE, dan terendah ”anggota” atau Member of the Order of British (MBE).

Ada yang sponsori dan bayar? ”Wah, tidak ada sponsor-sponsoran. Saya mau usulkan tokoh-tokoh kita. Cuma Ratu kan punya tim sendiri. Mereka yang cari figur-figur yang menurut mereka layak menerima gelar-gelar itu.”

Tanpa sponsor dan gratis! Cuma ditelepon pada 27 Juni lalu, Azra langsung mengiyakan, tanggal 28 September diterimakan, Azra menjadi orang pertama Indonesia. Padahal, selama ini gelar hanya diberikan kepada warga Inggris atau warga negara persemakmuran bekas jajahan Inggris. Yes, Sir Prof Dr Azyumardi Azra, CBE! (STS) http://nasional.kompas.com

***

Azra “berjasa” memperjuangkan agama nabi palsu?

Ya, bahkan ditulis dalam biografinya, dan tentu saja kelak akan dipertanggung jawabkan di akherat, sebagai rekanan dari agama nabi palsu, bahkan “jawaranya”.

Apakah tidak takut neraka, dia?

Tanya saja kepadanya. kini mumpung masih hidup.

Inilah beritanya.

***

Azyumardi Azra juga Pernah Menjegal Pelarangan Ahmadiyah

Jumat, 11/10/2013 21:12:21 | Shodiq Ramadhan

azyumardiJakarta (SI Online) – Tidak aneh bila kalangan liberal, seperti Direktur Moderate Muslim Society (MMS) Zuhairi Misrawi, selalu membela eksistensi aliran sesat Ahmadiyah. Bahkan rencana pemerintah yang akan melakukan studi banding ke Pakistan untuk mempelajari cara penanganan persoalan Ahmadiyah pun ditentang.

Penentangan ini adalah respon dari rencana Menteri Suryadharma Ali yang disampaikan saat bertemu Menteri Urusan Haji Pakistan Sader Muhammad Yusuf di Madinah, Arab Saudi, Rabu (9/10/2013) sore waktu setempat.

Menag menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan berguru ke Pakistan guna mempelajari cara menangani permasalahan Ahmadiyah. Alasannya, pemerintah Pakistan diketahui berhasil memutuskan bahwa Ahmadiyah bukan termasuk Agama Islam.

Jauh sebelum seorang Zuhairi melalui akun twitternya mengomentari pernyataan Menag, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra bahkan terang-terangan mengakui turut memberikan andil dalam upaya mencegah terjadinya pelarangan aliran sesat Ahmadiyah oleh pemerintah.

“Pada suatu pagi, terdengar kabar bahwa tiga pihak, Departemen Agama, Kejaksaan Agung dan Polri sepakat memaklumkan Ahmadiyah sebagai organisasi terlarang,” tulis Andina Dwifatma dalam buku “Cerita Azra; Biografi Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra”, halaman 124 yang diterbitkan Pernerbit Erlangga.

Mendengar berita itu, Mardi -panggilan akrab Azyumardi-, langsung datang ke ruang kerja Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menyampaikan perkembangan ini. Mardi bisa langsung mengakses JK karena saat itu dia menjabat sebagai Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wakil Presiden.

Atas laporan Mardi, tulis Andina, Wapres langsung menelpon petinggi-petinggi terkait, dan juga Ketua MUI KH Ma’ruf Amin, untuk menyatakan bahwa kesepakatan menyatakan Ahmadiyah sebagai organisasi terlarang adalah melanggar konstitusi.

Menurut Azyumardi, jika Ahmadiyah dinyatakan sebagai organisasi ilegal, maka para anggota atau jemaahnya boleh diperlakukan seperti anggota PKI pasca persitiwa 30 September 1965. “Ini jelas melanggar UUD 1945 dan HAM.”

Akhirnya, pemerintah benar-benar tidak secara tegas melakukan pelarangan dan pembubaran terhadap organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) seperti tuntutan umat Islam Indonesia saat itu.

“Pada akhirnya maklumat tidak jadi diberlakukan. Ahmadiyah ‘hanya’ dilarang menyiarkan paham keagamaannya seperti ditetapkan dalam SKB Menteri Agama No.3/2008, Jaksa Agung No Kep 033/A/JA/6/2006 dan Menteri Dalam Negeri No. 199/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat,” tulis Andina pada halaman 125 buku biografi Mardi itu.

Menurut penelusuran SI Online terhadap SKB yang dimaksud, penulisan SKB pada buku biografi Mardi ini ternyata terdapat kesalahan. Untuk Jaksa Agung mestinya ditulis No. KEP-033/A/JA/6/2008 dan perihal surat keputusan bersama itu adalah “tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.”

Karena ‘jasa’ Mardi inilah, hingga kini Jemaat Ahmadiyah Indonesia masih bisa terus beraktifitas dan bebas melakukan penodaan terhadap ajaran Islam.

red: abu faza/si online.

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.378 kali, 1 untuk hari ini)