Para pengamat melihat Ketua Umum PDIP Megawati dengan sengaja ingin merendahkan Presiden Jokowi. Mengapa?

Pernyataan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ini sangat terkenal. “My loyalty to my party ends where my loyalty to the country begins’’ (loyalitasku untuk partai berakhir manakala loyalitas kepada negara dimulai).

Tapi rupanya kata-kata mutiara ini tak ada dalam kamus Megawati Soekarnoputri, presiden Indonesia kelima dan Ketua Umum PDIP. Dalam pidatonya ketika membuka kongres partainya di sebuah hotel di Sanur, Bali, 9 April 2015, Megawati menekankan kepada semua kader PDI-P yang duduk di eksekutif dan legislatif untuk menjalankan tugas sejalan dengan garis perjuangan partai.

Artinya, di mata Megawati seluruh kader PDIP – yang disebutnya sebagai petugas partai itu – di mana saja berada, apakah menjadi anggota DPRD di kabupaten atau provinsi, bupati atau gubernur, anggota DPR atau menteri, bahkan Presiden Jokowi sekali pun, harus menjalankan tugas sejalan dengan apa yang dikehendaki PDIP, karena mereka semuanya adalah petugas partai. Kalau ada kader yang keberatan menjadi petugas partai?  Megawati mempersilahkan mereka  keluar dari partai.

Belakangan memang tersebar berita ketidak-puasan Megawati kepada petugas partainya yang bernama Jokowi, Presiden Indonesia itu. Konon kekecewaan Mega dimulai pada penempatan orang-orang dalam kabinet yang disusun Jokowi. Setidaknya ada tiga nama yang dikenal sebagai orang dekat Jokowi tapi dikabarkan bermasalah bagi Mega. Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Pur) Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Mengapa Mega tak suka nama-nama itu? Tak begitu jelas. Yang pasti, ketiga nama itu dulu pernah dekat dengan dia. Soemarno Sosroatmojo ayah Rini Soemarno, misalnya, adalah teman Bung Karno, ayah Mega. Di zaman kepresidenan Bung Karno, Soemarno pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Perekonomian.

Maka ketika Megawati menjadi Presiden (2001 – 2004) menggantikan Abdurahman Wahid, Rini Soemarno, ekonom tamatan Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat, diangkat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Setelah Mega tak jadi presiden, hubungan keduanya tetap baik. Terkadang keduanya kelihatan di layar TV menyiram kembang bersama di taman bunga rumah Megawati.

Sedangkan Andi Widjajanto adalah putra Mayor Jenderal (Pur) Theo Syafei. Setelah pensiun dari tentara, Theo Syafei bergabung ke PDIP. Ketika itu terlihat Theo jadi salah satu pimpinan PDIP yang sangat dipercaya dan diandalkan Mega. Pada waktu Megawati mencalonkan diri sebagai Presiden dalam Pemilu 2009, Theo dipercayakan menjadi pimpinan Tim Suksesnya.

Karena cerita di atas maka sesungguhnya amat mengherankan mengapa Megawati kecewa ketiga nama di atas dipromosikan Presiden Jokowi? Tapi yang sudah pasti, dalam perhelatan di Sanur, Bali, 9 April 2015, sangat kentara bahwa Presiden Jokowi sedang ‘’dikerjai’’. Coba, selama ini dalam acara resmi PDIP yang dihadiri Megawati dan Jokowi (apakah Jokowi sebagai Presiden, atau sebelumnya sebagai Gubernur DKI Jakarta), selalu saja ia diberi kesempatan berpidato atau memberi sambutan.

Berbeda dengan acara pembukaan Kongres di Sanur kemarin: Jokowi sama sekali tak diberi kesempatan berpidato atau pun sekadar memberi kata sambutan. Selain panitia kongres, satu-satunya tokoh yang memberikan pidato di situ hanya Megawati. Seolah-olah apa yang terjadi itu guna mempertontonkan kepada publik bahwa Megawati-lah satu-satunya orang yang memiliki kekuasaan mutlak di PDIP.

Bukan hanya itu. Presiden Jokowi yang datang ke acara kongres dengan fasilitas kepresidenan, di arena kongres diperlakukan hanya sebagai kader PDIP. Jokowi memang diundang ke acara itu sebagai seorang kader partai, bukan Presiden RI.

Tapi seperti umumnya dikatakan banyak pengamat, jabatan Presiden itu melekat selama 24 jam pada Jokowi. Di mana pun ia berada atau acara apa pun yang dihadirinya, Jokowi tetaplah seorang Presiden dengan segala atribut dan fasilitasnya. Oleh karena itu perlakuan PDIP kepada Jokowi – menjadikan Presiden itu petugas partai — dalam kongres di Bali itu sungguh tak sepantasnya dan merupakan penghinaan kepada lembaga Kepresidenan,  Indonesia. Dan Presiden Jokowi sudah seharusnya memprotes perlakuan itu.

Tapi harus menjadi catatan bahwa belakangan populeritas Presiden Jokowi memang melorot setelah ia menaikkan harga BBM yang mencekik leher rakyat. Celakanya dalam kondisi seperti itu Jokowi menaikkan penghasilan para pejabat negara melalui Perpres 39, yang itu tentu saja membuat marah rakyat yang lagi kesulitan. [Amran Nasution]